BBM Pertalite Dibatasi, Daya Beli Masyarakat Siap-Siap Terpukul

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan membatasi kendaraan yang bisa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite. Pembatasan ini mempertimbangkan subsidi yang diberikan bisa tepat sasaran dan tak bocor seperti yang terjadi selama ini.

Namun, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, pembatasan pembelian BBM subsidi masih menjadi kebijakan ambigu oleh Pemerintah.

Tetapi juga tidak bisa dipungkiri, beberapa kasus di lapangan menunjukkan kelompok menengah atas yang mengambil BBM subsidi atau Pertalite.

"Sebab disatu sisi tidak mau menggunakan terminologi kenaikan harga, tetapi praktiknya akan terjadi kenaikan harga bagi konsumen yang selama ini menggunakan BBM jenis pertalite dan solar. Sebab harus migrasi ke BBM non subsidi," ungkap Pengurus Harian YLKI, Agus Sujatno dalam keterangan di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Agus lebih lanjut mengatakan, kebijakan pembatasan pembelian Pertalite juga akan memukul daya beli konsumen yang selama ini menggunakan BBM jenis pertalite dan solar, jika harus bermigrasi ke BBM Non Subsidi.

"Sebab mereka harus mengalokasikan biaya lebih banyak," sambungnya.

Meskipun demikian, mekanisme pembatasan pembelian ini layak ditunggu. Ia menjelaskan, hal itu karena model pembatasan yang selama ini telah dikembangkan terbukti tidak efektif dalam mengendalikan penjualan BBM subsidi.

"Alih alih membatasi penjualan BBM subsidi, untuk yang berpotensi menimbulkan distorsi pasar, akan lebih rasional jika kebijakan yang digunakan untuk pengendalian konsumsi BBM dalam bentuk subsidi tertutup," imbuhnya.

"Yaitu subsidi pada orangnya, bukan subsidi barang. Subsidi pada barang, terbukti banyak penyimpangannya dan tidak tepat sasaran," pungkas Agus.

Sebelumnya, Ekonom Universitas Mataram Muhammad Firmansyah menyarankan pemerintah mengutamakan penyiapan transportasi publik ketimbang membatasi masyarakat dalam membeli BBM Bersubsidi seperti Pertalite.

"Transportasi publik di daerah banyak tidak jalan. Ini penting disiapkan sehingga ada alternatif bagi masyarakat," ujar Muhammad Firmansyah di dikutip dari Antara, Kamis (11/7/2024).

Firmansyah menuturkan bahan bakar minyak bersubsidi banyak dinikmati oleh kalangan kelas menengah yang menggunakan kendaraan untuk bekerja dan menjalankan aktivitas produktif lainnya.

Oleh karena itu, pembatasan bahan bakar bersubsidi perlu alternatif agar tidak mengubah pengeluaran masyarakat pengguna.

"Mau diatur macam apapun BBM, bila ada alternatif penggunaan transportasi publik tidak terlalu masalah, akan berkurang dampaknya ke pemilik kendaraan karena transportasi jadi kebutuhan vital," kata Firmansyah.

Di Indonesia saat ini transportasi publik yang layak dan masif hanya berpusat di kawasan Jabodetabek dan beberapa kota besar di Pulau Jawa. Sedangkan, daerah lain kategori madya justru masih banyak yang belum tersentuh oleh kehadiran transportasi publik.

Lebih lanjut Firmansyah mempertanyakan target pembatasan tersebut, apakah untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi atau hanya alasan efisiensi anggaran pemerintah.

"Dalam kondisi saat ini sebaiknya dipikirkan secara matang," pungkas dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram tersebut.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus, agar mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bahan bakar minyak yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Luhut meyakini pemerintah dapat menghemat APBN 2024 melalui skema pengetatan penerima subsidi BBM.

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal wacana pembatasan pembelian BBM subsidi. Adapun rencana kebijakan ini dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut pembelian BBM akan dibatasi mulai 17 Agustus 2024.

Erick Thohir mengatakan, sejak awal tahun ini pemerintah telah berkorban untuk tidak menaikan harga BBM. Namun, pemerintah kini dihadapi situasi runyam yang membuat ongkos subsidi bahan Bakar semakin berat.

"Pemerintah juga sangat mengerti kesulitan kenapa BBM di bulan Januari tidak naik, Maret-April tidak naik, karena kan daya beli masyarakat lagi tertekan," ujar Erick Thohir saat ditemuin di kompleks parlemen, ditulis Kamis (11/7/2024).

"Tetapi kalau kita lihat dari pelemahan rupiah dengan juga harga minyak yang naik, sebenarnya kan subsidinya makin besar," dia menambahkan.

Namun begitu, ia tak bisa memastikan apakah pembatasan beli BBM per 17 Agustus 2024 sudah ketok palu. Sebagai Menteri BUMN, dirinya bakal mengikuti kebijakan yang ada.

"Enggak usah dipolemikkan, itu sesuatu yang saya rasa dari tahun ke tahun sudah ada diskusinya. Saya kan sebagai Menteri BUMN tinggal menunggu kebijakan saja. Karena kalau kami di BUMN itu kan menteri yang mengenai korporasi, bukan kebijakan," ungkapnya.

Kendati begitu, Erick berprinsip bahwa impor BBM memang harus dikurangi ke depan, dimana swasembada energi jadi sebuah kewajiban. Sehingga kabinet pemerintahan ke depan di bawah kepemimpinaj Prabowo Subianto tak lagi terbebani oleh subsidi BBM.

"Salah satunya pemerintah mendorong penggunaan mobil listrik. Tetapi di situ tidak cukup, makanya didorong juga penggunaan ke depan bioetanol," imbuh dia.

"Saya yakin ini tidak hanya pemerintah saat ini, pemerintah ke depan juga menginginkan swasembada energi yang sehat. Ini yang kita rasa penggunaan alternatif dari bioetanol menjadi hal-hal yang saya rasa positif ke depan," tutur Erick Thohir.