Banyak Komisaris Dirombak, Bagaimana Kinerja BUMN?

Liputan6.com, Jakarta Anak buah Menteri BUMN Erick Thohir memastikan penunjukan komisaris-komisaris yang berasal dari partai politik di beberapa BUMN tidak akan mempengaruhi kinerja BUMN.

"Waktu awal Pak Erick (Erick Thohir), ada nggak partai-partai politik komisarisnya? Banyak, tapi kinerjanya bagus nggak? Kan bagus, dividen dari Rp42 triliun sekarang Rp84 triliun, kan sudah jelas itu," kata Staf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara Arya Sinulingga, saat ditemui di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Dalam kesempatan itu, Arya menegaskan bahwa BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tidak terlepas dari urusan politis.

Libatkan DPR

Arya menjelaskan, setiap proses korporasi yang dijalankan di BUMN selalu melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Misalnya, ketika akan dilakukan merger pun melapork ke DPR, hingga rencana BUMN akan IPO perlu lapor juga ke DPR. Menurutnya, proses tersebut termasuk aksi politik.

"BUMN nggak pernah terlepas dari politik, karena ketika mau merger lapor ke DPR, kalau swasta ada lapor DPR? Mau bikin holding lapor DPR, swasta nggak ada kayak gini, dan itu adalah politik. Jangan politik itu dianggap negatif, positif itu," jelas Arya.

Diketahui, beberapa waktu lalu Burhanuddin Abdullah ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero), lalu Andi Arief sebagai Komisaris Independen PT PLN, hingga Fauzi Baadilla menjadi Komisaris Independen PT Pos Indonesia.

Sejumlah pendukung Presiden Terpilih Prabowo Subianto saat ini mulai masuk ke Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Ada yang ditempatkan di Kementerian hingga di jajaran petinggi BUMN.

Diantaranya, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero), lalu Andi Arief sebagai Komisaris Independen PT PLN.

Selanjutnya, Erick Thohir juga menunjuk Fauzi Baadilla menjadi Komisaris Independen PT Pos Indonesia. Dimana, orang-orang tersebut merupakan bagian dari menunjuk Fauzi Baadilla menjadi Komisaris Independen PT Pos Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus III Kementerian BUMN Arya Sinulingga, mengatakan hal itu membuktikan adanya kesinambungan transisi antara Pemerintahan Jokowi dengan Prabowo di masa mendatang.

"Baru kali ini berkesenambungan pemerintahnya, belum pernah terjadi kesenambungan yang selancar ini sepanjang Indonesia Merdeka," kata Arya saat ditemui di Pos Bloc, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Lebih lanjut, Arya menegaskan masuknya sejumlah wajah baru di BUMN bukanlah praktik bagi-bagi jabatan pasca terpilihnya Prabowo Subianto. Melainkan, BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Artinya, BUMN mengikuti arahan dari Pemerintah. Sehingga wajar jika terjadi kesinambungan antara Pemerintahan lama dengan Pemerintahan baru mendatang untuk mengelola BUMN.

"Termasuk BUMN yang di dalamnya adalah, kepemilikannya adalah pemerintah. BUMN sahamnya. Maka wajar pemerintah ikut campur di urusan yang namanya BUMN," pungkasnya.