Revisi Perpres BBM Selesai Pekan Ini, Pertalite jadi Dibatasi?

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, menegaskan tidak ada skenario pembatasan program BBM Subsidi seperti Pertalite.

"Jadi sebenarnya tidak ada kenaikan harga (BBM), tidak ada pembatasan dalam artian ini ya pengaturan supaya tepat sasaran," kata Susiwijono saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Adapun Pemerintah tengah mempercepat revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Revisi tersebut ditargetkan selesai pada minggu ini.

"Kalau Perpres-nya kan waktu dibahas kemarin sudah ada draft-nya. Draft revisi Perpres-nya teruskan ada catatan-catatan kemarin yang perlu di review lagi dibahas di rakor teknis, mudah-mudahan minggu ini selesai," ujarnya.

Lebih lanjut, Susiwijono menyampaikan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) mengenai revisi Perpres nomor 191 tahun 2014, dipastikan tidak ada kenaikan harga dan pembatasan BBM bersubsidi.

Ketimbang pembatasan, pemerintah akan mengelompokkan siapa saja kelompok masyarakat yang benar-benar berhak untuk membeli BBM subsidi. "Kemarin sudah dirakortaskan Menteri, mendetailkan mengenai teknisnya tidak ada kenaikan harga, juga tidak ada pembatasan. Intinya pengaturan kembali supaya tepat sasaran," pungkasnya.

Upaya mewujudkan subsidi tepat terus dilakukan Pertamina Patra Niaga. Setelah diterapkan di 41 Kota/Kabupaten sejak Juli 2023, Pertamina Patra Niaga memperluas wilayah pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda 4 secara bertahap di berbagai wilayah di Indonesia.

Perluasan pendataan tahap 1 dimulai pertengahan Juli meliputi wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) dan beberapa wilayah non Jamali yaitu Maluku, NTT, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan langkah pendataan pengguna Pertalite ini diambil sebagai upaya perusahaan untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan, mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan Pemerintah untuk produk Pertalite.

“Perluasan wilayah ini dilakukan secara bertahap mulai di 190 kota/kabupaten wilayah Jamali dan sebagian Non Jamali, kemudian untuk provinsi lainnya atau sebanyak 283 kota/kabupaten lainnya akan menyusul di tahap berikutnya. Bagi kendaraan roda empat yang belum memiliki QR Code juga tetap akan dilayani dan akan diarahkan untuk mendaftar di website Subsidi Tepat,” terang Heppy.

Heppy menjelaskan bahwa ini adalah pendataan bukan pembatasan dan diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui pengguna subsidi BBM dan diharapkan dapat meminimalisir indikasi kecurangan atau penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan. Hingga awal Juli 2024, tercatat lebih dari 4,6 juta pengguna Pertalite sudah mendaftar QR Code.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan mengatakan pendaftarannya sangat mudah, dokumen yang perlu dipersiapkan oleh warga masyarakat di wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk mendaftar Subsidi Tepat Pertalite adalah foto KTP pemilik/pengemudi kendaraan, foto STNK kendaraan, foto kendaraan yang terlihat Nomor Polisi secara jelas dan jumlah roda kendaraannya.

"Program Subsidi Tepat Pertalite hanya dilakukan untuk kendaraan roda 4 sedangkan kendaraan roda 2 dan 3 belum diwajibkan melakukan pendaftaran Subsidi Tepat," jelas Eko.

“Untuk pendaftaran Program Subsidi Tepat Pertalite, tidak dipungut biaya apapun dan dapat dilakukan melalui link subsiditepat.mypertamina.id dengan menggunakan handphone, komputer atau laptop yang terhubung dengan internet,” tutup Eko.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan tidak adanya rencana pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar dalam waktu dekat.

Ketimbang pembatasan, pemerintah akan mengelompokkan siapa saja kelompok masyarakat yang benar-benar berhak untuk membeli BBM subsidi.

"Tidak ada pembatasan, tetapi kita akan melihat berapa sebetulnya kebutuhan untuk desil yang tepat," tegas Menko Airlangga di sela acara peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Sehingga, penyaluran BBM subsidi bisa menyasar konsumen yang lebih tepat sasaran, agar tidak dipakai oleh masyarakat yang tidak berhak. "Tentu ada hal yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak seharusnya," imbuh dia.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan memulai sosialisasi skenario penyaluran BBM bersubsidi mulai 1 September 2024. "Nanti akan ada sosialisasi dan dilaporkan ke rapat kabinet," ungkapnya.

Sebelumnya, Airlangga juga sempat berbicara terkait rencana peluncuran BBM jenis baru yang rendah sulfur. Ia memberikan adanya sinyal positif dalam hal tersebut.

Hal ini disebabkan oleh standar Euro 4 yang mengharuskan kadar sulfur BBM yang digunakan rendah, sekitar 50 ppm.

"Ya, jika standar euro 4 mengharuskan BBM rendah sulfur, dan tanggalnya bukan tanggal 17 (Agustus)," kata Airlangga.