Cita-Cita Gubernur Bank Indonesia: QRIS Bisa Mendunia

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Bank Indonesia terus memperluas penggunaan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), keberbagai negara di Asia.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, penerapan QRIS lintas negara tersebut telah sukses digunakan di negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Untuk perluasan, QRIS juga akan bisa digunakan ke negara Korea Selatan, Jepang, India, hingga UEA.

"Perluasan kerjasama QR Indoensia Standar antar negara, setelah direalsiasi dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura, Kami bapak presiden sudah mendatangani nota kesepahaman kerjasama QR dengan negara Korea Selatan, Uni Arab Emirat, Jepang, dan India," kata Perry dalam pembukaan Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) 2024, di Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Perry berharap, penggunaan QRIS Lintas negara ini bisa diterapkan di seluruh negara di Asia, sehingga sistem pembayaran antar negara bisa dilakukan dengan mudah dan cepat.

"Ke depan Asia akan terintegrasi dengan pembayaran melalui QR dan fast payment," ujarnya.

Pembayaran Lintas Negara

Sebagai informasi, dikutip dari laman Bank Indonesia, Cross-border payment memungkinkan adanya pembayaran lintas batas antarnegara dengan konversi mata uang secara otomatis.

Dalam konteks ini, QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) digunakan sebagai format kode QR yang dapat digunakan secara universal di berbagai negara.

Maka dengan QRIS Cross-Border, transaksi pembayaran antarnegara menjadi lebih mudah dan cepat karena memungkinkan penggunaan QR Code yang sama pada negara-negara yang sudah bekerja sama.

Inovasi pembayaran melalui QR code, dimulai oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2019 bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74.

QRIS memiliki tujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Maju.

Bank Indonesia (BI) dan Bank of Korea (BoK) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait pembayaran berbasis QR code dalam rangka memperkuat hubungan ekonomi dan mendorong transaksi digital antar kedua negara.

MoU ini ditandatangani oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan Gubernur BoK, Ree Chang-yong, di sela-sela Pertemuan Tahunan Bank Sentral ASEAN (ASEAN Governors’ Meeting) 2024 di Penang, Malaysia.

Kolaborasi ini bertujuan untuk mengakselerasi interkoneksi dan interoperabilitas pembayaran lintas negara menggunakan QR code, yakni QR Code Indonesian Standard (QRIS) dan QR Code pembayaran Korea Selatan yang akan ditentukan oleh BoK.

Kerangka kerja ini akan memfasilitasi pembayaran berbasis QR code antar kedua negara, termasuk bagi operator sistem pembayaran dan penyedia jasa pembayaran.

Memperkuat Konektivitas dan Mendukung Transaksi DigitalMoU ini menandai awal kerja sama BI dan BoK dalam mengimplementasikan konektivitas pembayaran berbasis QR code.

Sinergi erat pelaku industri kedua negara akan menjadi kunci dalam mewujudkan interkoneksi dan uji coba sebelum implementasi penuh.

Implementasi kerja sama ini diharapkan dapat mendukung transaksi antar masyarakat di Indonesia dan Korea Selatan, sejalan dengan tingginya mobilitas dan aktivitas perdagangan antara kedua negara.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama pembayaran berbasis QR code ini tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan, tetapi juga merupakan langkah nyata dalam mengimplementasikan G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments.

"Konektivitas pembayaran lintas negara ini perlu disinergikan dengan skema mata uang lokal dalam transaksi bilateral untuk mendukung stabilitas makroekonomi dan meningkatkan efisiensi," katanya, Senin (15/7/2024).MoU ini diharapkan dapat menjadi fondasi untuk mewujudkan sistem pembayaran lintas negara yang lebih efisien, cepat, inklusif, dan transparan.

Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat dan memperluas kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas terkait lainnya di tingkat global untuk mendorong konektivitas pembayaran lintas batas.