Jokowi Bahas Pembatasan BBM Pertalite Pekan Depan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa kepastian mengenai pengaturan BBM subsidi akan dibahas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan depan.

Menurutnya, rencana tersebut akan dimulai dengan tahap sosialisasi di awal. Setelah ada rapat dengan Presiden Jokowi, pelaksanaan pengaturan akan ditentukan.

"Ya, sekarang sosialisasi dan rapat terakhir dengan Presiden kita harapkan minggu depan. Setelah itu nanti kita lihat," ujar Menko Luhut, ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Luhut menegaskan bahwa pengaturan BBM subsidi yang tepat sasaran sudah masuk tahap final. Diketahui, ada rencana pengaturan BBM subsidi yang akan dimulai pada 1 Oktober 2024 nanti.

"Ya, ini lagi difinalkan, tanggal 1 ini sosialisasi biar tahu," ucapnya.

Pakai AI

Dia menjelaskan, skema pengaturan subsidi BBM ini akan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI). Harapannya, pengaturan ini akan berdampak pada berkurangnya tingkat polusi udara dari jenis BBM yang digunakan.

"Dengan AI, saya kira anak muda paham kita akan membuat negeri ini lebih hemat. Sehingga polusi udara di Jakarta juga akan semakin baik. Saya kira itu sangat penting bagi kesehatan kita semua," jelasnya.

Sebelumnya, Luhut mengungkapkan rencana pemantauan pembelian BBM bersubsidi dengan Artificial Intelligence (AI). Hitungannya menunjukkan potensi penghematan hingga Rp 90 triliun per tahun.

Luhut menyebutkan bahwa cara ini merupakan bagian dari upaya digitalisasi yang digenjot oleh pemerintah. Dia meyakini bahwa digitalisasi bisa menciptakan penghematan anggaran.

"Dengan program untuk BBM berbasis AI, pemerintah dapat melakukan penataan," kata Menko Luhut dalam Indonesia International Sustainability Forum 2024, di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Melalui pemantauan AI, pengisian BBM akan otomatis terhenti ketika sistem membaca bahwa plat nomor kendaraan tidak sesuai dengan yang terdaftar. Dengan demikian, penyalurannya diharapkan dapat lebih tepat sasaran.

Sistem ini akan mengintegrasikan data dari berbagai aspek. PT Pertamina (Persero) sendiri telah melakukan pendataan kendaraan konsumen BBM subsidi.

"Orang yang tidak berhak, dengan big data yang kita punya, nozzle-nya akan mati otomatis jika sistem melihat nomor plat mobil itu tidak sesuai," jelasnya.

Nantinya, kendaraan yang tidak sesuai dengan data yang terkumpul tidak akan bisa mengisi BBM subsidi. "Kita tidak memberikan subsidi pada mereka yang tidak berhak. Masa saya disubsidi? Saya cukup mampu," tegasnya.

Lebih lanjut, Luhut menuturkan sejumlah manfaat yang dapat dihasilkan jika penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Menurut hitungannya, ada potensi penghematan hingga Rp 90 triliun per tahun.

"Jadi, yang kita subsidi adalah orang-orang yang berhak. Dengan teknologi sekarang, target ini bisa tercapai. Dulu, lima tahun lalu ini tidak mungkin, tapi sekarang kita bisa menghemat hingga Rp 90 triliun per tahun," paparnya.

Dengan demikian, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk subsidi BBM dapat dialihkan ke sektor-sektor yang lebih bermanfaat.

"Jika angka itu bisa dicapai, kita bisa meningkatkan pendidikan di Indonesia, mengembangkan industri, dan seterusnya," pungkasnya.