Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Prabowo Bisa Tambah Kementerian Tanpa Bebani APBN, Ini Caranya

Ada cara menambah kementerian dengan hitungan secara pos anggaran tidak berubah signifikan, sementara itu ada pos kementerian atau lembaga baru yang terpisah.

oleh Arief Rahman H diperbarui 13 Sep 2024, 17:50 WIB

Diterbitkan 13 Sep 2024, 17:50 WIB

Bahas Koalisi Besar, Zulkifli Hasan dan Elite PAN Temui Prabowo Subianto di Kertanegara

Dalam pertemuan ini, hadir para sejumlah elite Partai Gerindra dan PAN. Mulai dari, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, Ketua DPP Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, hingga Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno. (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan memiliki 44 kementerian dalam kabinet yang akan disusunnya Oktober nanti. Jumah ini cukup besar melihat jumlah kementerian yang ada di kabinet Presiden Joko Widodo saat ini sebanyak 34 kementerian.

Penambahan jumlah kementerian ini dikhawatirkan akan membuat bengkak penggunaan dana APBN. Namun, ada cara agar rencana Prabowo Subianto bisa terealisasi tanpa menambah beban APBN. Seperti apa?

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengungkap, ramuan yang bisa diambil Prabowo-Gibran. Misalnya, terkait penambahan kementerian yang fokus menggarap persoalan pangan Indonesia.

"Kalau pun Presiden mendatang merasa membutuhkan lebih banyak kursi untuk mengakomodir stakeholders politik, ya dengan sektor yang sama di sektor pertanian meski nomenklaturnya ketahanan pangan, ya jalan tengahnya saya pikir ya mengambil sebagian fungsi di Kementerian Pertanian," ungkap Abra, dihubungi Liputan6.com, Jumat (13/9/2024).

Caranya dengan melakukan pemisahan dari direktorat jenderal yang ada di Kementan. Misalnya direktorat yang mengurusi soal sarana dan prasarana atau di sektor produksi.

"Nanti bisa dipecah dan aspek direktorat jenderal yang lain di sarana dan prasarana misalnya itu bisa dipecah dibentuklah kementerian baru dari sisi ketahanan pangan, khususnya dalam konteks produksi," tuturnya.

Cara itu dinilai bisa menghemat dana alokasi APBN. Abra bilang, anggaran kementerian hasil dari pecahan tadi bisa menggunakan alokasi awal terhadap direktorat jenderal yang ada di Kementerian Pertanian.

Ambil Alokasi Anggaran Awal

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai menghadiri open house Idul Fitri 1445 Hijriah di kediaman Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Jakarta, Kamis (11/4/2024). (Merdeka.com/Alma Fikhasari)

Bisa dibilang, secara pos anggaran tidak berubah signifikan, sementara itu ada pos kementerian atau lembaga baru yang terpisah.

"Anggarannya pun diambil dari situ, dari anggaran yang sudah disiapkan untuk Kementerian Pertanian ya nanti harus di bagi lagi terhadap kementerian yang baru tadi, jadi gak perlu lagi menambah anggaran kementerian yang baru," ujarnya.

"Itu kalau memang terpaksa membutuhkan sebuah kementerian baru guna mengakomodir kepentingan politik koalisi tadi," sambung Abra.

Rencana Tambah Kementerian

6 Gaya Serba Putih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat Resmi Ditetapkan sebagai Presiden-Wakil Presiden 2024-2029

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil serba putih saat resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. [@prabowo]

Sebelumnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut akan ditopang oleh 44 kementerian/lembaga, termasuk beberapa kementerian yang fokus pada urusan pangan. Lantas, siapa sosok yang paling tepat mengisi pos tersebut?

Meski masih wacana, beredar rumor ada beberapa kementerian yang mengurus soal pangan. Pertama, ada Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Gizi, dan Pembangunan Manusia. Kedua, Kementerian Khusus Program Makan Bergizi Gratis. Ketiga, Kementerian Khusus Ketahanan Pangan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menilai sosok yang tepat bukan berasal dari partai politik (parpol). Menyusul, persoalan pangan menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Ya kalau menurut saya karena sektor pangan ini adalahl sektor yang sangat strategis menyangkut kehidupan orang banyak memang ekspektasinya adalah pemimpin di bidang tersebut di kementerian tersebut jangan lah diisi dari background parpol," kata Abra, dihubungi Liputan6.com, Jumat (13/9/2024).

Dia mengatakan, orang profesional yang dipilih dinilai mampu menjaga netralitas dari kepentingan partai pengusung. Dengan demikian, koordinasinya pun diprediksi akan berjalan dengan lancar.

Menjaga Netralitas

"Supaya ini bisa menjaga netralitas kebijakan betul-betul memang tujuannya untuk meningkatkan ketahanan pangan yang artinya ketika dia melakukan sinkronisasi kebijakan dengan sektor lain, dia lebih bisa diterima dengan stakeholders lain," tuturnya.

Satu hal yang jadi catatan Abra adalah sosok yang menempati posisi tersebut sudah berkecimpung lama di sektor pangan. Misalnya, sudah menguasai aspek produksi untuk peningkatan ketahanan pangan Indonesia.

"Menurut saya, tidak kalah penting memiliki relasi jaringan yang kuat terhadap pihak eksternal, pihak internasional guna mendapatkan peluang-peluang. Baik dari sisi pendanaan, alih teknologi, dan kemitraan strategis dalam peningkatan produksi ketahanan pangan nasional," urainya.