Prabowo Tambah 10 Kementerian, Hati-hati Peluang Korupsi Makin Besar

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan memiliki 44 kementerian dalam kabinet yang akan disusunnya Oktober nanti. Jumlah ini cukup besar melihat jumlah kementerian yang ada di kabinet Presiden Joko Widodo saat ini sebanyak 34 kementerian.

Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menilai jumlah Kementerian di kabinet Prabowo Subianto nanti dianggap terlalu besar dan tidak ada jaminan akan bekerja secara efektif.

Menurutnya, nomenklatur yang terlalu besar akan sangat berpotensi terjadi overlapping peran dan fungsi, lalu pembengkakan anggaran, dan akan memperumit berbagai urusan, terutama urusan pembangunan ekonomi, karena terlalu banyak meja.

"Ujungnya, justru kinerja ekonomi ya begitu-begitu aja lantaran anggaran justru lebih banyak dikonsumsi sendiri oleh pemerintah," kata Ronny kepada Liputan6.com, Selasa (24/9/2024).

Adapun dilihat dari sisi APBN, nilai plusnya akan ada penambahan belanja negara, baik yang bersifat rutin dan operasional dari kementerian dan lembaga baru, maupun anggaran belanja modal dan pembangunan.

Namun risikonya, defisit akan melebar, utang akan bertambah, tingkat kerawanan korupsi meningkat, dan anggaran untuk membayar cicilan utang, serta bunganya akan semakin cepat membesar dari tahun ke tahun.

"Agak sulit menambah kementerian tanpa menambah anggaran. Karena jika itu dilakukan, maka akan mengurangi anggaran dari kementerian dan lembaga negara yang sudah ada," ujarnya.

Ronny menyarankan, agar Kementerian baru harus dirumuskan secara detail dan spesifik peran dan fungsinya dan harus dipastikan bahwa peran dan fungsi tersebut bisa menambah daya gedor pemerintah dalam meningkatlan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPP PDIP) Puan Maharani membuka sinyal pihaknya merapat ke kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pelaksana Harian Presiden Partai Keadilan Sejahtera (Plh Presiden PKS) Ahmad Heryawan alias Aher menyatakan tak masalah dan menyerahkan keputusan pada Prabowo.

"Tentu ini terkait dengan presiden ya (Prabowo). Kita serahkan ke presiden apapun karena presiden lah yang memiliki hak prerogatif untuk koalisi termasuk untuk menteri-menteri," ujar Aher usai penutupan Rakernas, Jakarta, Minggu (22/9/2024).

Aher memastikan siapa pun yang masuk ke kabinet tidak akan mempengaruhi keputusan pihaknya masuk menjadi bagian Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus.

"Di Jakarta kita masuk KIM Plus dan di tempat-tempat yang lain. Begitu pula di pusat," terang dia.

Menanggapi peluang kosong posisi partai oposisi di kabinet mendatang, Aher menyatakan di sistem politik Indonesia memang tidak mengenal oposisi.

"Sebetulnya tidak ada koalisi dan oposisi. Ini negara dengan sistem demokrasi presidensial. Sehingga kontrolnya diserahkan kepada DPR," pungkas Aher.

Untuk Diketahui, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memastikan rencana Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bakal segera berlangsung.

"Tanggalnya kan menunggu waktu yang tepat, pelantikannya masih tanggal 20 Oktober. Jadi, pasti dalam waktu yang secepat-cepatnya Insyallah akan ada pertemuan," kata Puan ditemui di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, Sabtu 21 September 2024.

Ketua DPR RI ini menyebut, pertemuan itu akan membahas banyak hal. Salah satunya, sinergi pembangunan ke depan.

"Dalam artian untuk bersilaturahmi dan bersinergi membangun bangsa dan negara," ujar Puan.

Lebih lanjut, Puan juga tidak menampik kemungkinan PDIP bisa saja bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.

"Semuanya tidak ada yang tidak mungkin, mungkin saja," kata Puan.

Meski begitu, Puan bilang keputusan gabung kabinet Prabowo-Gibran baru bisa diketahui usai pertemuan antara Megawati dan Prabowo terjadi.

"(Keputusan gabung kabinet) nanti baru diketahui setelah pertemuan," jelas Puan.