Sepak Terjang Rusdi Kirana, Pimpinan MPR yang Berharta Rp 2,6 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Sidang paripurna pelantikan dan penetapan pimpinan MPR RI telah digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Mengutip Kanal News Liputan6.com, sembilan pimpinan baru telah ditetapkan, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani terpilih sebagai Ketua MPR periode 2024-2029. Di sisi lain, kursi Wakil Ketua MPR terdiri dari Bambang Wuryanto dari (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Selain itu, Kahar Muzakir dari Partai Golkar, Rusdi Kirana dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lestari Moerdijat dari Partai Nasdem, Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Eddy Soeparno dari Partai Amanat Nasional (PAN), Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dari Partai Demokrat, dan Abchandra Supratman.

Salah satu yang menarik perhatian dari pimpinan MPR tersebut Rusdi Kirana dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga pengusaha. Rusdi Kirana diketahui sosok dibalik maskapai Lion Air. Menarik untuk diketahui sepak terjang Rusdi Kirana, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 3 Oktober 2024.

Sebelum terjun di dunia politik, ia bergelut di dunia penerbangan. Ia mendirikan maskapai Lion Air yang dikenal dengan harga terjangkau. Hal itu beriringan dengan slogan We Make People Fly.

Adapun Rusdi Kirana memulai bisnis maskapai dengan modal USD 10 juta pada Oktober 1999. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia ini menggagas revolusi dalam dunia penerbangan berkonsep biaya murah (low cost carrier).

Pada saat itu, konsep itu mendulang banyak tentangan dari berbagai pihak, terutama sesama perusahaan penerbangan. Rusdi mengaku pernah dihujat dan dihujani pertanyaan soal modal asing hingga rasa nasionalisme selama tujuh jam di Komisi IV DPR-RI.

Lion Air dituduh punya hubungan dengan perusahaan penerbangan Singapura. Namun, ternyata nama Lion diambil dari zodiak dirinya sendiri yang seorang Leo. Ia juga sempat dituding tidak nasionalis karena kebijakan yang membuat tiket murah. Akan tetapi, Rusdi membantahnya.

Seiring gebrakan Rusdi yang menuai kontroversi itu, Lion Air mempunyai 24 pesawat yang terdiri dari 19 MD80 dan lima pesawat DHC-8-301 hanya dalam waktu enam tahun.

Selain itu, Lion Air juga mendapatkan 600.000 orang lebih per bulann atau kuasai 40 persen dari seluruh segmen pasar.

Lion Air menempati posisi kedua pada 2004 setelah Garuda Indonesia terkait jumlah penumpang yang diterbangkan.

Tak berhenti di situ, Rusdi terus mengembangkan bisnis penerbangannya dengan menyiapkan infrastruktur, rute penerbangan hingga penambahan jumlah pesawat.

Pria kelahiran Cirebon 17 Agustus 1963 ini pun mengembangkan perusahaan yang membawahi sejumlah anak perusahaan antara lain Lion Air, Wings Air, Batik Air, Malindo Air, Thai Lion Air, hingga Super Air Jet.

Terkait rute penerbangan domestik, Lion Air kini telah mendarat di 36 kota besar di Indonesia. Pada jalur internasional, Lion Air juga melayani penerbangan ke Singapura, Penang, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh, dan Seoul. Lion Air juga mengembangkan jalur ke Asia Tengah dan Asia Timur yakni Hong Kong dan China.

Tak berhenti di bisnis penerbangan, Rusdi pun melirik karier politik pada 2013. Rusdi bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai pada 12 Januari 2014.

Selanjutnya pada 2015-2017, Rusdi dipercaya untuk menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada periode awal pemerintahan Jokowi 2014-2019.

Selanjutnya, ia didaulat sebagai Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk negara Malaysia oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Mei 2017.

Saat itu, Rusdi berjanji akan memprioritaskan penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), baik yang legal dan ilegal terutama Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang jumlahnya sangat banyak di negara itu.

Rusdi Kirana Resmi mengakhiri tugas sebagai Dubes Indonesia untuk Malaysia pada 9 Juli 2020.

Selain itu, Rusdi Kirana kembali ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum PKB dan mendampingi Ketua Umum Muhaimin Iskandar.

Total Kekayaan

Mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang disampaikan 31 Juli 2024 dan termasuk jenis laporan calon PN, Rusdi Kirana mencatat total kekayaan Rp 2.602.703.058.981 atau Rp 2,60 triliun yang dikutip dari LHKPN KPK.

Berikut rinciannya:

A.Tanah dan Bangunan

Rusdi Kirana mencatat harta tanah dan bangunan senilai Rp 289,09 miliar. Ia memiliki 10 aset tanah dan bangunan yang merupakan hasil sendiri dan tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Singapura.

B.Alat Transportasi dan Mesin

Ia memiliki kekayaan berupa transportasi dan mesin senilai Rp 3,03 miliar yakni Mobil Lexus tahun 2020.

C. Harta Bergerak Lainnya

Rusdi Kirana tercatat tidak memiliki harta bergerak

D.Surat Berharga

Ia memiliki surat berharga senilai Rp 2,17 triliun.

E.Kas dan Setara Kas

Rusdi Kirana mengantongi kas dan setara kas Rp 137,31 miliar.

Ia juga tidak memiliki harta lainnya. Menariknya, Rusdi Kirana tercatat tidak memiliki utang. Dengan demikian, total harta Rusdi Kirana mencapai Rp 2,6 triliun.

Sebelumnya, Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2024-2029 resmi dilantik. Pimpinan MPR baru mengucapkan sumpah janji jabatan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin.

Sidang paripurna pelantikan dan penetapan pimpinan MPR RI telah digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Sembilan pimpinan MPR baru telah ditetapkan, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani terpilih sebagai Ketua MPR periode 2024-2029.

Sementara, kursi Wakil Ketua MPR terdiri dari Bambang Wuryanto dari (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kahar Muzakir dari Partai Golkar, Rusdi Kirana dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lestari Moerdijat dari Partai Nasdem, Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Eddy Soeparno dari Partai Amanat Nasional (PAN), Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dari Partai Demokrat, dan Abchandra Supratman.

"Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, sebagai ketua MPR/ wakil ketua MPR, dengan sebaik baiknya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan memegang teguh pancasila dan menegakkan UUD RI tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan. Bahwa saya, akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara.

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili, untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia."

Sebelumnya pimpinan MPR baru telah ditetapkan.

"Apakah hasil rapat gabungan terkait pimpinan MPR periode 2024-2029 dapat disetujui?," tanya Pimpinan sementara Guntur Sasono.

"Setuju," jawab anggota Dewan.

"Alhamdulillah," Guntur mengetuk Palu.