Ketimpangan Gaji Guru Jadi Sorotan, Usul Disesuaikan dengan UMP

Liputan6.com, Jakarta Pendidikan menjadi salah satu bidang yang disorot dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, termasuk dalam persaingan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Pembenahan sistem pendidikan di ibu kota, termasuk perbaikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan peningkatan kesejahteraan guru dinilai sangat mendesak, mengingat permasalahan pendidikan di Jakarta yang masih memerlukan banyak perbaikan.

Pengamat Pendidikan Totok Soefijano menilai, masalah gaji guru di Jakarta yang masih timpang harus menjadi perhatian. Akan lebih baik disesuaikan gaji guru dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.

IIni dianggap penting untuk meningkatkan motivasi dan kinerja para tenaga pendidik" ujar Totok dikutip Rabu (16/10/2024).

Kesejahteraan guru pun, lanjut dia, menjadi pekerjaan rumah ke depannya. Dia pun mengatakan langkah paslon Cagub dan Cawagub DKI Jakarta ingin membenahi tentu harus benar-benar didukung masyarakat.

"Tentu harus di-support, tinggal nanti realisasinya, apakah program-program itu dijalankan seutuhnya. Jangan sampai hanya sebagai jargon saja," kata Totok.

Sistem PPDB

Di sisi lain, Totok juga menilai sistem PPDB selama ini sering kali membuat orang tua murid kebingungan. Menurutnya, perbaikan mendasar perlu dilakukan, terutama untuk menghindari polemik tahunan yang selalu terjadi pada proses PPDB.

"PPDB harus lebih transparan agar tidak terjadi penyimpangan dan praktik pungutan liar. Orang tua dan masyarakat harus dilibatkan dalam memantau prosesnya," ujar Totok.

Lebih lanjut, Totok juga menekankan pentingnya pembinaan karir dan profesionalisme guru yang masih kurang diperhatikan. "Soal guru dan pembinaan profesi mereka juga masih banyak yang perlu diperbaiki. Kesejahteraan guru harus menjadi perhatian serius," tambahnya.

Menurut Totok, sektor pendidikan memang harus dijadikan prioritas utama terutama berkaitan dengan program menuntaskan program wajib belajar 12 tahun bagi seluruh masyarakat Jakarta melalui peningkatan kapasitas sekolah negeri dan swasta.

Melihat hal ini, salah satunya asangan calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, pun telah mencanangkan program unggulan untuk membenahi masalah pendidikan di Jakarta.

Salah satunya dengan menyediakan beasiswa melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang berlaku hingga mahasiswa menyelesaikan kuliah, dinilai sebagai langkah maju, asal benar benar mampu diterapkan.

Dalam kampanyenya, Pramono menjamin pendidikan inklusif, juga akan memperkuat peran Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Jakarta. Mereka berjanji memberikan pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik agar lebih siap dalam menangani siswa penyandang disabilitas.

“Dengan pelatihan yang tepat, layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus dapat ditingkatkan secara signifikan,” ujar Pramono dalam salah satu kampanyenya.

Pramono-Rano juga menawarkan beasiswa untuk guru dan dosen, termasuk beasiswa program magister dan doktoral, serta pelatihan bersertifikat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik di Jakarta, sehingga mereka bisa memberikan kontribusi yang lebih baik dalam membentuk generasi penerus.

Menurut data terbaru dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, saat ini terdapat lebih dari 1,1 juta siswa yang terdaftar di sekolah-sekolah di Jakarta, baik negeri maupun swasta. Dari angka tersebut, sekitar 75% berada di sekolah negeri, sementara sisanya menempuh pendidikan di sekolah swasta. Meskipun demikian, masalah akses dan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan utama, terutama bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah.

Sistem PPDB di Jakarta memang sering menimbulkan kontroversi setiap tahunnya. Pada 2023, tercatat lebih dari 1,5 juta calon siswa bersaing untuk mendapatkan tempat di sekolah negeri melalui jalur zonasi, prestasi, dan afirmasi. Namun, sistem ini masih dianggap belum adil oleh sebagian orang tua, terutama terkait dengan sistem zonasi yang sering kali meminggirkan siswa yang tinggal di daerah perbatasan zonasi.

Di sisi lain, Jakarta juga memiliki tantangan dalam hal peningkatan kompetensi guru. Berdasarkan laporan dari Kemendikbudristek, sekitar 60% guru di Jakarta memerlukan pelatihan lebih lanjut untuk memenuhi standar kompetensi yang diharapkan.

Inisiatif Pramono-Rano untuk menyediakan beasiswa dan pelatihan bersertifikat bagi para guru diharapkan dapat membantu memperbaiki kualitas pengajaran di seluruh tingkatan pendidikan.

Dalam kampanyenya, Pramono juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat untuk merealisasikan program-program pendidikan tersebut.

“Dukungan masyarakat sangat penting agar program ini berjalan dengan baik. Ini bukan sekadar jargon, tetapi komitmen nyata untuk masa depan Jakarta,” ujar Pramono.

Dengan fokus pada transparansi, keadilan akses, dan peningkatan kualitas pendidikan, Pramono-Rano berharap dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan Jakarta. Namun, tantangan besar masih menunggu, terutama dalam hal implementasi program-program ini secara menyeluruh.