Cak Imin Usul Gelontorkan Bansos Rp 100 Triliun, BRI Sebut Bakal Genjot Daya Beli Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Supari sepakat dengan usulan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang usul agar anggaran bansos (bantuan sosial) bisa bertambah hingga Rp 100 triliun pada 2025. 

Supari menilai, penambahan anggaran bansos ini berguna untuk menggenjot daya beli masyarakat. Sehingga pertumbuhan ekonomi nasional bisa ikut terkerek.

"Mungkin bansosnya perlu ditambah Rp 100 triliun. Menurut saya, apa yang disampaikan Pak Menteri Muhaimin itu penting, Rp 100 triliun supaya daya beli masyarakat itu nanti tumbuh, naik. Saya yakin impact-nya akan kembali ke perekonomian nasional," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Menurut pengamatannya, bansos sejak 2022 sangat bermanfaat untuk membantu masyarakat dan memperkuat daya beli. Sehingga, itu akan bantu mendorong masyarakat untuk kembali berbelanja, di tengah tingkat daya beli yang kini melemah.

"Daya beli sempat bagus bertahap, tapi sekarang research-nya, surveinya, turun lagi. Saya tidak tahu (kenapa). Tapi yang jelas saat ini memang ada masalah daya beli masyarakat," ungkap Supari.

Sebelumnya, Cak Imin berharap anggaran bansos bisa bertambah hingga Rp 100 triliun di tahun depan. Harapan itu selaras dengan keinginan agar tak ada lagi kebocoran anggaran berlebih di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

"Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita," kata Cak Imin beberapa waktu lalu, seperti dikutip dari kanal News Liputan6.com. 

"Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial. Moga-moga bisa sampai 100 triliun rupiah. Aamiin," ia menambahkan.

Cak Imin menyatakan, bila kebocoran anggaran yang tinggi bisa ditutup, maka otomatis jumlah anggaran bansos bisa meningkat. Sehingga, program-program pemberdayaan bisa dilakukan dengan jumlah yang besar.

Sejalan dengan itu, kemiskinan ekstrem juga bisa dikurangi dan jumlah orang yang menjadi pelaku ekonomi produktif semakin banyak. "Karena itu insyaallah dengan efisiensi APBN, dengan upaya mengurangi kebocoran APBN, maka bantuan sosial akan semakin tinggi," imbuhnya.

Namun, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini belum mengusulkan agar anggaran bansos bisa mencapai Rp100 triliun. Setidaknya, ia berharap ada tambahan dana bansos pada 2025.

"Sampai hari ini belum, itu baru harapan saya. Saya berharap akan ada tambahan bantuan sosial yang besar di 2025 supaya masyarakat memiliki keberdayaan," kata mantan rival Prabowo Subianto di Pilpres 2024 tersebut. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran bantuan sosial (bansos) melonjak tajam pada 2024 dibanding tahun sebelumnya.

Sri Mulyani menyebut, anggaran bansos tahun ini melonjak menjadi Rp 22,5 triliun dari anggaran pada 2023 senilai Rp 9,6 triliun.

"Anggaran bansos kita melonjak tajam dari Rp 9,6 triliun ke Rp 22,5 triliun, atau naik 135,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, disiarkan pada Selasa (19/3/2024).

Sri Mulyani merinci, kenaikan anggaran bansos ini di antaranya Rp 12,8 triliun untuk penyaluran di Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 12,8 triliun.

Penyaluran tersebut mencakup 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di program keluarga harapan dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.

"Untuk Kemensos Rp 12,8 (triliun), penyaluran PKH itu masih rutin untuk PKH 10 juta dan (kartu) sembako 18,7 juta penerima,” jelasnya.

Kemenkes dan Kemendikbudristek

Selanjutnya, penyaluran untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencapai Rp 7,7 triliun untuk iuran PBI, dan penyaluran untuk Kemendikbudristek sebesar Rp 900 miliar.

"Kemendikbud Rp 900 miliar untuk Program Indonesia Pintar, serta (anggaran) Kemenag Rp 1,1 triliun untuk Program Indonesia Pintar dan KIP kuliah juga BNPB Rp 800 miliar untuk bencana," imbuh Menkeu.