Erick Thohir Beri Sinyal Bakal Rombak Jajaran Komisaris Defend ID

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir memberi sinyal adanya perombakan manajemen di perusahaan pelat merah industri pertahanan, Defend ID. Nantinya, ada perubahan susunan komisaris di PT LEN Industri dan PT Pindad.

Dia menerangkan, perubahan akan terjadi pada posisi Komisaris Utama PT LEN Industri dan Komisaris Utama PT Pindad.

"Kan nanti ada perubahan nih mengenai Komut LEN dan Komut Pindad," ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, dikutip Rabu (20/11/2024).

Nanti, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto akan didapuk menempati komisaris LEN Industri. Pasalnya, Muhammad Herindra yang sebelumnya menjabat Wamenhan ditunjuk menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Sementara itu, posisi Komisaris Pindad akan diisi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Tri Budi Utomo.

"Kan itu nanti Wamenhan jadi Komisaris LEN karena Pak Herindra itu menjadi Kepala BIN, lalu untuk Pindad nanti diisi oleh Sesmenteri Pertahanan. Kan itu memang seperti itu," jelas dia.

Kendati demikian, Erick masih menunggu kepastian jadwal dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait pergantian komisaris BUMN Industri Pertahanan tersebut. Termasuk menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Kan biasanya kalau untuk di Industri Pertahanan nanti kita koordinasi dengan Menteri Pertahanan, tapi atas instruksi Bapak Presiden. Itu selalu begitu," tegas dia.

Sebelumnya, Kaharuddin Djenod resmi menjabat Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) usai badan baru tersebut dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Dia ternyata masih menjabat sebagai Direktur Utama PT PAL Indonesia.

Ketika ditanya soal rangkap jabatan tersebut, Kaharuddin mengatakan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku. Ini merujuk pada skema Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) soal kepastian posisinya di PT PAL Indonesia, sebuah BUMN di industri pertahanan.

"Nanti, nanti ada saatnya. Nanti saja, saya kan mengikuti aturan," kata Djenod, dikonfirmasi di Kantor Danantara, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Dia menyebut, masih menjabat sebagai Direktur Utama PT PAL Indonesia. Dia masih akan mengikuti aturan soal perubahan struktur manajemen di BUMN.

"Masih. Saya kan mengikuti aturan, kalau ada RUPS, kemudian saya digantikan, saya (ikuti)," ucap dia.

Kendari begitu, Djenod mengaku memilih tidak untuk mengambil langkah pribadi terkait statusnya di PT PAL Indonesia.

"Kalau belum ada RUPS, masak saya kemudian mencopotkan diri sendiri," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku terbuka dengan rencana Kementerian Pertanian mengelola BUMN Pangan. Menurut dia, ini bagian dari penguatan peran perusahaan pelat merah.

Dia merujuk pada proses transformasi BUMN yang mulai memangkan jumlahnya dari 114 menjadi 47 perusahaan saja. Pada jumlah ini, BUMN dikatakan memiliki kinerja dan kondisi yang baik.

"Jadi ya kalau BUMN-BUMN ini sudah dianggap baik, banyak pihak melihat ini bisa dimaksimalkan lebih baik, ya kita terbuka," kata Erick, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Dia menuturkan, saat ini banyak restrukturisasi yang dilakukan terhadap BUMN. Termasuk soal public service obligation (PSO) atau subsidi.

"Jadi kalau saya tidak pernah berpikir negatif, selama ini pelayanan kepada masyarakat publik itu ditingkatkan, investasi juga bisa memperkuat juga sinergi daripada ekonomi nasional, ya kita sangat terbuka," ujar dia. 

BUMN Pangan seperti PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Perum Bulog rencananya berada di bawah komando Kementerian Pertanian. Misalnya berkaitan dengan pelaksanaan subsidi pupuk. 

Belakangan, hal tersebut telah diproses pemerintah dan penyaluran pupuk subsidi cukup diatur Kementan. Sementara itu, terkait Bulog akan ditransformasikan menjadi badan langsung di bawah Presiden.

"Dalam membangun bangsa ini, jangan bicara kelebihan atau kekurangan tugas. Yang penting tugas yang ada di depan mata diselesaikan dengan baik dan maksimal," tegas Erick.

Erick menerangkan soal kewenangan Kementerian BUMN ke depannya. Misalnya, terkait dengan pemilihan manajemen di BUMN Pangan setelah beralih nantinya. 

Dia mengatakan, hal itu akan merujuk pada ketentuan yang mengatur nantinya. Erick hanya menegaskan, Kementerian BUMN sejatinya hanya membantu pengelolaan perusahaan pelat merah.

"Saya enggak melihat masalah pemilihan direksi komisaris, itu kan tentu wewenang langsung kepada Bapak Presiden. Tergantung nanti struktur daripada undang-undang atau PP-nya yang saya tidak tahu. Kementerian BUMN itu kan sebenarnya kita hanya mengelola. Kepemilikan itu ada di Kementerian keuangan dan negara," tuturnya.

"Jadi itu bagian yang sah-sah saja. Selama tadi program pemerintahnya dan juga tugasnya bisa berjalan tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," Erick menambahkan.