Bangun 3 Juta Rumah, Perumnas Butuh Suntikan PMN

Liputan6.com, Jakarta Perum Perumnas menyatakan siap terlibat dalam program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Namun, perusahaan pelat merah ini butuh suntikan dana dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) untuk menopang program milik Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan, pihaknya pada 2024 ini tidak mendapatkan suntikan PMN. Memang, perusahaan atas persetujuan DPR mendapat kucuran Rp 1 triliun untuk 2025. Namun, itu dipakai sebagai modal kerja menyelesaikan pembangunan unit-unit yang sudah ada.

"Kalau tidak ada PMN, untuk Perumnas saat ini ya agak berat. Tahun ini kan enggak ada PMN, tahun depan mudah-mudahan (ada)," ujar Budi saat ditemui di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Dalam membangun rumah tapak subsidi, Budi menyebut tantangannya berada di sisi pemerintah. Khususnya dalam menyediakan subsidi KPR melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun untuk konstruksi hunian vertikal, Perumnas harus menanggung beban biaya sebelum dilakukan serah terima.

"Kalau yang highrise tantangannya untuk developer adalah cashflow, karena itu jadi padat modal. Dimana kami ini sebagai developer menerima pembayaran atas rumah highrise subsidi itu ketika proyek itu sudah serah terima. Artinya sudah selesai," bebernya.

"Jadi selama perjalanan bangun itu tidak ada pemasukan uang. Ini yang berat, sementara itu padat modal," kata Budi.

Kendati begitu, ia menyatakan, Perumnas siap mendapat arahan untuk ikut membangun 3 juta rumah per tahun. Lantaran perusahaan punya beberapa lahan di berbagai daerah untuk dimanfaatkan.

"Kawasan yang cukup luas itu di Medan ada, di Kota Bekala, kami bekerjasama dengan PTPN. Tanahnya PTPN, tapi kita buat tanah perusahaan dengan PTPN. Sekarang yang sudah kita olah 241 ha dari 800 ha, di Kota Bekala," terangnya.

"Kemudian di Palembang, Talang Keramat (Kabupaten Banyuasin) kurang lebih ada 100 ha. Itu siap untuk dibangun. Di Makassar ada, di Bontoa (Kabupaten Maros) kurang lebih sekitar 90 ha," pungkas Budi.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, mengusulkan pengadaan kereta ekspres guna meningkatkan kenyamanan dan efisiensi perjalanan bagi masyarakat.

Usulan tersebut disampaikan Ara saat meninjau proyek apartemen yang dikelola Perumnas bersama Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam kunjungannya, kedua menteri sempat menggunakan commuter line (KRL) untuk merasakan langsung pengalaman transportasi masyarakat sehari-hari.

Menurut Ara, kehadiran kereta ekspres akan memberikan kemudahan bagi penumpang yang memiliki rute perjalanan jarak jauh dengan tujuan tertentu, seperti dari Stasiun Maja ke Stasiun Tanah Abang.

Ia menjelaskan bahwa saat ini penumpang yang tinggal di luar Jakarta harus menghadapi perjalanan panjang dengan 10 hingga 12 pemberhentian sebelum mencapai tujuan.

"Banyak penumpang kereta punya rumah-rumah yang kecil di luar Jakarta dari tempat dia sampai Jakarta naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-henti padahal itu ribuan orang saya usul bikin kereta ekspres," ungkap Ara, Jakarta, Rabu (27/11).

Ia menambahkan, jika kereta ekspres ini diadakan, jadwal keberangkatannya dapat diatur, misalnya pada pagi hari pukul 06.00 WIB dan sore hari antara pukul 18.00 hingga 19.00 WIB. Dengan demikian, perjalanan menjadi lebih efisien karena kereta tidak perlu berhenti di banyak stasiun.

"Misalnya dari maja ke tanah abang ada kereta ekspressnya jamnya setiap pagi jam 06.00 wib sore jam 6 atau sampai jam 7 jadi pertama buat kereta api lebih efisien karena tidak usah berhenti-henti dan membuat konsumen juga lebih senang karena lebih cepat sampai kantor dan cepat sampai rumah bertemu keluarga," jelas Ara.

Menanggapi hal itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyambut baik usulan tersebut. Ia menilai ide ini selaras dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Namun, Erick menekankan pentingnya memastikan ketersediaan gerbong yang memadai sebelum pengadaan kereta ekspres dilakukan.

"Terbuka nanti kita lihat gerbongnya cukup atau enggak, kan beberapa proyek sekarang dan ke depan di bawah pemerintahan pak Prabowo akan semua kita konsolidasikan, yang Inka itu harusnya di bawah ini," ujar Erick.

Ia juga menyebut kereta ekspres ini akan memanfaatkan pengadaan baru yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masa depan.

"Pengadaan baru dan masa depan. Kalau jumlah gerbongnya nggak cukup kan tidak maksimal," tutup Erick.

Reporter: Siti Ayu Rachma

Sumber: Merdeka.com