Luhut Binsar Pandjaitan Bela Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ikut buka suara mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pihak mengkritik program Makan Bergizi Gratis jauh dari ideal karena banyak kekurangan.

Salah satu kritik dilontarkan oleh Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengkritik program makan bergizi gratis yang per porsinya hanya Rp 10 ribu terlalu kecil dan tidak bisa mendapat apa-apa. 

Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan sejumlah pihak untuk tidak mudah memberikan kritik terhadap program unggulan Prabowo tersebut. Menurutnya program Makan Bergizi Gratis masih dalam tahap uji coba yang nantinya masih akan disempurnakan.

"Jadi pikiran Presiden Prabowo untuk bikin makan bergizi itu kalau ada yang kritik-kritik, sebenarnya jangan cepat-cepat kritik, tunggu lihat dulu. Kita ini kadang-kadang sok tahu," seru Luhut dalam acara Ekonomi Digital Indonesia di Kantor Media IDN, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Luhut memastikan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat,  contohnya adanya perbaikan gizi bagi anak-anak sekolah.

"Nah sekarang sudah mulai kelihatan, Anda lihat muka anak-anak yang makan itu, mereka mungkin banyak yang jarang makan ayam, jarang makan telur, sekarang makan," ucapnya.

Lanjutnya, program Makan Bergizi Gratis juga akan menggerakkan perekonomian di daerah. Dalam catatannya, implementasi program makan gratis tersebut akan menciptakan perputaran uang hingga Rp9 miliar di masing-masing desa.

"Kami hitung-hitung, ya kan ada dana berputar di desa itu Rp 8 miliar sampai Rp 9 miliar per tahun," ujarnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Kejaksaan Agung untuk mengawal dan melakukan pendampingan terhadap program prioritas nasional, salah satunya adalah makan bergizi gratis. 

Hal ini disampaikan Prabowo saat memanggil Jaksa Agung dan para Jaksa Agung Muda ke Istana Negara pada Senin, (13/1/2025).

"Ada bagaimana kita mendukung astacita termasuk mendukung program pemerintah. Misalnya, tadi bagaimana pengawalan program prioritas nasional," kata Jampidum Kejagung, Asep Nana Mulyana di Hotel The Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

"Bagaimana misalnya, nanti Jamdatun akan mendesain rancangan pedoman tentang pendampingan makan bergizi gratis dan sebagainya," ungkap dia.

Dikesempatan terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar menyebut pertemuan mereka juga sempat membahas soal formula baru dalam suatu tindak pidana sebagaimana yang sudah diarahkan oleh Presiden.

"Sifatnya arahan yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden kepada Bapak Jaksa Agung dan dihadiri para jaksa muda teknis, maka itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Jampidum tadi, para jaksa muda tindak pidana umum akan membuat satu kajian, satu formula terkait dengan apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden," pungkas Harli. 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto telah berjalan serempak di seluruh wilayah Indonesia mulai 6 Januari 2025, dengan menyasar sekitar ratusan ribu anak.

Di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis ini juga bisa mendongkrak perekonomian dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal itu dikatakan pengamat UMKM, Muhammad Arbani.

"Program Makan Bergizi Gratis adalah program yang sebenarnya 'sapu jagat'. Selain MBG memberikan kesempatan untuk anak sekolah mendapatkan gizi yang lebih baik dengan harapan tercegah dari stunting, ternyata ada beragam manfaatnya untuk perekonomian, mulai dari vendor makan bergizi gratis yang merupakan UMKM," kata Arbani.

Belum lagi dari sisi logistik, menurut Arbani, kemungkinan besar pengemudi transportasi online memegang peran besar dalam proses distribusi terkait Makan Bergizi Gratis, pergerakan ekonomi di pasar, dan terserapnya tenaga kerja pada sektor informal. Sehingga ini selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo menuju 8 persen ekonomi Indonesia.

Meski begitu, Arbani mengingatkan jika UMKM yang terlibat dalam program MBG bukanlah usaha besar dengan 'embel-embel' UMKM.

"Hal yang paling penting adalah bagaimana kita sekarang bisa menghargai usulan yang baik dari Presiden ini dan menunggu program ini berjalan dengan sempurna,. Karena program ini berskala nasional jadi akan ada trial dan error," kata Arbain.

"Akan tetapi ada catatan agar program ini berjalan dengan baik. Pertama, harus dipastikan yang menjadi vendor dari Makan Bergizi Gratis ini adalah UMKM, bukan usaha besar dengan embel-embel UMKM," tambahnya.

Untuk itu, Arbani menyarankan perlu adanya wadah organisasi bagi UMKM agar bisa mendapatkan edukasi, pelatihan maupun advokasi hak UMKM yang terlibat dalam program MBG.

"Perlu ada wadah organisasi yang didirikan oleh masyarakat untuk dapat mengedukasi, melakukan pelatihan serta mengadvokasi hak-hak para vendor UMKM yang terlibat dalam Makan Bergizi Gratis untuk membantu mereka untuk menjalankan usaha dengan lebih sustain," kata Arbani.