Semua Warga Indonesia Bisa Dapat Skrining Kesehatan Jiwa Gratis, Mekanismenya?

370 Ribu Pengecer Bakal jadi Sub Pangkalan, Stok LPG 3 Kg Aman?

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan memastikan stok LPG 3 kg untuk penyaluran di seluruh Indonesia aman. Kepastian itu diberikan setelah pemerintah memutuskan mengangkat sebanyak 370 ribu pengecer jadi sub pangkalan LPG 3 kg.

oleh Maulandy Rizki Bayu Kencana diperbarui 04 Feb 2025, 16:45 WIB

Diterbitkan 04 Feb 2025, 16:45 WIB

Pengecer Boleh Kembali Jual Gas Elpiji 3 Kg

Hal tersebut disampaikan untuk kembali menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan gas elpiji 3 kg di masyarakat. (Liputan6.com/Angga Yuniar)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan memastikan stok LPG 3 kg untuk penyaluran di seluruh Indonesia aman. Kepastian itu diberikan setelah pemerintah memutuskan mengangkat sebanyak 370 ribu pengecer jadi sub pangkalan LPG 3 kg.

Kendati begitu, Riva belum menyebut secara detil berapa kesiapan alokasi untuk penyaluran LPG 3 kg secara masif. "Stoknya aman. (Untuk seluruh Indonesia?) Alhamdulillah iya, dan Insya Allah iya," ujarnya singkat kepada Liputan6.com di Kota Tangerang, Banten, Selasa (4/2/2025).

Senada, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menilai, kehadiran pengecer yang naik kelas jadi sub pangkalan bakal membuat LPG 3 kg tak lagi langka di tengah masyarakat.

"Sebenarnya kan karena sub pangkalan sudah ada, jadi ya harusnya aman," kata Heppy kepada Liputan6.com di tempat yang sama.

PT Pertamina Patra Niaga disebutnya bakal mendata seluruh pengecer yang ada untuk dinaikan status menjadi sub pangkalan.

"Kalau pengecer kan ada 370 ribu. Itu nanti akan kita proses untuk menjadi sub pangkalan. Nanti kan kita dikasih waktu untuk bersosialisasi segala macam. Kan baru berjalan hari ini," terang dia.

Ikuti Arahan Prabowo

Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menaikan status pengecer LPG 3 kg jadi sub pangkalan. Kebijakan ini dibuat setelah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil mengatakan, kenaikan status pengecer elpiji 3 kg menjadi sub pangkalan dilakukan mulai Selasa (4/2/2025) hari ini. Bahlil bilang, pihak pengecer pun tidak dikenai syarat apapun untuk bisa menjadi sub pangkalan.

"Mulai hari ini, bapak berjualan enggak apa-apa. Karena dari pengecer sekarang kita aktifkan menjadi sub daripada pangkalan. Enggak ada persyaratan," ujar Bahlil.

Respons Kelangkaan LPG 3 Kg

Dengan adanya instruksi dari Presiden Prabowo, diharapkan distribusi dan harga gas elpiji 3 kg dapat kembali normal. Diperlukan evaluasi terhadap kebijakan distribusi terkait gas elpiji 3 kg dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. (Liputan6.com/Angga Yuniar)... Selengkapnya

Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap kelangkaan stok LPG 3 kg yang terjadi selama beberapa waktu terakhir. Pengecer yang otomatis jadi sub pangkalan tersebut bakal masuk ke dalam sistem, agar penyaluran tabung gas melon subsidi daripadanya bisa terdata.

Meskipun otomatis naik kelas jadi sub pangkalan, Bahlil menekankan pengecer untuk menjual LPG 3 kg dengan harga maksimal Rp 20.000 per tabung.

"Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga Rp 19.000 atau maksimal Rp 20.000. Supaya bisa negara kontrol, agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan LPG subsidi," papar dia.

Adanya Permainan Oknum

Sebelumnya, telah terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kg yang akibat kebijakan pembatasan distribusi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)... Selengkapnya

Diceritakan Bahlil, negara telah menyuntik Rp 87 triliun untuk penyaluran LPG 3 kg bersubsidi. Dalam pelaksanaannya lewat skenario lama, penyaluran LPG 3 kg kerap dimainkan sejumlah oknum. Membuat harga jualnya melambung lebih tinggi dari seharusnya.

"Niat saya itu baik, karena subsidi kita itu Rp 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga Rp 19-20 ribu. Tapi yang terjadi adalah, sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, dijual ke industri," bebernya.

"Adapun harganya dinaikan Rp 25-30 ribu. Karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Karena itu kita lakukan penataan," kata Bahlil.