Imbas Efisiensi Anggaran, PNS Bakal Ogah Mudik Lebaran?

Liputan6.com, Jakarta Pengamat transportasi Darmaningtyas, menilai adanya pemangkasan anggaran dan ketidakpastian terkait pembayaran gaji ke-13, diproyeksikan akan banyak ASN tidak akan mampu melakukan perjalanan mudik lebaran tahun ini.

Hal ini tentu saja mempengaruhi jumlah penumpang yang akan menggunakan berbagai moda transportasi, seperti udara, laut, kereta api, dan darat.

“Apalagi kondisi ekonomi sekarang tidak bagus. ASN kan belum tentu bisa mudik, karena ada efisiensi anggaran. Banyak ASN yang lebaran nanti tidak punya duit, apalagi jika gaji ke-13-nya juga belum tentu dibayar,” kata Darmaningtyas kepada Liputan6.com, Senin (17/2/2025).

Menurutnya, dengan adanya potensi kekurangan penumpang, Darmaningtyas menyebutkan bahwa sarana transportasi untuk Lebaran kali ini, baik itu pesawat, kapal, kereta api, maupun bus, mungkin justru akan mengalami penurunan permintaan.

Hal ini bisa berimbas pada tingkat keterisian yang lebih rendah dari biasanya, meskipun potensi penurunan penumpang ini juga bergantung pada faktor-faktor lain, seperti kebijakan pemerintah dan kondisi pandemi yang masih memengaruhi mobilitas masyarakat.

Masyarakat Tak Perlu Khawatir

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan transportasi. Bahkan, menurutnya, jumlah sarana transportasi yang ada bisa jadi lebih dari cukup, mengingat banyaknya moda transportasi yang tersedia.

Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tetap ingin mudik untuk mendapatkan fasilitas transportasi dengan lebih leluasa.

“Jadi, masyarakat justru tidak perlu panik tentang transportasi mudik lebaran besok, karena mungkin akan banyak sarana transportasi baik itu udara Laut Kereta api maupun Darat Itu akan kekurangan penumpang,” ujarnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan kebijakan penghematan anggaran Kementerian/lembaga (K/L) untuk memperbaiki kualitas belanja pemerintah (spending better) sehingga menutup celah korupsi. Hal tersebut seiring arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden Prabowo sudah berulang kali menyebutkan bahwa dia ingin spending ini lebih efisiensi, lebih bersih, dan fokus terutama dalam menjaga kebutuhan orang," ujar dia dalam acara Mandiri Investment Forum (IMF) 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa 11 Februari 2025.

Menkeu Sri Mulyani menuturkan, melalui kebijakan penghematan negara kegiatan belanja dari masing-masing Kementerian/lembaga dapat lebih terkontrol. Hal itu termasuk kegiatan operasional menteri.

"Kita mengimplementasi dalam hal ini efisiensi budget di seluruh ministry (Kementerian), dan kita melihat dengan lebih detail kenapa, dan bagaimana, dan berapa banyak yang mereka menghabiskan, dan mereka meminta budget untuk program mereka serta untuk aktivitas ministry," ungkap dia.

Melalui penghematan anggaran, kementerian/lembaga didorong lebih kreatif untuk memperoleh pendapatan. Melalui cara ini diharapkan beban APBN dapat lebih berkurang.

Presiden Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra mengungkapkan penghematan anggaran akan mencapai Rp 750 triliun dan terbagi dalam tiga putaran.

“Penghematan lagi ramai. Penghematan kita lakukan. Penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir dihemat Rp 300 triliun. Penghematan kedua Rp 308 triliun," ujar Prabowo saat puncak Ulang Tahun ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2/2025).

Ia menuturkan, dari perolehan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 300 triliun pada 2025. Dari Rp 300 triliun, dividen Rp 100 triliun akan dipakai untuk modal kerja BUMN.

"Dividen tahun ini Rp 300 triliun tapi (Menteri BUMN Erick Thohir-red) katakan Rp 100 triliun sebaliknya dikembalikan ke BUMN untuk modal kerja selanjutnya. Rp 100 triliun dikembalikan, total kita punya Rp 750 triliun," kata dia.

Prabowo menuturkan, anggaran dipakai untuk program makan bergizi gratis (MBG) sekitar Rp 24 triliun. "Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan," tutur dia.

Ia menambahkan, sisa anggaran yang tidak dipakai diserahkan Danantara untuk investasi sekitar USD 20 miliar. "Sisanya dan ini kita tidak pakai, serahkan ke Danantara untuk investasikan," ujar Prabowo.