BPK Bakal Awasi Danantara

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan terus mengawal kinerja Pemerintah melalui pemeriksaan keuangan negara, termasuk Danantara yang baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto.

"Sudah lagi rame juga kemarin di launching Danantara begitu. Ini menjadi isu yang perlu dikawal," kata Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK, Ahmad Adib Susilo, dalam seminar Nasional Outlook Hukum dan Ekonomi Indonesia tahun 2025, di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Tak hanya mengawal Danantara, BPK juga mengawal kinerja dari Coretax. BPK berharap sistem ini dapat membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara, salah satunya melalui pajak.

Kemudian, BPK juga mengawasi terkait pengelolaan dana yang dialokasikan ke daerah. Pasalnya, seringkali ditemukan bahwa dana yang dikirimkan ke daerah tidak sepenuhnya digunakan dengan efektif.

"Kemudian yang menarik dan selalu menjadi pembahasan ya kalau di dalam APBN dan juga saat kita mengevaluasi masalah transfer ke daerah," ujarnya.

Ada indikasi bahwa sebagian dana tersebut disimpan dalam bentuk deposito atau di bank, alih-alih diputar untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pengawasan dan pengelolaan yang lebih baik terhadap dana transfer ke daerah menjadi hal yang perlu terus diperhatikan.

"Namun ini menjadi selalu menjadi isu yang perlu dikawal karena Kemenkeu juga pernah dulu ya, mensinyalir bahwa banyak anggaran daerah itu yang diendapkan di perbakan sehingga nggak berputar dananya," katanya.

Tidak kalah penting, BPK juga mengawal terkait subsidi energi. Karena Pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp 307 triliun di tahun 2025 untuk subsidi berbagai sektor, seperti energi, LPG, listrik, pupuk, serta subsidi bunga KUR bagi para petani dan nelayan.

Subsidi ini menjadi kunci untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kesejahteraan rakyat. Sehingga peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawasi pengelolaan anggaran negara menjadi sangat vital.

Ahmad mengatakan, BPK bertanggung jawab untuk memastikan setiap sen yang dikeluarkan negara dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.

"BPK sebagai pilar utama untuk pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara yang tadi digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, berperan aktif untuk memastikan bahwa setiap sen, setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, BPK melakukan pemeriksaan keuangan yang meliputi tiga aspek utama, yakni pengawasan terhadap anggaran negara, pengelolaan belanja negara, dan penerimaan negara.

Menurutnya, oemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dengan demikian, meskipun anggaran negara telah dialokasikan untuk berbagai program penting, pengelolaan dan pengawasan yang ketat akan sangat mempengaruhi efektivitas penggunaan dana tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah dan BPK harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap dana yang digunakan benar-benar memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Jadi, BPK memastikan bahwa program pemerintah, yaitu dibiayai dengan APBN, entah subsidi, itu memang tepat sasaran, efektif, dan juga ekonomis efisien, tidak berlebihan," ujarnya.

Presiden Prabowo menuturkan, Danantara merupakan badan yang mengonsolidasikan seluruh kekuatan ekonomi Indonesia di bawah pengelolaan BUMN. Nama Danantara sendiri memiliki makna mendalam.

"Kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara, artinya daya energi kekuatan Anagata masa depan Nusantara Tanah Air kita," ujar dia.

Presiden menegaskan, Danantara akan berperan sebagai dana investasi nasional untuk mengelola dan menghemat kekayaan negara bagi generasi mendatang.

"Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita," tegas Prabowo.

Peluncuran Danantara dijadwalkan berlangsung pada 24 Februari 2025. Pemerintah berharap badan ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional dan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.