Liputan6.com, Jakarta Per 1 Maret 2025, sebanyak 8.400 orangkaryawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex berhenti bekerja. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo, Sumarno.
Karyawan dikenakan PHK per tanggal 26 Februari, terakhir bekerja pada hari Jumat 28 Februari. Perusahaan ditutup mulai tanggal 1 Maret 2025.
Advertisement
Baca Juga
"Jumlah karyawan Sritex yang terkena PHK sebanyak 8.400 orang. Urusan pesangon menjadi tanggung jawab Kurator. Sedangkan jaminan hari tua, menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Sumarno.
Advertisement
Rekomendasikan Lowongan Kerja Baru
Menurutnya, Disperinaker Sukoharjo sudah menyiapkan sekira delapan ribuan lowongan pekerjaan baru di perusahaan lain yang ada di Kabupaten Sukoharjo.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan manajemen sudah berupaya maksimal agar jangan terjadi PHK. Namun Kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga, memilih opsi PHK. Maka langkah Pemerintah selanjutnya, menjamin hak-hak buruh.
“Negara melalui Kemnaker akan berjuang bersama buruh. Oleh karena itu kami terus berkoordinasi dengan manajemen PT Sritex Tbk,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan.
Perusahaan Diputus Pailit
Sesuai aturan dan perundang-undangan, perusahaan yang sudah diputus pailit oleh hakim Pengadilan Niaga, maka kendali perusahaan menjadi kewenangan Kurator.
“Kita negara hukum, maka kita harus tunduk pada hukum,” tandasnya.
Pihaknya menjamin hak-hak buruh untuk memperoleh pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). “Kemnaker di garis terdepan membela hak buruh, dan pemerintah menjamin buruh akan memperoleh hak-haknya,” tegas Noel.
Advertisement
Campur Tangan Pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) tetap beroperasi. Dia juga meminta perbankan dan kurator kasus kepailitan Sritex bisa membahas secara serius hal tersebut.
Airlangga bilang, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan soal Sritex pailit. Namun, dia berharap perusahaan tekstil raksasa itu tidak berhenti beroperasi.
"Tentu kita mengapresiasi hukum. Namun pemerintah minta perusahaan tetap berjalan dan tidak ada penghentian operasional," kata Airlangga di Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Buka Dia turut meminta pihak perbankan selaku kreditur Sritex bisa duduk bersama dengan kurator yang ditunjuk menangani kepailitan perusahaan itu.
"Pemerintah sudah meminta kepada pihak kurator maupun perbankan untuk melakukan pembicaraan," ucapnya.
"Tentunya kalau going concern itu pekerjanya akan terlindungi," imbuhnya.
Ditemui di tempat yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pihaknya masih memonitor kasus Sritex. Dia juga terus berkoordinasi dengan Menko Airlangga.
"Itu masih kita monitor, belum ada sesuatu yang benar-benar secara ini bisa kita ini ya. Jadi itu dinamika, kita lihat aja dulu. kita sedang komunikasi ke Kemenko (Perekonomian)," jelasnya.
Dia tetap berupaya ada solusi terbaik soal kasus Sritex. Salah satu yang jadi perhatiannya adalah tidak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Nanti kita lihat lah kendalanya di mana dan solusi terbaiknya seperti apa," ungkap Airlangga Hartarto.
Reporter: Siti Ayu Rachma
Sumber: merdeka.com
