Tata Niaga Impor Buah & Sayuran Diubah, Spekulan Bersorak

Dewan Hortikultura Indonesia menilai paket kebijakan yang digelontorkan pemerintah dalam rangka menstabilkan perekonomian Indonesia tak berpihak kepada rakyat.

“Lagi-lagi paket kebijakan ekonomi belum berpihak kepada rakyat banyak dan sektor pertanian," ujar Ketua Dewan Hortikultura Indonesia Benny Kusbini saat berbincang dengan Liputan6.com, Sabtu (24/8/2013).

Dia menilai sebaiknya pemerintah menaikkan pajak kendaraan mewah hingga 1.000%. Kemudian menurunkan impor pangan sampai dengan 50% dan menggenjot produksi dalam negeri.

"Ini malah skenario impor untuk hortikultura (buah-buahan dan sayuran) serta daging sapi berbasis harga, ini bisa bisa digoreng oleh spekulan untuk bisa impor, pasti ada main mata lagi," tegas dia.

Sekadar informasi, pemerintah telah merilis empat paket kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah terus menurunnya nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Salah paket kebijakannya yang diambil yaitu dengan mengubah tata niaga impor daging sapi dan hortikultura dari mengandalkan skema kuota menjadi andalkan harga. Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli dan inflasi.

"Dari sisi pemerintah untuk mengatasi inflasi yang muncul akhir-akhir ini, maka pemerintah akan ubah tata niaga impor daging dari mekanisme kuota menjadi andalkan harga," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Istana Negara, Jakarta, Jumat (23/8/2013) kemarin. (Nur/Ndw)