Ditjen Anggaran: Kemana Larinya Anggaran Kemiskinan & Pendidikan?

Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempertanyakan penyerapan anggaran dari kementerian maupun lembaga terkait soal realisasi anggaran kemiskinan dan pendidikan yang sudah teralokasikan pemerintah. Pasalnya belanja pemerintah belum memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami suka berpikir kemana larinya anggaran kemiskinan dan pendidikan, karena masih sering melihat orang yang menderita gizi buruk, dan melihat banyak sekolah rusak," ungkap Direktur Penyususan APBN Ditjen Anggaran, Purwiyanto di Ciater Spa Resort, Jawa Barat, Sabtu (23/11/2013).

Dia mengaku, pemerintah dalam hal ini Kemenkeu telah menggelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan pendidikan di tanah air.

"Anggaran kemiskinan dan pendidikan sudah banyak, saya bingung kenapa belanja (pemerintah) tidak optimal?" papar dia.

Berdasarkan data Ditjen Anggaran, total  anggaran pendidikan sepanjang 2013 dialokasikan sebesar Rp 345,3 triliun dan naik Rp 23,6 triliun menjadi Rp 368,9 triliun dalam APBN 2014.

Dari jumlah tersebut, anggaran pendidikan melalui pemerintah pusat sebesar Rp 126,2 triliun di tahun ini atau meningkat Rp 4 triliun menjadi Rp 130,3 triliun di tahun depan.

Sedangkan anggaran pendidikan melalui transfer daerah di 2014 akan dialokasikan Rp 238,6 triliun dari sebelumnya Rp 214,1 triliun. Terdapat kenaikan siginifikan sebesar Rp 24,5 triliun.

Sementara itu, anggaran kemiskinan setiap tahun juga mengalami peningkatan dengan realisasi pada tahun lalu mencapai Rp 87,3 triliun. Sampai akhir 2013, pemerintah anggarkan dana kemiskinan Rp 112,1 triliun dan menjadi Rp 100,9 triliun pada 2014.

Anggaran tersebut akan disebar ke tujuh Kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kemendikbud, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian/Lembaga lain. (Fik/Nur)