PSSI Curiga Turnamen Tim Transisi Pakai Dana APBN

"Ada iming-iming biaya transportasi, penginapan, dan match fee. Ini sebuah kemunduran kalau memakai anggaran negara untuk olahraga profesi

oleh Risa Kosasih diperbarui 26 Jun 2015, 23:00 WIB
Diterbitkan 26 Jun 2015, 23:00 WIB
Jelang RDP dengan Komisi X DPR, Menpora Panggil Djohar Arifin Husin
Menpora, Imam Nahrawi (tengah) bersama anggota tim transisi menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI periode 2011-2015, Djohar Arifin di Kemenpora, Jakarta, Selasa (23/6/2015). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Pengembangan sepakbola PSSI, Tommy Welly curiga perhelatan Turnamen Tim Transisi bertajuk Piala Kemerdekaan menggunakan dana APBN. Pasalnya, hingga kini belum jelas pihak yang bersedia menjadi penyandang dana turnamen itu.

Dalam undangan Turnamen yang diprakarsai Tim Transisi, pertengahan Juli mendatang, Tommy membaca poin, semua biaya operasional perhelatan dibebankan pada Tim Transisi. Butir tersebut menjadi pertanyaan pria berkacamata itu.

"Ada iming-iming biaya transportasi, penginapan, dan match fee. Ini sebuah kemunduran kalau memakai anggaran negara untuk olahraga profesional," ujar Tommy.

Jauh sebelum Tim Transisi terbentuk, klub-klub sepakbola "diharamkan" menggunakan dana APBN. Selain kecurigaan penggunaan dana pemerintah dalam kompetisi tersebut, Towel, sapaanya menilai Turnamen itu terkesan mengancam klub.

Bila tidak mengikuti, Tommy mengungkapkan, klub tersebut bakal dikenai sanksi sesuai perundang-undangan negara yang berlaku."Kami agak terperangah dengan poin ini," kata Tommy, heran.

Dari undangan yang diterima klub, Piala Kemerdekaan dihelat mulai 24 Juli hingga 15 Agustus. Dalam waktu tiga pekan, sebuah kompetisi pasti sulit untuk digelar. Lalu, klub-klub juga diminta mematuhi FIFA Laws of the Games. "Ini kontradiktif."

Sejak 2011 klub-klub profesional sudah tak memakai dana APBD. Bila dana sebuah turnamen didapat dari sumbangan pihak luar, Direktur Legal PSSI Aristo Pangaribuan menambahkan, turnamen tersebut beraroma gratifikasi.

Sebab, turnamen dimiliki pemerintah. Apalagi memakai kas anggaran lain yang dipindahkan sewaktu-waktu untuk kompetisi ini. "Itu kan sudah tercatat di RAPBN," kata Aristo.

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya