Pimpin Ratas Asian Games, Presiden Jokowi Soroti Efisiensi Dana

Presiden menegaskan penggunaan anggaran Asian Games harus efisien dan tertib administrasi.

oleh Risa Kosasih diperbarui 07 Jun 2017, 23:30 WIB
Diterbitkan 07 Jun 2017, 23:30 WIB
Menpora Imam Nahrawi
Menpora Imam Nahrawi didampingi Kepala Bekraf Triawan Munaf saat memberikan keterangan pers usai rapat persiapan Asian Games dan Asian Paragames 2018 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/6) siang.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memimpin rapat persiapan Asian Games dan Asian Paragames 2018 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/6/2017) siang. Dalam Rapat Terbatas (ratas) tersebut presiden menegaskan penggunaan anggaran harus efisien dan tertib administrasi.

Pertemuan ini digelar jelang perayaan setahun menuju penyelenggaraan AG XVIII Jakarta-Palembang. Hadir dalam rapat sejumlah elemen terkait seperti seperti Menko PMK Puan Maharani hingga Menpora Imam Nahrawi. Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Plt. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat hingga Ketua INASGOC Erick Thohir juga memenuhi undangan istana.

"Saya minta penggunaan anggaran tetap memperhatikan prinsip tertib administrasi, efisien, dikelola secara detail, dan tidak dilebih-lebihkan atau tidak berlebihan," kata Presiden Joko Widodo tegas saat membuka ratas.

Rencananya, pergelaran seni budaya akan dihelat sebagai pra-event satu tahun menuju Asian Games dan Asian Paragames. Event ini akan berlangsung pada 18 Agustus 2017 di Monumen Nasional (Monas) dan diprakarsai oleh Lembaga Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

"Persiapan harus cepat, semua dilakukan secara terbuka, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan secara governance-nya, kita semua harus menjaga pada perhelatan bangsa ini nama baik Indonesia dimata dunia," tambah Presiden.

Dalam kesempatan yang berbeda, Menpora Imam Nahrawi menyatakan komitmennya dalam pemakaian anggaran secara efisien dan transparan. Imam mengatakan telah menggandeng BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) agar dana dapat dipakai secara tertid administrasi namun tetap fleksibel.

"Bapak Presiden memberi perhatian betul-betul, kita semua kementerian dan lembaga diminta untuk mendukung penuh. Kemenpora sudah menggandeng BPKP dan LKPP sebagai bentuk kehati-hatian, namun fleksibilitas pencairan sebagaimana yang ditegaskan Pak Wapres juga diterapkan," jelas Menpora.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya