Indonesia Dicoret Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, Presiden Jokowi Tunggu Laporan Erick Thohir Perihal Potensi Sanksi FIFA

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menunggu laporan Ketua Umum PSSI Erick Thohir perihal potensi sanksi yang bisa dijatuhkan FIFA. Ini menyusul pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

"Ya (sanksi) itu nanti setelah saya ketemu Pak Erick seperti apa," kata Presiden Jokowi kepada awak media selepas peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/3/2023) seperti dikutip dari Antara.

Presiden Jokowi sebelumnya mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menyampaikan surat secara langsung kepada Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar, Rabu (29/3) lalu. Ini berkenaan dengan keberlangsungan Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Namun, selepas pertemuan itu, FIFA mengumumkan pencoretan Indonesia. Otoritas sepak bola dunia itu menyebut situasi terkini sebagai alasan tanpa menjelaskan secara rinci.

Melalui pengumuman resminya, FIFA juga menyebut akan ada sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Indonesia dalam waktu dekat.

Presiden Jokowi menegaskan sudah meminta Erick Thohir untuk segera melapor hasil pertemuannya dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, sekaligus membicarakan potensi sanksi yang mungkin dihadapi Indonesia.

"Ya belum tahu (sanksinya), tadi malam atau tadi pagi (Ketua Umum PSSI) sudah datang atau belum, katanya kalau sudah datang langsung melaporkan ke saya," ujarnya.

Pengumuman pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 muncul setelah dalam beberapa pekan terakhir ramai pro-kontra keikutsertaan Timnas Israel dalam ajang tersebut. Penolakan juga disuarakan Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Pencoretan itu praktis berarti Indonesia mengingkari komitmen sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 yang diperoleh sejak 2019 dan menyisakan potensi sanksi.

Sanksi yang sudah jelas terasa adalah batalnya Timnas Indonesia U-20 ambil bagian dalam ajang tersebut. Sebab, hanya memiliki tiket putaran final sebagai tuan rumah setelah gagal lolos dari jalur kualifikasi selepas tak mampu menembus empat besar Piala Asia U-20 2023.

Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali menilai situasi kali ini berbeda dan terdapat potensi hukuman yang lebih berat dibandingkan ketika FIFA menjatuhkan sanksi pada 2015. Ketika itu pemerintah dinilai mengintervensi PSSI..

Beberapa potensi sanksi tersebut adalah tidak bisa menggelar pertandingan yang diakui FIFA. Bahkan, tiket putaran final Piala Asia 2023 yang sudah berada di tangan anak-anak asuh Shin Tae-yong bukan tak mungkin akan kadaluarsa begitu saja.