AHF Dorong Asia Jadi Pelopor Keadilan Kesehatan dalam Pandemic Agreement WHO

Liputan6.com, Jakarta Dalam rangkaian kampanye global Save Our Society (SOS), AIDS Healthcare Foundation (AHF) Indonesia menyerukan pentingnya peran negara-negara Asia untuk memperjuangkan kesetaraan dalam pembahasan WHO Pandemic Agreement yang kini memasuki tahap akhir.

Mengingat pengalaman nyata Asia dalam menghadapi pandemi COVID-19, terutama terkait tantangan distribusi vaksin dan ketersediaan komoditas penyelamat nyawa lainnya, kawasan ini perlu berupaya membangun kerangka kerja pandemi yang terdesentralisasi agar seluruh negara terlindungi.

Asia, dengan kemajuan ekonomi dan teknologinya, berada dalam posisi yang kuat untuk memperjuangkan kesepakatan yang lebih adil, yang tidak hanya menguntungkan Asia tetapi juga negara-negara berpenghasilan rendah di seluruh dunia. Kekuatan manufaktur dan kerja sama lintas batas di ASEAN memberikan peluang besar untuk memperkuat ketahanan kesehatan, baik bagi negara-negara Asia maupun kawasan Global South.

"Pandemi COVID-19 mengungkap adanya ketimpangan besar dalam akses layanan kesehatan, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana ketersediaan vaksin dan pasokan penyelamat nyawa sangat tertinggal dibandingkan negara maju," kata Asep Eka Nurhidayat, Country Program Manager AHF Indonesia.

"Dengan memperkuat produksi terdesentralisasi dan berbagi teknologi, Asia dapat memimpin terciptanya kerangka kesehatan global yang lebih adil dan tanggap terhadap krisis di masa depan," tambahnya. "Komitmen untuk keadilan ini dapat menghasilkan Pandemic Agreement yang memperkuat ketahanan bagi seluruh wilayah, memastikan tak ada negara yang dibiarkan rentan di masa krisis mendatang."

Para aktivis SOS mengajukan agar Pandemic Agreement yang baru mencakup beberapa elemen penting:

Fasilitasi produksi lokal vaksin, diagnostik, dan terapeutik di negara-negara Global South. Ini termasuk peta jalan untuk transfer pengetahuan, teknologi, dan dukungan finansial jangka panjang seperti yang tercantum dalam Pasal 9, 10, dan 11.

2. Transfer Teknologi

Mekanisme yang memastikan transfer teknologi tidak bergantung pada persyaratan sukarela, tetapi memberi negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMIC) fleksibilitas yang sama dengan negara maju, seperti AS, untuk merespons keadaan darurat kesehatan.

Perjanjian ini harus mengamankan komitmen keuangan jangka panjang dari negara berpenghasilan tinggi untuk mendukung kesiapsiagaan pandemi di LMIC. Hanya mengandalkan kontribusi sukarela tidaklah cukup, sesuai yang tertera dalam Pasal 20.

4. Partisipasi Masyarakat Sipil

Partisipasi aktor non-pemerintah, termasuk masyarakat sipil, perlu diakomodasi dalam tata kelola kesehatan global untuk meningkatkan legitimasi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam menghadapi ancaman kesehatan global.

Seiring makin mendekati akhir negosiasi, AHF kembali mengajak negara-negara Asia untuk mendukung terbentuknya perjanjian yang berdampak nyata, memperkuat keadilan dalam kesehatan, dan membangun masa depan yang lebih siap menghadapi pandemi.