SEC Denda Perusahaan Kripto Coinme Terkait Koin UpToken

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) telah mendenda Coinme yang berbasis di Seattle sebesar USD 3,77 juta atau setara Rp 55,3 miliar (asumsi kurs Rp 14.670 per dolar AS) karena melakukan penawaran aset kripto yang tidak terdaftar dan menyesatkan yang disebut UpToken.

Dilansir dari Channel News Asia, Senin (1/5/2023), penyelesaian SEC pada Jumat, 28 April 2023 mengklaim unit Coinme Up Global dan Neil Bergquist, yang memimpin kedua entitas, menyesatkan investor dalam penawaran koin awal akhir 2017 untuk UpToken, yang diterbitkan pada blockchain Ethereum.

SEC mengatakan investor dituntun untuk percaya Up Global akan membatasi pasokan UpToken, sementara Coinme akan menciptakan permintaan konstan untuk UpToken untuk mendanai program hadiah mesin teller otomatis bitcoin, membantu meningkatkan harga UpToken.

SEC juga mengatakan Up Global dan Bergquist secara keliru memberi tahu para investor penawaran itu akan menaikkan nilai koin dari USD 10 juta atau setara Rp 146,7 miliar menjadi USD 18,9 juta atau setara Rp 277,2 miliar .

Menurut SEC, klaim tersebut menyesatkan karena Up Global diam-diam telah melakukan transaksi yang mengurangi kebutuhan Coinme akan UpToken. 

Tanpa mengakui atau menyangkal kesalahan, Coinme dan Up Global akan membayar gabungan USD 3,77 juta, sementara Bergquist akan membayar USD 150.000 atau setara Rp 2,2 miliar. Bergquist juga menerima larangan tiga tahun menjadi pejabat atau direktur perusahaan publik.

Sebelumnya, Ketua SEC Gary Gensler baru-baru ini mengeluarkan pernyataan untuk Coinbase dan pertukaran kripto lainnya. Gensler menyebut aturan kripto sudah jelas dan harus dipatuhi.

Dalam video yang diposting di Twitter pada Kamis, 27 April 2023, Gensler mengatakan pertukaran kripto harus memperlakukan cryptocurrency seperti sekuritas dan berhenti bertindak seolah-olah peraturannya ambigu.

Gensler memberi judul videonya, "Jam Kantor," dan mencoba menunjukkan apa yang dilakukan pertukaran kripto adalah pemasaran dan penjualan sekuritas yang sangat jelas, bahkan jika perdebatan tentang topik tersebut telah dikaburkan.

“Hukumnya jelas. Jika Anda adalah bursa sekuritas, lembaga kliring, pialang, atau dealer, Anda harus patuh, mendaftar dengan kami, dan menangani konflik kepentingan dan mengungkapkan informasi penting. Selama 90 tahun, undang-undang ini telah membantu melindungi investor seperti Anda,” kata Gensler, dikutip dari CNBC, Jumat (28/4/2023). 

Komentar regulator datang beberapa hari setelah pertukaran kripto Coinbase menggugat SEC, meminta agar agensi tersebut dipaksa untuk secara terbuka membagikan jawabannya atas petisi yang telah berumur berbulan-bulan tentang apakah itu akan memungkinkan industri kripto diatur menggunakan kerangka kerja SEC yang ada.

Coinbase, yang menerima pemberitahuan Wells pada Maret 2023 menunjukkan tindakan penegakan hukum dapat diharapkan, berpendapat SEC tidak konsisten dalam cara memperlakukan cryptocurrency dan industri kripto membutuhkan kejelasan peraturan.

Sejak Januari, SEC telah mengambil tindakan terhadap pertukaran kripto seperti Bittrex, Gemini, pemberi pinjaman kripto Genesis, dan sejumlah aktor individu yang dituduh memanipulasi aset kripto, termasuk pengusaha kripto Justin Sun dan pendiri Terraform Labs, Do Kwon.

Gensler mengatakan dengan tidak mematuhi peraturan SEC, platform tersebut tidak memiliki perlindungan investor dasar, yang menyebabkan klien tidak dapat mengakses dana mereka saat ada masalah, termasuk kebangkrutan.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, pertukaran cryptocurrency Coinbase telah mengajukan tindakan pengadilan untuk menekan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) tentang petisi Juli 2022 yang meminta panduan peraturan.

Dalam pengumuman pada Senin, 24 April 2023 kepala petugas hukum Coinbase, Paul Grewal, menekankan lebih dari 1.700 entitas dan individu mengirimkan komentar untuk mendukung permintaan kejelasan.

Perusahaan percaya kejelasan peraturan di ruang kripto sudah lama tertunda. Meskipun regulator sekuritas memulai serangkaian tindakan penegakan peraturan yang potensial, perusahaan kripto belum diberi tahu tentang bagaimana SEC percaya undang-undang tersebut berlaku untuk bisnis mereka.

“Dari pernyataan publik SEC dan aktivitas penegakan hukum di industri kripto, sepertinya SEC telah memutuskan untuk menolak petisi kami. Tapi mereka belum memberitahu publik. Jadi tindakan yang diajukan Coinbase hari ini hanya meminta pengadilan untuk meminta SEC membagikan keputusannya,” tulis Grewal, dikutip dari Bitcoin.com, Jumat (28/4/2023).

Grewal menambahkan, tidak biasa bagi suatu lembaga untuk melakukan tindakan penegakan hukum berdasarkan pandangan hukum yang belum dibagikan secara formal kepada publik. 

“Sekali lagi, Coinbase tidak meminta Pengadilan untuk menginstruksikan agensi bagaimana menanggapinya. Kami hanya meminta agar Pengadilan memerintahkan SEC untuk menanggapi sama sekali, yang secara hukum wajib mereka lakukan,” lanjut Grewal.

Perusahaan tersebut mencatat dalam pengumumannya pada Senin tindakan hukum yang diajukan adalah bagian dari permohonan berkelanjutan selama bertahun-tahun kepada para pemimpin di Washington untuk aturan jalan yang jelas.

Coinbase mengakui peraturan diperlukan dan menyoroti bagaimana perusahaan telah meminta pihak berwenang untuk menetapkan pedoman semacam itu untuk kejelasan yang lebih baik. 

Coinbase mencari “pembuatan peraturan dasar,” dan sementara tindakan pengadilan federal berusaha untuk mengatasi kebuntuan terkait petisi tersebut, perusahaan mengatakan akan dikejar sampai akhir.