Fakta-Fakta Binance hingga Mantan CEO Changpeng Zhao yang Terjerat Kasus Pencucian Uang

Liputan6.com, Jakarta - Pada pekan ini, industri kripto tengah diramaikan dengan kasus yang menimpa pertukaran kripto terbesar di dunia yakni Binance dan mantan CEO nya Changpeng Zhao. Akibat berita ini pasar kripto sempat terkoreksi pada Rabu, 22 November 2023. 

Dalam kasus ini ada beberapa fakta yang perlu diketahui. Dilansir dari Yahoo Finance, Kamis (23/11/2023) berikut deretan fakta kasus Binance dan Changpeng Zhao. 

Awal Mula Kasus

Kasus ini telah diselidiki sejak lama oleh beberapa regulator Amerika Serikat (AS). SEC pada Juni mengajukan pengaduan perdata terhadap Binance dan pendirinya, Zhao, menuduh mereka menciptakan Binance.US sebagai bagian dari jaringan penipuan untuk menghindari undang-undang sekuritas yang bertujuan melindungi investor AS. 

CFTC pada Maret 2023 mengajukan tuntutan perdata terhadap Binance, dengan tuduhan gagal menerapkan program anti pencucian uang yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah pendanaan teroris. 

Hadapi Beberapa Tuntutan

Binance menghadapi tiga tuntutan pidana karena melanggar undang-undang anti pencucian uang AS, tuduhan konspirasi dan melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional, menurut catatan pengadilan.

Sedangkan Changpeng Zhao mengaku bersalah atas pelanggaran pencucian uang. Ini bagian dari kesepakatan luas yang dicapai perusahaannya dengan otoritas AS.

Bayar Denda Besar

Akibat kasus ini, Zhao setuju untuk membayar denda USD 50 juta atau setara Rp 782,8 miliar (asumsi kurs Rp 15.654 per dolar AS), dan dilarang terlibat dalam bisnis Binance hingga jangka waktu tiga tahun.

Adapun Binance sebagai sebuah perusahaan, juga akan mengaku bersalah dan membayar denda USD 4,3 miliar atau setara Rp 67,3 triliun.

Akibat kasus ini Zhao mengundurkan diri dari perannya sebagai CEO Binance karena dia mengaku bersalah atas pelanggaran pencucian uang. Ini bagian dari kesepakatan luas yang dicapai perusahaannya dengan otoritas AS.

Setelah pengundurannya, Zhao  menunjuk CEO yaitu Richard Teng, mantan CEO Pasar Global Abu Dhabi, regulator jasa keuangan ibu kota UEA, sebagai CEO baru Binance. 

Teng baru-baru ini menjabat sebagai kepala pasar regional global di Binance. Beliau juga sebelumnya menjabat sebagai direktur keuangan perusahaan di Otoritas Moneter Singapura.

Fasilitasi Transaksi Ilegal

Menurut Departemen Kehakiman dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan atau FinCEN, karyawan di Binance terlibat dalam berbagai pelanggaran, dan banyak yang menyadari konsekuensi dari mengizinkan jutaan transaksi ilegal.

Beberapa di antaranya Binance mengizinkan transaksi Bitcoin dengan organisasi teroris ISIS, termasuk al-Qaeda dan ISIS Setidaknya 1,1 juta transaksi senilai USD 899 juta atau setara Rp 14 triliun. Ini dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di Iran, yang merupakan pelanggaran terhadap sanksi AS, perusahaan tersebut mengakui.

Kemudian, Pelanggan mentransfer USD 106 juta atau setara Rp 1,6 triliun dalam bentuk Bitcoin dari Hydra Market, pasar darknet Rusia, ke dompet Binance antara 2017 dan 2022, perusahaan itu mengakui. 

Pihak berwenang AS dan Jerman menyita server Hydra pada 2022, menyebutnya sebagai pasar darknet terbesar dan paling menonjol di dunia. Mereka menjual perangkat lunak peretasan, identitas palsu, dan obat-obatan terlarang seperti heroin, kokain, dan LSD.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya diberitakan, Changpeng Zhao mengaku bersalah atas pelanggaran pencucian uang. Binance, sebagai sebuah perusahaan, juga akan mengaku bersalah dan membayar denda USD 4,3 miliar atau setara Rp 66,7 triliun (asumsi kurs Rp 15.515 per dolar AS).

Dilansir dari Yahoo Finance, Rabu (22/11/2023), berita ini muncul setelah kesimpulan dari penyelidikan kriminal seputar pertukaran mata uang kripto. Investigasi berpusat pada dugaan pelanggaran peraturan dan aktivitas terlarang dalam Binance. Sekarang, akhir dari penyelidikan ini tampaknya telah mendorong terjadinya transisi kepemimpinan.

Hasil resmi penyelidikan terjadi hari ini, Bloomberg melaporkan Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan penyelesaian Binances sore harinya. Ini terjadi tepat setelah DOJ mengumumkan tindakan penegakan hukum cryptocurrency besar-besaran akan diambil hari ini juga.

Zhao juga setuju untuk membayar denda USD 50 juta atau setara Rp 775,7 miliar, dan dilarang terlibat dalam bisnis Binance hingga jangka waktu tiga tahun setelah pengawas ditunjuk untuk memastikan Binance mematuhi semua undang-undang dan keluar dari AS sebagai perusahaan yang berkelanjutan.

Pengumuman pada Selasa, 21 November 2023 mewakili tindakan keras kripto yang paling terkenal sejak mantan pendiri FTX Sam Bankman-Fried ditangkap dan didakwa pada 2022 karena mencuri dari bursa kripto miliknya sendiri. Awal bulan ini juri memvonisnya karena menipu pelanggan, investor, dan pemberi pinjaman FTX.

Beberapa pendukung kripto berharap penyelesaian Binance akan memungkinkan industri untuk melewati beberapa masalah hukum baru-baru ini dan mendapatkan kembali kepercayaan lebih banyak investor setelah penurunan dramatis pada 2022 yang menghapuskan beberapa perusahaan dan menarik perhatian regulator.

Changpeng Zhao telah menjadi tokoh besar di dunia mata uang kripto, mengarahkan kenaikan pesat Binance menjadi platform pertukaran Bitcoin dan kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan. Kepergiannya dari kepemimpinan Binance dapat menandai perubahan signifikan dalam industri ini.

Sebelumnya diberitakan, dua anggota parlemen AS, Cynthia Lummis dan French Hill telah meminta Departemen Kehakiman AS (DOJ) untuk mempertimbangkan tuntutan pidana terhadap Binance dan Tether, dengan tuduhan kedua platform kripto tersebut digunakan untuk mendanai Hamas. 

Lummis menyoroti perlunya penyelidik federal untuk menindak pelaku kejahatan di bidang aset kripto setelah muncul laporan yang menunjukkan Hamas menggunakan aset kripto untuk mendanai perang mereka di Israel. 

“Kami mendesak Departemen Kehakiman untuk mengevaluasi secara hati-hati sejauh mana Binance dan Tether memberikan dukungan material dan sumber daya untuk mendukung terorisme melalui pelanggaran undang-undang sanksi yang berlaku dan Undang-Undang Kerahasiaan Bank,” kata Lummis, dikutip dari Bitcoin.com, Kamis  (2/11/2023).

Lummis menambahkan dalam hal keuangan gelap, kripto bukanlah musuh pelaku kejahatanlah yang menjadi musuhnya. 

Surat tersebut mengutip artikel yang diterbitkan oleh Wall Street Journal pada 10 Oktober yang menyatakan Hamas, Jihad Islam Palestina, dan Hizbullah telah menerima pendanaan kripto sejak Agustus 2021. 

Meskipun mengakui tingkat pendanaan yang dilaporkan dalam artikel tersebut kemungkinan besar tidak akurat, Para anggota parlemen percaya Departemen Kehakiman tetap harus meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan jika mereka terbukti memfasilitasi aktivitas terlarang.

Minggu ini, perusahaan analisis blockchain Elliptic mengklarifikasi tidak ada bukti yang mendukung pernyataan Hamas telah menerima sumbangan kripto dalam jumlah besar. Perusahaan tersebut menambahkan data yang diberikannya telah disalahartikan.

Surat tersebut selanjutnya menggambarkan Binance sebagai platform kripto yang tidak diatur yang berbasis di Seychelles dan Kepulauan Cayman yang secara historis dikaitkan dengan aktivitas terlarang, mencatat perusahaan tersebut konon menjadi subjek investigasi Departemen Kehakiman saat ini.