JK di PBB: Perdamaian Harus Diupayakan Terus Menerus

Liputan6.com, New York - Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, telah menyampaikan pidatonya di hadapan negara peserta Sidang Majelis Umum PBB di New York, pada Kamis 21 September 2017 sore waktu setempat.

Dalam pidatonya, pria yang akrab disapa JK itu menegaskan soal perdamaian di dunia. "Perdamaian tidak pernah diberikan, tetapi harus diupayakan terus menerus dan dipelihara melalui dialog, inklusivitas, dan penyelesaian sengketa secara damai," ujar JK seperti dikutip dari Antara, Jumat (22/9/2017).

Lebih lanjut, JK mengatakan bahwa semua negara harus bersama-sama menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Karena itu, menurutnya mengembangkan PBB sebagai institusi global yang kuat, menekankan pada pemeliharaan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, merupakan hal yang penting.

Dalam kesempatan itu, JK mengatakan perlunya sinergi antara mempertahankan perdamaian dan agenda mencapai pembangunan berkelanjutan.

Pria kelahiran 15 Mei 1942 itu juga mencatat Sasaran Pembangunan Berkelanjutan dan Kesepakatan Paris, sebagai komitmen global yang disepakati yang harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata.

Kebutuhan mendesak untuk rencana aksi global dan kemitraan untuk memerangi terorisme, radikalisme dan ekstremisme kekerasan adalah poin lain yang disebut oleh wapres ke-12 Indonesia itu. Ia juga menjelaskan bagaimana Tanah Air melakukan de-radikalisasi terhadap lebih dari enam ribu teroris yang berada di 72 penjara.

"Akar masalah persoalan harus ditangani, antara lain persoalan kemiskinan ekstrim, buta huruf dan pengangguran kaum muda besar-besaran," tambah mantan Menteri Perdagangan dan Industri itu.

Hal tersebut, tambahnya, harus diselesaikan melalui kombinasi kekuatan 'keras' dan 'lunak', memperkuat peraturan hukum dan mendorong keterlibatan masyarakat.

Di akhir pidatonya, alumni Universitas Hasanuddin itu juga mengutarakan slogan khas Indonesia, "bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh".

JK pun meminta dukungan agar Indonesia bisa terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Di sela -sela Sidang Majelis Umum PBB ke-72, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan maraton diplomasi dengan bertemu negara-negara sahabat. Hal ini dilakukan Retno guna menggalang dukungan bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Menlu Retno dijadwalkan menghadiri kurang lebih 70 pertemuan bilateral dengan para Menlu atau perwakilan dari negara-negara sahabat.

Pada Senin 18 September, Menlu RI melakukan sedikitnya 10 pertemuan bilateral. Di antaranya dengan Samoa, Kroasia, Namibia, Niger, Liechtenstein, Ekuador, Georgia, Monaco, Tunisia, dan Swiss.

"Pertemuan bilateral sekali lagi kita gunakan untuk memperoleh atau menambah dukungan bagi pencalonan kita untuk anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB," tutur Menlu Marsudi di Markas Besar PBB di New York seperti dikutip dari Antara pada Rabu 20 September 2017.

Sidang Majelis Umum PBB yang dihadiri perwakilan dari 193 negara anggota, akan menjadi tempat yang paling tepat bagi Indonesia untuk melakukan kampanye dalam upaya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Tahun ini jumlah pertemuan bilateral yang dihadiri Menlu Retno jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 35 pertemuan bilateral.

DK PBB beranggotakan 15 negara. Lima di antaranya adalah anggota tetap, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, China dan Prancis. Sementara 10 anggota tidak tetap dipilih untuk setiap periode 2 tahun.

Berbekal pengalaman pernah tiga kali menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB, yaitu pada tahun 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008, Indonesia meluncurkan kampanye pencalonannya sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2019-2020 pada Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu.

Indonesia harus bersaing dengan Maladewa untuk memperebutkan kursi perwakilan di DK PBB dari kawasan Asia Pasifik.

Menlu Retno menuturkan beberapa prioritas Indonesia jika terpilih kembali menjadi anggota tidak tetap DK PBB.

Di antaranya Indonesia ingin berkontribusi untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di tingkat global dengan menarik pengalamannya berkontribusi menciptakan ekosistem perdamaian dan keamanan di kawasan.

Dalam hal ini beberapa isu yang ditekankan adalah bagaimana adanya sinergi yang lebih baik antara organisasi di tingkat kawasan dan di tingkat global.

Kedua, apabila terpilih, fokus Indonesia adalah cara meningkatkan sinergi antara masalah perdamaian dan agenda pembangunan berkelanjutan. Indonesia ingin memastikan bahwa perdamaian, keamanan dan stabilitas dapat mendukung implementasi agenda pembangunan 2030.

Fokus ketiga bagi Indonesia adalah mengenai kerja sama global dalam merespons sejumlah tantangan global yang sifatnya lintas batas seperti terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme yang dapat mengancam perdamaian dunia dan pencapaian agenda pembangunan 2030.

Pemilihan anggota tidak tetap DK PBB akan berlangsung pada Juni 2018. Indonesia harus mendapatkan dukungan dari 129 negara sebagai ambang batas agar terpilih.

Selain untuk menggalang dukungan bagi pencalonan Indonesia, rangkaian pertemuan bilateral tersebut juga digunakan untuk membahas peningkatan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat.