Kim Jong-un Eksekusi Pejabat Tinggi Militer Korea Utara?

Liputan6.com, Pyongyang - Salah satu pejabat top militer Korea Utara dilaporkan menghilang dari pantauan publik. Kabar itu memicu spekulasi bahwa yang bersangkutan telah dieksekusi.

Jenderal Hwang Pyong-so pernah menjadi lingkaran dalam Kim Jong-un dengan duduk di dalam Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara. Hwang Pyong-so juga memegang posisi militer paling senior setelah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata.

Seperti dikutip dari Telegraph pada Kamis (14/12/2017), sebelum Hwang Pyong-so tidak disukai lagi oleh Kim Jong-un, sang jenderal merupakan satu dari empat pejabat top Korea Utara yang berfoto di samping sang pemimpin dalam uji coba nuklir keenam pada September 2017.

Hwang Pyong-so diyakini telah dikeluarkan dari keanggotaan partai, sementara wakilnya, Kim Won-hong, dilaporkan telah dikirim ke penjara. Hwang Pyong-so kabarnya belum terlihat di muka publik sejak 13 Oktober lalu.

"Jika Hwang Pyong-so benar-benar diusir dari Partai Buruh, secara praktis itu menandai akhir dari karier politiknya, kemungkinan juga hidupnya. Meski tidak diketahui apakah dia masih hidup atau justru sebaliknya," demikian laporan surat kabar Korea Selatan, JoongAng Ilbo.

Kabar terkait hilangnya Hwang Pyong-so pertama kali muncul pada November lalu dalam sebuah rapat dengar pendapat antara parlemen dan lembaga intelijen Korea Selatan (NIS).

Menurut laporan intelijen, Hwang Pyong-so dan Kim Won-hong telah menjadi target inspeksi dari politbiro menyusul tuduhan terkait "sikap tak senonoh" terhadap rezim.

Sumber di Korea Selatan mengatakan pada JoongAng Ilbo bahwa duo tersebut diduga terlibat tindak penyuapan. Akibatnya Kim Jong-un memerintahkan agar keduanya dijatuhi hukuman "sebagai peringatan kepada orang lain".

Dalam skenario terburuk, nasib Hwang Pyong-so dan Kim Won-hong dinilai bisa berujung sama dengan Jang Song-thaek, paman Kim Jong-un. Jang Song-thaek ditangkap pada November 2013 sebelum akhirnya dieksekusi karena dianggap menentang partai.

PBB memperingatkan deretan sanksi yang dijatuhkan terhadap Korea Utara dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan bagi warga sipil negara itu menyusul musim dingin yang melanda Semenanjung Korea.

"Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh badan-badan PBB dan lainnya secara harfiah merupakan jalur kehidupan bagi sekitar 13 juta warga yang sangat rentan, tapi sanksi dapat sangat memengaruhi bantuan penting ini," ujar Zeid Ra'ad Al Hussein, pejabat tinggi Komisi HAM PBB, seperti dimuat CNN.

Berbicara pada Senin, 11 Desember, Zeid mengatakan bahwa ketegangan yang meningkat terkait dengan program nuklir dan rudal Korea Utara telah memicu kondisi yang memburuk bagi mereka yang hidup di bawah rezim pimpinan Kim Jong-un.

Sementara itu, utusan diplomatik Korea Utara untuk PBB pada Senin merilis pernyataan yang menolak tudingan pelanggaran HAM yang ramai diperbincangkan di luar negara mereka, termasuk di PBB.

"Dewan Keamanan PBB telah terdegradasi menjadi alat yang dikendalikan di bawah cengkeraman Amerika Serikat. Plot keji mereka tidak bisa menakut-nakuti Korea Utara," kata pernyataan misi diplomatik Korea Utara tersebut.

Korea Utara telah bertahun-tahun dituduh mengabaikan nasib rakyatnya. Sebuah bencana kelaparan pada 1990-an -- sejarawan menyebut fenomena tersebut terjadi karena isu agronomi dan perencanaan pemerintahan yang buruk -- menelan korban jiwa 2,5 juta orang.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO), saat ini, 70 persen dari 25,1 juta rakyat Korea Utara menderita "ketidakamanan pangan". Banjir yang terjadi belum lama ini dan potensi kekeringan yang sebelumnya telah diperingatkan PBB disebut dapat membahayakan pasokan makanan.

Zeid menyatakan bahwa sistem distribusi publik yang gagal, korupsi, dan pengalihan sumber daya terbatas Pyongyang ke militer membuat kehidupan sangat sulit bagi orang-orang di luar Ibu Kota Pyongyang.

"Setiap upaya harus dilakukan untuk memastikan pemerintahan Korea Utara membuat perubahan mendesak terhadap undang-undang dan kebijakan negara demi memungkinkan kebebasan yang lebih besar dan akses atas layanan serta kebutuhan mendasar," jelas Zeid.

Zeid juga mencatat bahwa sanksi yang dijatuhkan baru-baru ini ke Korea Utara menyebabkan kesulitan bagi lembaga bantuan di lapangan, khususnya sanksi yang menyasar perbankan. Ia mendesak Dewan Keamanan PBB menyelidiki dampak sanksi terhadap HAM.

Badan yang mengawasi sanksi PBB untuk Korea Utara melalui sebuah pernyataan mengungkapkan bahwa resolusi tidak dimaksudkan untuk memicu konsekuensi kemanusiaan yang merugikan warga sipil atau memengaruhi serta membatasi kegiatan penyaluran bantuan kemanusiaan.