Ambisi Donald Trump di Bidang Energi Menuai Kontroversi

Liputan6.com, Washington DC - Pemerintahan Trump tengah mengusulkan untuk membuka hampir semua pesisir Amerika Serikat (AS) sebagai situs pengeboran minyak bumi.

Sebagaimana dikutip dari laman Time.com, usulan kawasan pengeboran pesisir itu mencakup negara bagian California dan Florida yang telah lama diprotes oleh banyak aktivis lingkungan.

Usulan yang direncanakan terbit pada Kamis (4/1/20178) siang waktu setempat, atau Jumat malam waktu Jakarta itu disebut akan menimbulkan kontroversi.

Alasannya adalah karena Departemen Dalam Negeri AS telah lebih dulu menuai kritik ketika mengusulkan pembukaan situs pengeboran minyak bumi lepas laut di Lingkar Arktik dan Samudera Atlantik, termasuk sebagian pesisir Teluk Meksiko.

Jika digabungkan, Kemungkinan besar akan diajukan sebanyak 47 lelang hak pengeboran di lebih dari 90 persen wilayah luar daratan AS, termasuk pesisir Pasifik di dekat negara bagian California dan pesisir Atlantik di dekat negara bagian Maine.

Usulan tersebut juga berencana membuka pintu terhadap penyewaan sebanyak 25 situs pengeboran dari total 26 situs yang aktif saat ini.

“Di bawah pemerintahan Presiden Trump, kita akan menjadi negara dengan sumber energi terkuat di dunia,” ujar Menteri Dalam Negeri Ryan Zinke.

Draft usulan terkait mengilustrasikan komitmen pemerintahan Trump untuk memperluas pembangunan energi domestik di luar Teluk Meksiko yang telah menjadi fokus utama dalam beberapa tahun terakhir.

Beberapa pengamat menyebut Trump dan Zinke telah berhasil ‘mendominasi’ produksi energi di kawasan Amerika Utara, dan kemudian dengan percaya diri menjanjikan kekayaan energi yang luar biasa besar bagi masyarakat AS.

Usulan tersebut berseberangan dengan kebijakan peemrintahan Obama yang menghendaki penggantian situs pengeboran tua di bagian tengah dan barat Teluk Meksiko.

Adapun usulan penambahan jumlah situs pengeboran minyak di era Obama hanya sebanyak 11 titik dalam jangka wangku bertahap, termasuk rencana lelang eksplorasi di kawasan Cook Inlet, Alaska, pada 2021 mendatang.

Usulan terbaru pemerintahan Trump tersebut sontak menuai kecaman luas dari para aktivis lingkungan dan masyarakat yang tinggal di pesisir. Alasan kecaman tersebut adalah adalah kekhawatiran terkikisnya garis pantai, kerusakan alam bawat laut, dan turunnya potensi pariwisata.

“Rencana pemerintahan Trump tidak hanya mengabaikan risiko kerusakan lingkungan, namun juga mengancam kelangsungan ekonomi pesisir,” ujar Diane Hoskins, direktur kampanye kelompok konservasi lingkungan laut Oceana.

Kecaman senada juga diutarakan oleh tiga gubernur di kawasan Pantai Barat AS. Sementara di Pantai Timur, lebih dari 140 wali kota setempat turut mengajukan protes terhadap usulan tersebut. Bahkan gubernur negara bagian North Carolina dan Virginia dengan tegas mempertanyakan usulan tersebut ke pihak Gedung Putih.