Menlu Beberkan 8 Fokus Strategi Politik Luar Negeri RI untuk 2018

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah membeberkan sejumlah langkah strategis dan fokus politik luar negeri Indonesia untuk tahun 2018.

Hal itu disampaikan oleh Retno sebagai bagian pidato Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI Tahun 2018, yang dilaksanakan pada Selasa, 9 Januari di Jakarta.

Retno menyampaikan setidaknya delapan poin langkah strategis dan fokus politik luar negeri Indonesia untuk tahun 2018, meliputi ASEAN hingga kejahatan lintas batas negara (transnational crime).

"Pertama, (Indonesia akan) memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN, serta mendukung sepenuhnya keketuaan Singapura dalam ASEAN," kata Retno di Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Terkait ASEAN, ada beberapa aspek yang akan menjadi perhatian RI pada 2018, mulai dari Code of Conduct Laut China Selatan antara ASEAN dan Tiongkok yang implementatif dan efektif, serta rancangan Rencana Aksi untuk implementasi ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers.

Lebih lanjut soal ASEAN, Menlu mengatakan bahwa Indonesia akan mendorong pembentukan instrumen ASEAN Extradisi Treaty demi mengatasi peningkatan kejahatan lintas batas di kawasan, memajukan kerja sama di bidang E-commerce, penghormatan HAM, dan penguatan arsitektur kawasan di Indo-Pasifik.

"Kedua, Indonesia akan meningkatkan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan bagi dunia yang lebih damai dan stabil," lanjut Retno.

Dalam konteks tersebut, Indonesia akan meningkatkan Kemitraan dengan Negara Sehaluan (Like-Minded Countries) yang berkontribusi nyata bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia; dan pembentukan instrumen "Indonesian Aid" -- sebagai ujung tombak diplomasi kemanusiaan.

Ketiga, Retno melanjutkan bahwa Indonesia akan memastikan kesuksesan beberapa perhelatan penting tahun 2018, seperti Asian Games di Jakarta-Palembang, Our Ocean Conference di Bali, pertemuan tahunan International Monetary Fund and World Bank Group, dan pertemuan World Conference on Creative Economy.

Retno Marsudi menambahkan, pada tahun 2018 nanti, langkah strategis dan fokus politik luar negeri Indonesia yang kelima adalah mengintensifkan kampanye pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019 - 2020.

"Kelima, pemagaran batas wilayah dan kedaulatan akan terus dilakukan (oleh Indonesia), antara lain melalui intensifikasi negosiasi penyelesaian batas negara," papar Menlu Retno.

Indonesia, lanjut perempuan itu, mengharapkan agar mitra perundingan dapat memberikan fleksibilitas, sehingga perundingan akan mencapai kemajuan yang signifikan.

Keenam, Indonesia akan semakin meningkatkan perlindungan terhadap WNI yang bepergian atau berada di luar negeri.

"Demi peningkatan perlindungan yang beyond protection, Kemlu akan menyelesaikan dan meluncurkan safe travel sebagai salah satu alat untuk meningkatkan perlindungan terhadap WNI yang bepergian ke luar negeri," tambah Retno.

Ketujuh, guna memanfaatkan peluang pemulihan ekonomi global, intensifikasi perundingan kerja sama perdagangan dan ekonomi, baik berupa CEPA, FTA, maupun PTA.

Prioritas perundingan ditujukan untuk penyelesaian RCEP, Indonesia-EFTA CEPA, Indonesia – Uni Eropa CEPA, Indonesia-Turki CEPA dan Indonesia-Australia CEPA. Kemudian, juga diupayakan mempercepat dimulainya negosiasi perdagangan bebas Indonesia – Eurasia Economic Union (I-EEU).

Selain itu, perundingan Bilateral Investment Agreement generasi baru juga akan diintensifkan dengan negara mitra, seperti Swiss.

"Terakhir, diplomasi Indonesia akan diperkuat untuk memerangi kejahatan lintas batas, termasuk perdagangan manusia, IUU Fishing, kejahatan obat-obatan terlarang, radikalisme, dan terorisme," papar perempuan yang pernah menjabat sebagai Dubes RI untuk Belanda itu.