Sempat Tutup Gara-Gara 'Shut Down', Patung Liberty Dibuka Kembali

Liputan6.com, New York - Tempat wisata Patung Liberty, yang tutup sementara karena 'shut down' akibat kemacetan anggaran federal Amerika Serikat, akan dibuka kembali pada hari Senin waktu setempat, seperti dilaporkan VOA Indonesia, Selasa (22/1/2018).

"Kami tidak akan membiarkan lambang kebebasan dan kesempatan ini tutup,” kata Gubernur New York Andrew Cuomo melalui Twitter, Minggu 21 Januari 2018. 

Dia mengumumkan bahwa pemerintah negara bagian telah mendapatkan dana untuk membuka kembali kawasan wisata Patung Liberty.

Menutup taman di sekitar Liberty, lanjut Cuomo, membahayakan penggerak ekonomi negara bagian New York, Amerika Serikat.

Berbicara kepada wartawan dengan latar belakang Patung Liberty, Cuomo menjelaskan bahwa pemerintah negara bagian akan menyediakan dana US$ 65.000 per hari untuk membayar pegawai federal.

Tujuan utamanya yaitu agar taman tersebut tetap buka untuk umum.

Patung Liberty adalah suatu patung berukuran raksasa yang terletak di Pulau Liberty, di muara Sungai Hudson di New York Harbor, Amerika Serikat.

Patung Liberty dan museum yang berada di Pulau Ellis, pulau yang bertempat di dekat Liberty, setiap tahun dikunjungi sekitar 4,5 juta wisatawan.

Terhitung sejak Jumat tengah malam, 19 Januari 2018, pemerintah Amerika Serikat shut down alias berhenti beroperasi. 

Sebab, Senat AS gagal menghasilkan kesepakatan terkait anggaran baru yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan.

Meski shut down pernah terjadi sebelumnya, seperti dikutip dari CNN, ini adalah kali pertama menimpa pemerintahan yang didukung partai yang berkuasa di Kongres sekaligus Gedung Putih.

Gedung Putih dan Donald Trump langsung menyalahkan pihak lawan, Partai Demokrat.

"Malam ini, mereka (Demokrat) mementingkan politik di atas keamanan nasional, keluarga militer, anak-anak kita yang rentan, juga kemampuan negara kita untuk melayani semua orang Amerika," kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Sarah Sanders, dalam pernyataannya sesaat sebelum tengah malam.

Sebelumnya, Demokrat tidak mau memberi dukungan kecuali jika ada solusi atas persoalan imigrasi dan prioritas belanja tertentu lainnya.

"Kami tidak akan menegosiasikan status imigran yang melanggar hukum, sementara Demokrat menyandera warga negara kita dan mengajukan tuntutan sembrono."