Asosiasi Pilot AS: Penutupan Pemerintahan Bahaya Bagi Penerbangan

Liputan6.com, Washington DC - Asosiasi pilot di Amerika Serikat mendesak Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri government shutdown atau penutupan pemerintah, dengan mengatakan bahwa hal itu berdampak buruk bagi "keselamatan, keamanan, dan efisiensi sistem ruang udara nasional kita."

"Sistem wilayah udara bangsa adalah jaringan transportasi yang kompleks yang melibatkan kemitraan pemerintah dan industri untuk berfungsi dengan baik, dan gangguan yang disebabkan oleh penutupan itu mengancam operasi yang aman dari jaringan ini," Joe DePete, presiden Air Line Pilots Association International (ALPA), menulis dalam surat pada 2 Januari 2019 untuk Presiden Trump, seperti dikutip dari The Hill, Rabu (8/1/2019).

Penutupan pemerintah, saat ini memasuki pekan ketiga, dipicu oleh desakan Trump yang mengejar pendanaan pembangunan tembok di sepanjang perbatasan AS - Meksiko, yang telah lama ia janjikan sejak kampanye pilpres 2016.

Proposal Trump ditolak oleh House of Representatives AS (DPR), yang kemudian memicu Trump menetapkan penutupan pemerintahan.

DePete melanjutkan lewat surat terbukanya bahwa masalah keselamatan dan keamanan "segera muncul" ketika Kementerian Perhubungan atau Kementerian Keamanan Dalam Negeri "beradal dalam jeda karena penutupan."

Dia menambahkan bahwa Administrasi Penerbangan Federal (FAA) ikut menderita karena mengalami kekurangan pengawas keselamatan yang tersedia daripada yang diperlukan untuk "memastikan infrastruktur kontrol lalu lintas udara berkinerja maksimal."

Selain itu, tanggung jawab pengawasan maskapai dan pesawat udara "berhenti atau berkurang secara signifikan," tulisnya.

DePete berfokus pada alat komunikasi baru FAA di tengah implementasi, menulis bahwa akan ada "keterlambatan yang signifikan terhadap program" karena penutupan.

"Jika shutdown berlanjut, pengendali lalu lintas udara dan pilot yang sebelumnya dilatih pada sistem itu akan kehilangan kemampuan mereka karena kurangnya tes, dan pelatihan ulang kemungkinan akan diperlukan. Kebutuhan untuk melatih kembali akan menambah biaya dan tidak diragukan lagi akan menunda kemajuan peningkatan sistem ruang udara yang penting ini," tambah DePete.

DePete juga mencatat bahwa karyawan FAA dan Administrasi Keamanan Transportasi bekerja tanpa dibayar selama penutupan.

"Berdasarkan dampak terhadap industri penerbangan termasuk keanggotaan ALPA, kami mendesak Anda (Trump) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk segera mengakhiri penutupan lembaga pemerintah yang memengaruhi keselamatan, keamanan, dan efisiensi sistem ruang udara nasional kami," tambah DePete.

Simak video pilihan berikut:

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, visinya tentang pembatas perbatasan AS - Meksiko dapat diganti dari yang semula tembok beton menjadi pagar baja. Komentarnya menandai potensi kompromi dengan Partai Demokrat yang menguasai House of Representatives (DPR), yang telah menolak mendanai pembangunan tembok beton seperti visi awal Trump.

Komentar Trump muncul ketika government shutdown atau keputusan kepresidenan untuk menutup pemerintahan, memasuki pekan ketiga sejak ia mengumumkannya pada 22 Desember 2018.

Tak disetujuinya proposal anggaran Trump terkait pembangunan tembok oleh House of Representatives menjadi faktor utama yang memicu sang presiden AS mengumumkan government shutdown tepat akhir tahun lalu.

Wakil Presiden AS, Mike Pence memimpin perundingan putaran kedua dengan para anggota House of Representatives tentang masalah government shutdown dan pembangunan tembok pada Minggu 6 Januari 2019 waktu setempat.

Trump mengunggah twit pada 7 Januari 2019 bahwa perundingan itu membahas rincian "keamanan perbatasan" dan mengadakan "pertemuan produktif".

Tweet itu terus mengatakan bahwa "kita sekarang merencanakan pembatas baja daripada beton," dan menyebutnya sebagai "solusi yang baik," demikian seperti dikutip dari ABC.net.au, Senin (7/1/2019).

Partai Demokrat, yang dipimpin oleh Ketua DPR yang baru Nancy Pelosi, menganggap tembok beton visi Trump tidak bermoral dan menolak menyetujui US$ 5,6 miliar yang diinginkan Trump sebagai bagian dari janji penandatanganan kampanye presiden 2016-nya.

Pekan lalu, Demokrat yang mengambil alih DPR meloloskan RUU untuk mengakhiri government shutdown tanpa menyetujui dana pembangunan tembok perbatasan yang diinginkan Donald Trump.

Government shutdown telah menyebabkan ratusan ribu pekerja federal terpaksa dirumahkan atau bekerja tanpa gaji.

Donald Trump mengatakan dia bisa merasakan perasaan para pekerja yang mengalami kesulitan membayar tagihan karena penutupan pemerintahan, tetapi mengancam sekali lagi untuk menyatakan darurat nasional sebagai cara alternatif untuk membangun tembok.