Abaikan Protes Okinawa, Jepang Nekat Bangun Tembok Laut untuk Militer AS

Liputan6.com, Tokyo - Pemerintah Jepang nekat membangun tembok laut baru untuk pangkalan militer AS di Pulau Okinawa, pada Senin 28 Januari 2019.

Hal itu dilakukan sebagai bagian dari rencana besar untuk memindahkan pangkalan militer AS, meskipun masih dalam prefektur yang sama.

Infrastruktur tersebut akan dibangun sepanjang 135 meter, dan merupakan salah satu dari delapan situs yang tengah dikerjakan oleh pemerintah pusat. Lahan seluas 157 hektar dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek keamanan nasional itu, dikutip dari the Japan Times pada Selasa (29/1/2019).

Selain satu yang tengah dikerjakan, tembok sepanjang 515 meter juga akan dikerjakan pada musim semi ini.

Gubernur Prefektur Okinawa, Denny Tamaki, marah karena pembangunan ini. Selama ini ia berusaha menentang rencana Jepang - AS terkait pemindahan Pangkalan Udara Korps Marinir AS Futenma, dari pemukiman padat penduduk di Ginowan, ke daerah pesisir yang kurang padat.

Tamaki menginginkan pangkalan militer AS benar-benar angkat kaki dari Okinawa. Saat ini ia tengah berusaha menghentikan pembangunan tembok laut itu. Ia berencana mengadakan referendum prefektur, pada Februari mendatang.

Penolakan Pemerintah Okinawa bukanlah tanpa alasan. Penduduk Okinawa telah muak dengan keberadaan pangkalan militer sejak berpuluh tahun lalu. Mereka tidak menginginkan lagi kebisingan, kejahatan, dan kecelakaan terkait keberadaan institutusi itu di wilayah mereka.

Saksikan video pilihan berikut:

Penolakan pemindahan ini telah terjadi sejak lama. Beberapa waktu lalu, Pemerintah Okinawa telah melancarkan protes saat pekerja konstruksi mulai menimbun satu truk sedimen laut ke Distrik Henoko.

Sayangnya, terlepas dari penolakan dan unjuk rasa puluhan ribu orang pada Agustus tahun lalu, pemerintah pusat berhasil memenangkan sengketa di meja hijau. Pemerintah Tokyo berhasil mendapatkan legitismasi atas pembangunan megaproyek tersebut.

Tamaki telah berusaha berdialog dengan kabinet Shinzo Abe terkait proyek ini. Ia bahkan berusaha melobi parlemen AS.

Sebagai tanggapan atas keberatan Tamaki, AS menyarankan masalah diselesaikan dengan musyawarah antara pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan kabinet Shinzo Abe mengklaim, pemindahan pangkalan menjauhi kawasan padat penduduk adalah satu-satunya solusi. Hal tersebut mengingat Jepang masih membutuhkan payung aliansi Jepang - AS di tengah kondisi saat ini.

Dalam rangka membendung protes di Okinawa, pemerintah nasional berkeputusan mengerjakan terlebih dahulu proyek pembangunan, di wilayah yang tidak berdampak langsung.