Kunjungi Malaysia, Jokowi Ingin Tingkatkan Akses Pendidikan bagi Anak TKI

Liputan6.com, Jakarta - Mendorong peningkatan akses atas pendidikan bagi anak-anak dari para pekerja migran Indonesia di Malaysia menjadi salah satu perhatian kebijakan luar negeri Presiden Jokowi.

Oleh karenanya, hal tersebut akan dibicarakan oleh Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia, Tun Mahathir Mohamad dalam kunjungan kerja ke Kuala Lumpur pada 8 - 9 Agustus 2019 mendatang.

Dalam lawatan pekan ini, Jokowi turut didampingi oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

"Salah satu isu adalah membicarakan peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari pekerja migran Indonesia di Malaysia," kata Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri RI, Denny Abdi, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 6 Agustus 2019.

Atas koordinasi dengan Malaysia, saat ini Indonesia telah memiliki sekitar 200 community learning centre yang tersebar di Sabah dan Sarawak. Fasilitas itu diperuntukkan agar anak-anak WNI yang ikut bersama orang tua ke Malaysia tetap dapat mengenyam pendidikan formal.

"Pak Jokowi meminta peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak kita di sana ... dengan penambahan pembangunan community learning centre di Malaysia," lanjut Denny.

"Kita ingin agar community learning centre serupa juga ada di wilayah Malaysia semenanjung," tambahnya.

Denny juga menjelaskan bahwa kunjungan tersebut akan menjajaki rencana pertemuan Annual Consultation RI - Malaysia 2019.

Pertemuan itu merupakan agenda rutin, di mana pejabat dari kedua negara "membahas isu-isu yang lebih kompleks" perihal hubungan RI - Malaysia, kata Denny, yang menambahkan bahwa tanggal pasti perhelatan tersebut akan ditentukan kemudian.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Malaysia pekan ini merupakan balasan dari lawatan PM Mahathir yang telah berkunjung ke Indonesia pada Juni 2018 lalu. Itu merupakan kunjungan kenegaraan resmi pertama Mahathir usai kembali terpilih sebagai kepala pemerintahan Negeri Jiran setelah memenangi Pemilu 2018.

Simak video pilihan berikut ini:

Presiden Jokowi juga disebut akan membahas mengenai negosiasi perbatasan darat dan laut antara RI - Malaysia, kata Direktur Asia Tenggara Kemlu RI, Denny Abdi.

Ini merupakan kelanjutan dari prioritas kedua negara untuk menyegerakan penyelesaian negosiasi seputar isu perbatasan.

Pada 2018, pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memprioritaskan dan mengintensifikasi upaya penyelesaian berbagai polemik perbatasan antara kedua negara dalam waktu dekat.

Komitmen itu disampaikan oleh menteri luar negeri kedua negara, Menlu RI Retno Marsudi dan Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah usai melaksanakan dialog bilateral di Kemlu RI, Juli 2018 lalu.

"Isu penyelesaian batas negara selalu menjadi prioritas kedua negara. Negosiasi harus terus diintensifkan, agar satu per satu masalah dapat kita selesaikan," kata Menlu Retno dalam konferensi pers gabungan bersama Menlu Saifuddin di Kemlu RI, Jakarta, Senin 23 Juli 2018.

Pada gilirannya, Menlu Saifuddin mengatakan bahwa komitmen tersebut merupakan "keputusan penting" dan "sebuah pendekatan baru" yang dicapai oleh pemerintahan kedua negara saat ini.

"Kita coba untuk menyelesaikan secara satu per satu, bertahap, dan berupaya tidak menunggu semua masalah (terkait perbatasan) menumpuk untuk menunggu diselesaikan," kata Saifuddin.