Liputan6.com, Jakarta - Pada 3 Oktober 2019, Facebook telah menghapus ratusan akun, laman, dan grup yang dituduhnya terlibat dalam coordinated inauthentic behavior (CIB) atau perilaku inautentik terkoordinasi di Facebook dan Instagram.
"Kami menemukan tiga operasi CIB terpisah: satu di antaranya berasal dari Uni Emirat Arab, Mesir dan Nigeria; dan dua lainnya di Indonesia dan Mesir," kata Facebook melalui laman Newsroom-nya, pada 3 Oktober 2019 lalu.
Baca Juga
"Tiga kampanye yang kami hapus ini tidak terhubung, tetapi masing-masing membuat jaringan akun untuk menyesatkan orang lain tentang siapa mereka dan apa yang mereka lakukan," lanjut perusahaan teknologi dan media sosial berbasis di California itu.
Advertisement
Dalam penjelasannya, Facebook menghapus "211 akun Facebook, 107 Halaman, 43 Grup, dan 87 akun Instagram karena terlibat dalam perilaku tidak autentik terkoordinasi yang berasal dari UEA, Mesir, dan Nigeria."
Ada beberapa rangkaian kegiatan, masing-masing dilokalisasi untuk negara atau wilayah tertentu, terutama di Timur Tengah dan Afrika, dan beberapa di Eropa, Amerika Utara dan Selatan, Asia Selatan dan Asia Timur, dan Australia.
"Orang-orang di balik jaringan ini menggunakan akun palsu--beberapa di antaranya telah dinonaktifkan oleh sistem otomatis kami--untuk menjalankan Halaman, mengepos konten dalam Grup, menyebarluaskan konten mereka dan secara buatan meningkatkan keterlibatan," lanjut Facebook.
Dalam pernyataannya lebih lanjut, Facebook menjelaskan bahwa mereka "terus berupaya mendeteksi dan menghentikan jenis aktivitas ini karena kami tidak ingin layanan kami digunakan untuk memanipulasi orang."
"Kami mencatat Halaman, Grup, dan akun ini berdasarkan perilaku mereka, bukan konten yang mereka posting. Dalam setiap kasus ini, orang-orang di balik kegiatan ini berkoordinasi satu sama lain dan menggunakan akun palsu untuk menggambarkan diri mereka sendiri, dan itulah yang menjadi dasar tindakan kami."
"Kami membuat kemajuan dalam memberantas penyalahgunaan ini, tetapi seperti yang kami katakan sebelumnya, ini adalah tantangan yang berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan untuk tetap di depan. Itu berarti membangun teknologi yang lebih baik, mempekerjakan lebih banyak orang dan bekerja lebih dekat dengan penegak hukum, pakar keamanan, dan perusahaan lain," lanjut Facebook.
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Di Indonesia, Menyeret Perusahaan Media Lokal
Terkait Indonesia, Facebook menghapus 69 Akun, 42 Halaman, dan 34 Akun Instagram, yang terlibat dalam perilaku inautentik terkoordinasi yang berfokus pada domestik di Indonesia. Beberapa contoh nama akun itu adalah 'West Papua Indonesia' dan 'Papua West', serta masih banyak lagi.
"Orang-orang di belakang jaringan ini menggunakan akun palsu untuk mengelola Halaman, menyebarkan konten mereka dan mengarahkan orang ke situs di luar platform," jelas Facebook.
"Mereka terutama memposting dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia tentang Papua Barat, dengan beberapa Halaman berbagi konten yang mendukung gerakan kemerdekaan, sementara yang lain memposting kritik terhadapnya."
"Meskipun orang-orang di balik kegiatan ini berusaha menyembunyikan identitas mereka, penyelidikan kami menemukan tautan ke perusahaan media Indonesia InsightID," kata Facebook.
Perusahaan InsightID, kata Facebook, memiliki presensi berupa:
- 69 akun Facebook, 42 Halaman, dan 34 akun Instagram.
- Pengikut: Sekitar 410.000 akun mengikuti satu atau lebih Halaman terkait dan sekitar 120.000 akun mengikuti setidaknya satu akun Instagram terkait.
- Iklan: Sekitar US$ 300.000 (Rp 4,2 miliar) dihabiskan untuk iklan Facebook yang dibayar terutama dalam rupiah Indonesia.
"Kami mengidentifikasi akun-akun ini melalui investigasi yang sedang berlangsung terhadap dugaan perilaku inautentik yang terkoordinasi di wilayah tersebut," lanjut Facebook.
Advertisement
Penjelasan InsightID
Berdasar pernyataan tertulis InsightID melalui surat elektronik yang diterima JawaPos.com, InsightID menyatakan bahwa konten-konten mereka di Facebook mendukung persatuan Indonesia.
"Kami melawan narasi hoaks Separatis Papua Merdeka yang memanfaatkan isu kemanusiaan untuk mendapatkan dukungan publik internasional atas agenda politiknya dan memperkeruh pencapaian solusi damai untuk Papua," jelas InsightID seperti dikutip dari Jawapos.com.
Pihak InsightID menyebut, konten-konten mereka fokus ke pesan bhinneka tunggal ika, persatuan Indonesia, dan optimisme usaha-usaha Indonesia dalam menyelesaikan masalah Papua. "Tidak benar jika konten-konten kami mendukung kemerdekaan Papua Barat."
Begitu juga dengan uang sejumlah US$ 300 ribu atau sekitar Rp 4,2 miliar yang digunakan utnuk beriklan terkait Papua di Facebook. InsightID menegaskan ada disinformasi. Sebab, InsightID tidak pernah mengeluarkan uang sebanyak itu untuk beriklan.
"Kami sangat yakin bahwa jumlah itu adalah GABUNGAN dari berbagai kelompok yang mengangkat isu Papua, baik Kelompok Separatis Papua Merdeka maupun Pejuang Pro Indonesia lainnya."
Lebih jauh InsightID mengklaim bahwa Facebook hanya membuka kelompok Pro Indonesia. Yakni, InsightID. Tapi, Facebook tidak membuka siapa di belakang akun-akun kelompok Separatis Papua Merdeka. Menurut InsightID itu menciptakan persepsi yang ambigu di publik.
"Membuat kami dituduh melakukan 2 hal yang sangat bertentangan: mendukung kemerdekaan Papua dan mendukung persatuan Indonesia. Faktanya, InsightID berdiri sangat jelas di posisi membela dan menjaga persatuan Indonesia."
Soal akun InsightID yang saat ini dihapus Facebook, disebut bukan karena hoaks. Namun, ada alasan teknis di platform jejaring tersebut. Yakni, pola yang tidak autentik.
Pemerintah RI Berjanji Mengusut InsightID
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengisyaratkan telah mendalami masalah itu bersama pihak kepolisian. Ditemui seusai acara Siberkreasi di Jakarta pada 5 Oktober, dia meminta masyarakat bersabar. "Tunggulah. Tunggu," ujarnya kepada Jawa Pos, dikutip dari Jawapos.com pada Senin (13/10/2019).
Dalam kasus kali ini, kata Rudiantara, pemblokiran sepenuhnya kebijakan Facebook. Pemerintah memang punya wewenang men-take down akun atau konten yang melanggar aturan. Namun, kasus InsightID merupakan kebijakan platform sepenuhnya.
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati menyatakan belum mendapat informasi soal kasus tersebut. Namun, dia memastikan bahwa pemerintah akan melakukan penyelidikan. "Kalau benar ada perusahaan yang mengorganisasi konten negatif, bahkan mengiklankan itu, bagi kami bisa dijadikan subjek penyelidikan lebih lanjut," papar Dita, sapaan akrabnya.
Disinggung soal aktor pengucur dana Rp 4,2 miliar untuk Facebook Ads dari InsightID, Dita enggan berspekulasi. Dia hanya memastikan, bakal ada tindak lanjut. Keberadaan buzzer atau akun-akun penyebar konten negatif tersebut diakuinya memang menjamur.
Melalui Kemenkominfo, jelas Dita, pemerintah tegas menutup akun-akun itu karena dinilai bisa menimbulkan keresahan masyarakat.
Advertisement
![](https://cdn-production-assets-kly.akamaized.net/assets/images/articles/loadingbox-liputan6.gif)