Kelompok Politik Kuwait, Yaman, dan Maroko Kutuk Konsolidasi UEA-Israel

Liputan6.com, Kuwait City - Kelompok politik di Kuwait, Yaman serta Maroko pada Jumat (14/8) mengutuk kesepakatan pemulihan hubungan antara Uni Emirat Arab dan Israel baru-baru ini.

Tujuh gerakan politik di Kuwait, termasuk Islamic Constitutional Movement, cabang dari Ikhwanul Muslimin, mengeluarkan pernyataan bersama menanggapi kesepakatan tersebut.

Pernyataan itu menyatakan bahwa normalisasi dengan Israel bukanlah sebuah perspektif melainkan "pengkhianatan", dan bahwa pengakuan pada Tel Aviv secara tegas merupakan kejahatan terhadap Palestina dan rakyat Palestina, serta masyarakat Muslim dan Arab.

Partai Al-Islah Yaman melalui pernyataan menyebutkan bahwa kesepakatan itu merupakan "kejahatan bersejarah," Anadolu Ajansi mewartakan, dikutip dari Antara, Minggu (15/8/2020).

Sementara itu, Moroccan National Working Group for Palestine menyerukan "sikap diplomatik darurat" terhadap kesepakatan tersebut.

Sambil menyebut kesepakatan itu sebagai "pengkhianatan resmi oleh pemimpin UAE", kelompok tersebut mendesak pemerintah Maroko agar segera mengeluarkan respons diplomatik dan politik yang diperlukan.

Israel dan UAE sepakat menormalisasi hubungan, kata Presiden AS Donald Trump pada Kamis (13/8), dalam sebuah langkah yang mencegah rencana kontroversial Israel untuk mencaplok petak-petak wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Dengan kesepakatan itu, UAE menjadi negara ketiga Arab yang menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Israel, dan UAE kini menjadi negara Teluk Arab pertama yang melakukan itu. Mesir dan Yordania juga mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel.

Simak video pilihan berikut:

Uni Emirat Arab (UEA) mulai menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, sebagai upaya normalisasi hubungan antara Negeri Yahudi dengan negara-negara Arab. Kementerian Luar Negeri Iran langsung mengecam keras jalinan hubungan diplomatik tersebut.

"(Kesepakatan) itu merupakan tindakan strategi kebodohan dari Abu Dhabi dan Tel Aviv, yang pastinya akan memperkuat poros perlawanan di kawasan tersebut," menurut pernyataan yang dirilis situs Kementerian Luar Negeri Iran, dikutip pada Sabtu (15/8/2020).

Republik Islam Iran menganggap langkah normalisasi hubungan UEA dengan Israel "berbahaya" dan memperingatkan Tel Aviv terhadap "ragam intervensi apa pun dalam persamaan Teluk," bunyi pernyataan tersebut.

"Pemerintah UEA dan seluruh pemerintah lainnya yang menyetujui langkah ini musti bertanggung jawab atas semua konsekuensi dari tindakan semacam itu," lanjutnya.

Selengkapnya...