Prabowo Subianto Dikabarkan Dapat Visa Masuk ke AS, Tak Lagi Dicekal

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dikabarkan memutuskan untuk memberi visa ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Informasi ini masih dirahasikan namun bocor ke media.

"Subianto diperkirakan berkunjung pada bulan ini. Ia telah lama di-blacklist oleh AS karena perannya dalam dugaan pelanggaran HAM beberapa dekade lalu," tulis Politico seperti dikutip Kamis (8/10/2020).

Sejauh ini pihak Kementerian Luar Negeri AS belum berkomentar mengenai kabar ini. Alasannya terkait aturan kerahasiaan dalam hal visa. 

Pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia juga tak berkomentar banyak. "Sebaiknya ditanyakan ke jubir Kemhan," ujar Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com.

Prabowo Subianto bukan satu-satunya tokoh militer Indonesia yang masuk ke daftar hitam AS. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto juga dicekal. 

Sebelumnya, Liputan6.com pernah merilis artikel nama-nama jenderal yang tak mendapat izin masuk ke AS berdasarkan informasi dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo pada 2014.

Ia pernah menyebut ada tujuh jenderal RI yang ditolak masuk Amerika Serikat. Salah satunya yaitu kakaknya sendiri, Prabowo Subianto.

Selain itu, Hashim juga menyebut lima nama jenderal yang dimaksud. Nama-nama itu, kata Hashim, didapat dari hasil delapan kali kunjungan ke Washington bertemu dengan pejabat di Amerika Serikat.

Lima Jenderal dimaksud, yaitu Letjen TNI (Purn) Sjafrie Syamsuddin, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo, dan Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar.

"Pak Sjafri masih ditolak, Pak Wiranto, Pramono Edhie, Zacky Anwar Makarim. Ada tujuh atau delapan jenderal yang di-blacklist. Jadi bukan hanya Prabowo Subianto," ungkap Hashim pada Rabu, 12 Februari 2014.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Bulan lalu, Pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat kaget ketika mendengar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berniat latihan gabungan dengan militer China. Wacana itu disebutkan Prabowo bertemu Menhan China Wei Fenghe pada pekan lalu. 

Berdasarkan laporan Xinhua, menhan kedua negara setuju untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan. Prabowo juga sempat menyinggung latihan gabungan militer. 

"Militer Indonesia berminat untuk memperkuat kerja sama dengan pihak China pada bidang-bidang seperti pertukaran kunjungan, latihan gabungan, dan perlengkapan teknologi untuk mempromosikan pengembangan hubungan yang berkelanjutan antara dua angkatan bersenjata," ujar Menhan Prabowo seperti dikutip media China.

Pejabat tinggi Kemlu AS terkejut dan mengaku belum mendengar kabar tersebut.

"Saya belum mendengar mengenai percakapan itu," ujar David R. Stilwell, Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Biro Asia Timur dan Asia Pasifik dalam telekonferensi Selasa 15 September 2020.

Stilwell berkata tidak keberatan apabila kerja sama militer antara Indonesia dan China bisa mendukung perdamaian. Namun, ia mengingatkan China punya track record yang buruk perihal menghormati kedaulatan negara lain.

"Jika kerja sama itu membawa stabilitas dan hasil positif dan menghargai kedaulatan mitra-mitra ASEAN, maka kita tak keberatan. Tetapi track record (China) tidak bagus. Ada banyak contohnya," ucap Stilwell.

Dua contoh yang disebut Stilwell adalah kelakuan "bullying" China di Laut China Selatan dan Vietnam.

Stilwell juga menyinggung retorika ASEAN yang mengaku ingin netral dalam isu AS-China. Ia berkata justru China yang kerap meminta keberpihakan ke negara-negara ASEAN.

"Kami sering mendengar dari sahabat-sahabat ASEAN tentang keinginan agar mereka tak dibuat memilih (antara AS dan China), dan saya pikir AS tak pernah memaksa pilihan," ujar Stilwell.