Kudeta Militer di Myanmar, PBB Khawatir Kondisi Muslim Rohingya Kian Parah

Liputan6.com, Jakarta - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khawatir bahwa kudeta militer yang terjadi di Myanmar akan memperburuk keadaan sekitar 600.000 Muslim Rohingya yang masih berada di negara itu, seorang juru bicara PBB mengatakan pada hari Senin (1/2) ketika Dewan Keamanan berencana untuk bertemu mengenai perkembangan terbaru pada Selasa (2/2).

Militer Myanmar merebut kekuasaan pada Senin (1/2) kemarin dalam kudeta terhadap pemerintah Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis, yang ditahan bersama dengan para pemimpin politik lainnya dalam penggerebekan dini hari. Demikian seperti mengutip Channel News Asia, Selasa (2/2/2021). 

Tindakan keras militer tahun 2017 di negara bagian Rakhine Myanmar mengirim lebih dari 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, tempat mereka masih terdampar di kamp-kamp pengungsi.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan negara-negara Barat menuduh militer Myanmar melakukan pembersihan etnis, yang dibantahnya.

"Ada sekitar 600.000 orang Rohingya yang tetap berada di Negara Bagian Rakhine, termasuk 120.000 orang yang secara efektif dikurung di kamp, ​​mereka tidak dapat bergerak bebas dan memiliki akses yang sangat terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan dasar," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan.

"Jadi ketakutan kami adalah bahwa peristiwa tersebut dapat memperburuk situasi bagi mereka," katanya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini:

Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang berencana untuk membahas Myanmar dalam pertemuan tertutup pada Selasa, kata para diplomat.

"Kami ingin mengatasi ancaman jangka panjang terhadap perdamaian dan keamanan, tentu saja bekerja sama erat dengan negara tetangga Myanmar di Asia dan ASEAN," Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward, presiden dewan untuk Februari, mengatakan kepada wartawan.

China, yang didukung oleh Rusia, melindungi Myanmar dari tindakan dewan yang signifikan setelah penumpasan militer tahun 2017. Beijing dan Moskow adalah kekuatan veto dewan bersama dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat.

Misi China di PBB mengatakan pada hari Senin bahwa mereka berharap untuk mengetahui lebih banyak tentang perkembangan terbaru di Myanmar dari pengarahan Dewan Keamanan pada hari Selasa.

"Kami juga berharap bahwa setiap langkah Dewan akan kondusif bagi stabilitas Myanmar daripada membuat situasi menjadi lebih rumit," kata juru bicara misi PBB di China.

Tentara Myanmar mengatakan telah menahan Aung San Suu Kyi dan lainnya sebagai tanggapan atas "kecurangan pemilihan," menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.

PBB menyerukan pembebasan semua yang ditahan, kata Dujarric. 

Dia mengatakan utusan khusus Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, "tetap terlibat secara aktif" dan kemungkinan akan memberi pengarahan kepada Dewan Keamanan.

PBB telah lama hadir di Myanmar. 

Utusan Dewan Keamanan melakukan perjalanan ke Myanmar pada April 2018 dan bertemu secara terpisah dengan Aung San Suu Kyi dan Min Aung Hlaing setelah tindakan keras terhadap Rohingya.