Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Militer Myanmar Pecat 24 Menteri dan Wamen Kabinet Aung San Suu Kyi

Militer Myanmar berhasil melakukan kudeta pada pemerintahan Aung San Suu Kyi.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 02 Feb 2021, 09:09 WIB

Diterbitkan 02 Feb 2021, 08:00 WIB

Jenderal Myanmar Min Aung Hlaing bertemu Presiden China Xi Jinping pada Januari 2020. Dok: CCTV Video News Agency

Liputan6.com, Jakarta Militer Myanmar memecat 24 menteri dan deputi di kabinet Aung San Suu Kyi. Tindakan ini diambil setelah militer melakukan kudeta akibat tak mampu mengaku kalah di pemilihan umum 2020.

Menurut laporan Channel News Asia, Selasa (2/2/2021), beberapa menteri Myanmar yang dipecat adalah menteri bidang keuangan, kesehatan, informasi, hubungan luar negeri, pertahanan, perbatasan, dan dalam negeri.

Pengumuman itu dibuat di Myawadday, TV milik militer. Saluran TV itu juga dipakai militer untuk mengumumkan pemerintahan darurat selama setahun.

Kudeta militer di Myanmar menuai kecaman dari negara-negara barat. Hanya China yang sejauh ini masih menggunakan retorika bersahabat terhadap Myanmar.

Aung San Suu Kyi sedang ditahan militer sejak kudeta pada Senin pagi 1 Februari. Kekuasaan kini berada di tangan Jenderal Min Aung Hlaing.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Aroma Kudeta di Pernyataan Jenderal Min

Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi pada Selasa 19 September 2017 akhirnya bicara ke dunia soal krisis di Rakhine yang memicu eksodus massal warga Rohingya ke Bangladesh (AP Photo/Aung Shine Oo)

Aung San Suu Kyi telah lengser akibat kudeta Myanmar pada Senin (1/2/2021). Tokoh di balik kudeta bukanlah sosok misterius, melainkan pemimpin militer Jenderal Min Aung Hlaing.

Jenderal Min kini menjadi pemimpin de facto Myanmar, sementara jabatan presiden dipegang U Myint Swe yang menyetujui deklarasi pemerintahan darurat di TV militer.

Aroma kudeta Myanmar telah muncul pekan lalu ketika Jenderal Min terang-terangan menyinggung soal potensi pencabutan konstitusi 2008.

"Selama era Dewan Revolusi, konstitusi 1947 dicabut. Ketika Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara, konstitusi 1974 dicabut," ujar Jenderal Min seperti dilansir Myanmar Now, Senin 1 Februari.

Ketika dua konstitusi itu dicabut, Myanmar jatuh ke tangan junta militer. Ucapan Jenderal Min lantas memicu kekhawatiran militer akan merebut kekuasaan setelah kalah pemilihan umum 2020.

Namun, juru bicara militer Myanmar sempat membantah bahwa militer akan merebut kekuasaan. Ucapan Jendera Min disebut dipelintir media.

"Organisasi-organisasi lain dan media salah menafsirkan pidato komandan tertinggi dan mem-framing dari sudut pandang mereka," ujar pihak militer seperti dilansir VOA News.

Militer Janji Lagi

Kritik Seragam Militer, Wanita Myanmar Terancam Bui 5 Tahun

Jenderal Min Aung Hlaing dalam balutan seragam militer Myanmar yang baru. (BBC/Dokumentasi Militer Myanmar)

Selain berjanji akan mengikuti hukum untuk melindungi konstitusi, militer juga sempat berkata tidak bisa mengambil alih kekuasaan lagi.

"Kita tak bisa. Militer akan bertindak selaras dengan semua hukum, termasuk konsitusi," ujar Brigjen Zaw Min Tun, dilaporkan Myanmar Now.

Kenyataannya, militer melakukan kudeta dengan menangkap Kanselir Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.

Berdasarkan konstitusi 2008, militer boleh berkuasa di saat darurat, namun hanya dalam waktu tertentu. Selain itu, presiden harus mendeklarasi hal tersebut.

Dalam kudeta 2021 ini, militer Myanmar berjanji hanya akan berkuasa selama setahun.