Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Joe Biden Siap Sanksi Myanmar Akibat Kudeta Militer

Presiden AS Joe Biden siap sanksi Myanmar karena kudeta militer.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 02 Feb 2021, 05:39 WIB

Diterbitkan 02 Feb 2021, 05:35 WIB

20160914-Kunjungi AS, Suu Kyi Temui Obama di Gedung Putih-Washington

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AS, Barack Obama di Gedung Putih, Rabu (14/9). Suu Kyi bertemu Obama dalam kunjungan pertamanya ke AS sejak partainya memenangi pemilu tahun lalu. (Jim Watson/AFP)

Liputan6.com, Washington, D.C. - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berkata akan meninjau sanksi dan tindakan untuk merespons kudeta Myanmar. Kelompok militer merebut kekuasaan dari Aung San Suu Kyi pada Senin (1/2) kemarin.

Biden berkata tindakan tersebut membuat AS harus meninjau kembali sanksi-sanksi yang sudah dicabut selama Myanmar berubah menjadi demokrasi selama 10 tahun terakhir.

"Selama hampir satu dekade, masyarakat Burma telah bekerja dengan gigih untuk melaksanakan pemilu, pemerintahan sipil, dan transfer kekuatan yang damai," ujar Biden seperti dilansir VOA News, Selasa (2/2/2021).

"Berbaliknya progres tersebut akan mengharuskan peninjauan segera dari hukum dan otoritas sanksi kita, diikuti oleh tindakan sesuai," kata Biden.

AS merupakan salah satu negara yang mengendus aroma kudeta Myanmar pada pekan lalu dan menulis surat pernyataaan bersama Australia, Selandia Baru, dan Uni Eropa supaya militer Myanmar menghormati hasil demokrasi.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Media Pemerintah China Minta Barat Tidak Intervensi Kudeta Myanmar

Jenderal Myanmar Min Aung Hlaing bertemu Presiden China Xi Jinping pada Januari 2020. Dok: CCTV Video News Agency

Pemerintah China angkat suara terkait kudeta militer di Myanmar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China berkata kedua negara masih sahabat meski Aung San Suu Kyi dilengserkan.

China berharap pihak yang berseteru di Myanmar bisa mengatasi perbedaan dengan baik serta menjaga kestabilan.

"China adalah tetangga bersahabat dari Myanmar, dan kami berharap semua pihak di Myanmar dapat menangani perbedaan-perbedaan di bawah kerangka konstitusi dan hukum, dan menjaga kestabilan politik dan sosial," ujar jubir Kemlu China Wang Bin seperti dilansir People's Daily, Senin (1/2/).

Lebih lanjut, media pemerintah China Global Times turut menekankan agar tidak ada intervensi negara barat di Myanmar.

"Myanmar adalah negara yang tidak menyambut ikut campur kekuatan-kekuatan besar. China telah mempertahankan relasi baik dengan pemerintah dan militer, jadi diharapkan dua pihak dapat berkompromi untuk menjaga kedamaian dan stabilitas," tulis Global Times.

Sebelumnya, pemerintah AS telah bereaksi keras terhadap kudeta Myanmar. Para diplomat barat juga sempat menulis pernyataan agar militer bisa menahan diri sebelum akhirnya kudeta menjadi nyata.

Setahun Berkuasa

Suasana Myanmar di Tengah Isu Kudeta Militer

Kendaraan melewati Pagoda Sule di Yangon saat militer Myanmar merebut kekuasaan pemerintah, Senin (1/2/2021). Rekaman video yang disiarkan di televisi milik militer mengatakan kekuasaan telah diserahkan kepada panglima tertinggi militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing. (AP Photo/Thein Zaw)

AP News melaporkan, pengumuman itu dibuat oleh militer melalui TV militer Myawaddy. Ancaman kudeta di Myanmar kini telah menjadi nyata.

Dikutip dari laman VOA Indonesia, AS juga memperingatkan akan respon dari Washington terkait upaya kudeta militer.

Aung San Suu Kyi dan presiden Myanmar dibawa ke tahanan setelah ketegangan berminggu-minggu antara militer dan pemerintah sipil mengenai dugaan kecurangan dalam pemilu pada bulan November lalu.

Militer berjanji akan berkuasa selama setahun saja. Penguasa Myanmar kini adalah Jenderal Min Aung Hlaing.