Pemerintahan Baru Joe Biden Setop Danai Sekutu dalam Perang Yaman

Liputan6.com, Washington D.C - AS akan mengakhiri dukungannya untuk operasi ofensif oleh sekutunya di Yaman, yang telah dihancurkan oleh perang selama enam tahun di mana lebih dari 110.000 orang diyakini tewas.

"Perang di Yaman harus diakhiri," kata Presiden Joe Biden dalam pidato kebijakan luar negeri besar pertamanya.

Dikutip dari laman BBC, Jumat (5/1/2021), di bawah dua pendahulu Biden, AS mendukung koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi melawan pemberontak Houthi di Yaman.

Konflik tersebut telah menyebabkan jutaan orang Yaman di ambang kelaparan.

Pertempuran dimulai pada 2014 antara pemerintah Yaman yang lemah dan gerakan pemberontak Houthi. Perselisihan ini pun meningkat setahun kemudian, ketika Arab Saudi dan delapan negara Arab lainnya - didukung oleh AS, Inggris dan Prancis - memulai serangan udara terhadap Houthi.

Biden mengumumkan perubahan lain pada kebijakan luar negeri AS, seperti peningkatan signifikan dalam jumlah pengungsi yang diterima oleh AS, dan pembalikan keputusan untuk menarik pasukan Amerika dari Jerman, tempat mereka ditempatkan sejak akhir Perang Dunia Kedua. 

Pidatonya menandai perubahan tajam dengan kebijakan mantan presiden Donald Trump, yang meninggalkan jabatannya bulan lalu.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

AS telah mendukung pemerintah Yaman dan sekutunya yang dipimpin Saudi dalam perang mereka melawan Houthi. 

Sebagai hasil dari pengumuman tersebut, AS akan berhenti mendukung operasi ofensif, termasuk penjualan amunisi berpemandu presisi ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Ini tidak akan mempengaruhi operasi melawan al-Qaeda di Semenanjung Arab.

Selain itu, pemerintahan Biden juga telah menghentikan sementara penjualan senjata ke Arab Saudi dan UEA.

Biden diharapkan untuk menunjuk utusan baru Yaman yaitu Tim Lenderking, seorang diplomat berpengalaman dan spesialis Timur Tengah. Ini menandai perubahan taktik dari pemerintahan Trump, yang meningkatkan dukungan untuk koalisi yang dipimpin Saudi. 

Bulan lalu, Menteri Luar Negeri AS era Trump, Mike Pompeo, mengumumkan bahwa Houthi telah ditetapkan sebagai "organisasi teroris". 

Dia mengatakan tujuannya adalah untuk meminta pertanggungjawaban Houthi atas serangan lintas batas dan mencegah "aktivitas jahat" oleh pendukung mereka Iran.

Organisasi bantuan mengkritik tindakan itu, memperingatkan bahwa tindakan itu dapat mencegah mereka beroperasi di daerah di mana jutaan orang sangat membutuhkan bantuan pangan.

Pekan lalu, pemerintahan Biden mengatakan akan membebaskan transaksi tertentu yang melibatkan Houthi dari sanksi. Pembebasan itu akan berakhir pada 26 Februari.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan Yaman adalah krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dengan 80% populasi membutuhkan bantuan atau perlindungan.