Inggris Jatuhkan Sanksi ke 3 Jenderal Myanmar Terkait Kudeta

Liputan6.com, London - Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Dominic Raab mengumumkan sanksi terhadap petinggi militer Myanmar atas pelanggaran HAM pasca-kudeta militer terhadap Aung San Suu Kyi. Tiga orang yang diberi sanksi menjabat di level menteri.

Tiga menteri Myanmar itu adalah Jenderal Mya Tun Oo (menteri pertahanan), Letjen Soe Htut (menteri dalam negeri), dan Letjen Than Hlaing (wakil menteri dalam negeri).

Jenderal Mya Tun Oo disanksi karena pelanggaran berat yang dilakukan militer, sementara dua lainnya disanksi karena pelanggaran HAM oleh kepolisian.

"Militer dan polisi Myanmar telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat, termasuk pelanggaran hak untuk hidup, hak kebebasan berkumpul, hak untuk tidak ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang, dan hak atas kebebasan berekspresi," demikian pernyataan resmi dari Kedutaan Besar Inggris di Indonesia, Jumat (19/2/2021).

Sanksi ini turut diberikan oleh Kanada yang juga bagian dari negara Persemakmuran (Commonwealth). Totalnya, ada 16 tokoh militer di Myanmar yang dijatuhkan sanksi.

Mereka semua kini dilarang masuk Inggris, menyalurkan uang lewat bank-bank Inggris, atau mengambil keuntungan dari ekonomi Inggris.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Duta Besar Inggris di Indonesia, Owen Jones, berkata Inggris telah mengambil langkah yang terukur dalam menjatuhkan sanksi kepada tokoh militer dan politik Myanmar. 

"Tindakan ini menargetkan individu - bukan negara - dan merupakan upaya untuk menunjukan kepatuhan terhadap sistem internasional berbasis aturan serta membela korban-korban pelecehan dan pelanggaran HAM di dunia," jelas Owen.

Pemerintah Inggris terus melakukan upaya agar tidak memberikan dukungan kepada pemerintah militer Myanmar yang merupakan hasil kudeta. Program-program dukungan untuk pemerintah kini sudah dihentikan, dan program yang direncanakan ditutup. 

Inggris akan tetap memberi bantuan untuk kelompok rentan dan miskin di Myanmar.

Lebih lanjut, Inggris mendukung pemimpin ASEAN - yang mengingatkan kita semua bahwa kepatuhan pada prinsip-prinsip demokrasi dari piagam ASEAN. Inggris juga menyerukan dialog, rekonsiliasi, dan kembali normal sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat Myanmar.

Inggris telah memimpin tanggapan internasional yang kuat dan terkoordinasi untuk mendukung rakyat Myanmar dan memberikan tekanan pada militer. Ini termasuk memimpin pernyataan Menteri Luar Negeri G7 pada 3 Februari 2021.

Inggris mengadakan pertemuan mendesak bersama Dewan Keamanan PBB dan mengkoordinasikan pernyataan dari semua anggota yang mengutuk kudeta pada 4 Februari; serta memimpin Sidang Khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB (HRC) pada 12 Februari.

Sidang HRC PBB telah menghasilkan resolusi, yang disepakati secara konsensus, yang menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat semua orang yang ditahan secara sewenang-wenang di Myanmar, dan pencabutan keadaan darurat yang diberlakukan oleh militer.