Tanggapi Tegas Kudeta, AS Sanksi Anak dan Perusahaan Milik Jenderal Militer Myanmar

Liputan6.com, Washington D.C - Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap dua anak pemimpin militer Myanmar, Min Aung Hlaing dan enam perusahaan yang dikendalikannya sebagai tanggapan atas kudeta pada 1 Februari lalu, termasuk tewasnya sejumlah demonstran.

Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa pihaknya memasukkan Aung Pyae Sone dan Khin Thiri Thet Mon ke daftar hitam. 

Aung Pyae Sone dan Khin Thiri Thet Mon, adalah anak dari panglima tertinggi Myanmar yang memimpin kudeta dan mengangkat dirinya sebagai kepala Dewan Administrasi Myanmar yang berkuasa.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan tambahan tindakan hukuman dapat menyusul, dan mengecam penahanan terhadap lebih dari 1.700 orang dan serangan oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap para demonstran tak bersenjata. 

Diketahui, setidaknya 53 orang tewas akibat tindakan keras aparat dalam demonstrasi anti kudeta di Myanmar.

"Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap mereka yang memicu kekerasan dan menekan keinginan rakyat," ujar Blinken dalam pernyataannya, seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis (11/3/2021).

Penjatuhan sanksi pada 10 Maret -yang terbaru dari serangkaian hukuman yang diambil oleh Washington terhadap militer Myanmar atas kudeta - pada dasarnya membekukan aset AS dari mereka yang masuk daftar hitam dan umumnya melarang warga Amerika untuk berurusan dengan mereka.

Sebelumnya pada Januari 2021, kelompok kampanye Justice for Myanmar membeberkan bahwa Min Aung Hlaing, yang telah menjadi panglima tertinggi sejak 2011, telah "menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguntungkan keluarganya, yang mendapat keuntungan dari akses ke sumber daya negara dan impunitas total militer".

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Berikut Ini:

Enam perusahaan Myanmar yang masuk daftar hitam AS termasuk A&M Mahar, yang dikendalikan oleh Aung Pyae Sone, putra jenderal militer Myanmar.

Menurut Justice for Myanmar, A&M menawarkan perusahaan farmasi asing akses ke pasar Myanmar dengan mendapatkan persetujuan dari Food and Drug Administration Myanmar.

Direktur advokasi Asia di Human Rights Watch, John Sifton memuji langkah Departemen Keuangan AS yang secara langsung memberikan dampak terhadap kekayaan Min Aung Hlaing, namun juga menyerukan tindakan yang lebih kuat.

"Ini bukan jenis tindakan hukuman yang kami yakini akan mengarah pada perubahan perilaku. Kami merekomendasikan mereka fokus pada aliran pendapatan yang jauh lebih besar dan jika diputus akan jauh lebih menyakitkan bagi militer sebagai sebuah institusi," kata Sifton, mengacu pada pendapatan migas yang dihasilkan oleh proyek yang melibatkan perusahaan internasional.

AS sejauh ini masih menahan diri dari menjatuhkan sanksi terhadap konglomerat militer Myanmar, Economic Corporation dan Myanmar Economic Holdings Limited, yang merupakan salah satu perusahaan di yang digunakan oleh militer untuk mengendalikan sebagian besar ekonomi negara itu.