Uni Eropa Setuju China, Myanmar hingga Rusia Diberi Sanksi atas Pelanggaran Hak Global

Liputan6.com, Brussel - Pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussel pada Senin (22/3) menyetujui sanksi atas pelanggaran di China, Myanmar dan Rusia, karena blok itu memperluas langkah-langkah yang menargetkan pelanggaran hak global.

Ke-27 negara itu akan menempatkan empat pejabat China dan satu entitas yang dikelola negara dalam daftar hitam atas tindakan keras Beijing terhadap minoritas Uighur setelah duta besar memberikan lampu hijau pekan lalu. Demikian seperti mengutip laman Channel News Asia, Selasa (23/3/2021). 

Langkah yang sangat simbolis, dilaporkan oleh para diplomat Uni Eropa dan diharapkan akan secara resmi diungkapkan dalam jurnal resmi Uni Eropa pada Senin malam. Ini merupakan kali pertama bagi Uni Eropa untuk menghantam Beijing karena pelanggaran hak asasi manusia sejak memberlakukan embargo senjata pada tahun 1989 di Lapangan Tiananmen.

Tindakan tersebut merupakan bagian dari paket sanksi hak asasi manusia yang menargetkan belasan orang yang juga termasuk individu di Rusia, Korea Utara, Eritrea, Sudan Selatan dan Libya, kata para diplomat.

"Ini adalah langkah yang sangat penting yang menunjukkan komitmen kami," kata Menteri Luar Negeri Slovakia Ivan Korcok.

Mekanismenya yang dirancang untuk memudahkan blok tersebut menargetkan para pelanggar hak asasi, diluncurkan bulan ini dengan sanksi terhadap empat pejabat Rusia atas pemenjaraan kritikus Kremlin, Alexei Navalny.

Para diplomat mengatakan sanksi baru terhadap Rusia akan menargetkan orang-orang di balik pelanggaran di wilayah Chechnya di negara itu, yang diperintah dengan tangan besi oleh loyalis Kremlin Ramzan Kadyrov.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Selain itu, Uni Eropa juga akan memberlakukan pembekuan aset dan larangan visa pada 11 pejabat junta Myanmar atas kudeta militer bulan lalu dan tindakan keras terhadap para demonstran.

"Apa yang kami lihat di sana dalam hal ekses kekerasan sama sekali tidak dapat diterima," kata Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas.

"Itulah sebabnya kami tidak akan bisa menghindari pemberian sanksi."

Secara khusus untuk Myanmar, para diplomat mengatakan bisnis yang terkait dengan militer kemungkinan akan dikenakan sanksi dalam beberapa pekan mendatang.

Sebagai pembalasan terhadap persetujuan sanksi Uni Eropa atas tindakan keras Beijing terhadap minoritas Uighur, China mengumumkan pada hari Senin sanksi terhadap 10 warga Eropa termasuk anggota parlemen dan cendekiawan, serta empat entitas.

"Langkah ini, hanya berdasarkan kebohongan dan disinformasi, mengabaikan dan memutarbalikkan fakta," kata kementerian luar negeri China dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa itu adalah campur tangan besar dalam urusan dalam negerinya.

Tindakan Beijing terhadap UE yang tampaknya lebih luas, yang telah memasukkan daftar hitam anggota parlemen, diplomat, dan lembaga pemikir Eropa, termasuk keluarga, dan melarang bisnis mereka berdagang dengan China.