Presiden Filipina Rodrigo Duterte Perintahkan Penangkapan Warga Jika Langgar Prokes COVID-19

Liputan6.com, Manila - Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah memerintahkan penangkapan wajib terhadap semua orang yang melanggar protokol kesehatan COVID-19, dengan mengatakan itu merupakan suatu tindakan "kriminal" untuk mengambil risiko menyebarkan virus ke orang lain.

Mengutip Arab News, Jumat (28/5/2021), dalam pidato yang disiarkan pada Rabu malam, Duterte mengatakan dia muak dengan laporan pertemuan yang dilakukan meskipun pandemi COVID-19 masih berlangsung, dan mengizinkan polisi menggunakan "kekuatan yang wajar" untuk menangkap individu yang melanggar protokol kesehatan. 

Pengumuman itu menyusul serangkaian acara massal di wilayah ibu kota, Metro Manila, dan provinsi terdekat, yang mengakibatkan puluhan peserta tertular COVID-19 awal bulan ini.

Insiden pertama dilaporkan di resor Ciudad sa Gubat di Kota Caloocan, di mana, setelah pesta dengan sekitar 500 tamu, setidaknya 20 dinyatakan positif terkena virus.

Insiden kedua adalah pesta komunitas selama tiga hari di Barangay Nagkaisang Nayon, di mana 54 peserta terinfeksi. Peristiwa lain terjadi minggu lalu dengan lebih dari 2.000 orang memenuhi Sungai Bakas di Barangay Matictic, Norzagaray, untuk piknik.

Pada Rabu (26/5), 6.000 orang muncul untuk menerima bantuan makanan dari kantor salah satu anggota dewan Kota Quezon, tanpa memperhatikan jarak sosial.

"Sebagian besar dari Anda melakukan kejahatan karena Anda tahu bahwa setelah berkumpul, setelah berenang bersama, banyak dari Anda akan (tes) positif COVID-19. Anda mengabaikan seruan dari pemerintah dan merupakan tindak pidana bagi Anda untuk tertular virus corona dan meneruskannya kepada orang lain yang tidak bersalah. Ini benar-benar kejahatan," kata Duterte.

"Sama seperti kami ingin mengurangi kasus COVID-19, jika itu yang Anda lakukan, ini tidak akan pernah berakhir," tambahnya.

"Mulai malam ini, jika ada satu (insiden) lagi, kapten barangay (kepala desa) akan menjadi orang pertama yang ditangkap."

Duterte mengatakan kegagalan otoritas lokal untuk menegakkan pembatasan adalah kelalaian tugas yang dapat dihukum berdasarkan Revisi KUHP.  

"Tangkap mereka semua; minta mereka menyelidiki dan menahan mereka," katanya, saat dia memerintahkan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah untuk menegakkan aturan keamanan pandemi melalui penangkapan dan mendorong penggunaan kekerasan.

"Jangan takut menggunakan kekerasan. Anda bisa menggunakan kekerasan, kekuatan yang wajar," tambahnya. 

"Kalau ada perlawanan, bisa mengenai tangan atau kaki, tapi tidak kepala. Anda dapat melakukannya karena Anda harus menempatkan mereka di bawah otoritas Anda."