Kasus COVID-19 di Malaysia Tembus Sejuta

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Kasus COVID-19 di negeri jiran Malaysia telah tembus 1 juta kasus. Penambahan kasus harian pun terus meningkat hingga di atas 15 ribu. 

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Malaysia, ada 17 ribu kasus baru pada Minggu kemarin (25/7). Malaysia menjadi negara ketiga di Asia Tenggara yang secara resmi memiliki lebih dari satu juta kasus corona setelah Indonesia dan Filipina. 

Kasus aktif di Malaysia ada 160 ribu. Sejumlah 970 pasien berada di ruang ICU dan ada 501 yang memerlukan bantuan pernapasan.

Situasi di negeri jiran juga sedang runyam karena para dokter kontrak akan melaksanakan walk out massal pada Senin ini (26/7/2021). 

Aksi itu tak terkait COVID-19. Para dokter-dokter itu melakukan aksi hartal karena protes aturan dokter kontrak yang dianggap tak memberikan kepastian karier.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan perpanjangan masa PPKM Level 4 mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.

Menurut dia, selama penerapannya mulai PPKM baik itu PPKM Darurat yang dimulai pada 3 Juli 2021, angka kasus Covid-19 di Indonesia mulai mengalami tren penurunan. 

"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, yang dilakukan selama 23 hari terakhir," tutur Jokowi dalam konferensi pers virtual, Minggu (25/7).

"Kita tahu saat ini sudah terjadi tren perbaikan dalam pengendalian pandemi Covid-19. Laju penambahan kasus, BOR, dan positivity rate mulai menunjukkan tren penurunan seperti yang terjadi di beberapa provinsi di Jawa," sambungnya.

Hanya saja, kata Jokowi, masa perbaikan ini mesti tetap didukung lewat kehati-hatian masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan Covid-19. Terlebih dalam menyikapi munculnya varian delta yang terdeteksi sangat menular.

"Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat dan pada saat yang sama, aspek sosial ekonomi masyarakat, khususnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari juga harus diprioritaskan," jelas Jokowi.