Kedutaan Rusia di Berlin Didemo Terkait Krisis Ukraina

Liputan6.com, Berlin - Ratusan orang berkumpul di luar Kedutaan Besar Rusia di Berlin pada Senin 21 Februari 2022 malam waktu setempat. Mereka memprotes agresi Rusia terhadap Ukraina.

Mengutip laporan VOA Indonesia, Rabu (23/2/2022), di antara mereka yang memprotes adalah Alexei Ustenko, seorang warga negara Ukraina yang tinggal di Berlin. Dia mengatakan Eropa dan Amerika Serikat (AS) tidak cukup tegas dalam menanggapi tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin dan seraya mengatakan bahwa “kekuatan adalah bahasa yang dipahami Rusia."

"Kita tidak dapat bernegosiasi atau melakukan pembicaraan dengan seorang diktator. Yang bisa kita lakukan hanyalah melakukan tindakan tegas secara bersama," kata pengunjuk rasa lain di depan kedutaan Rusia di Berlin.

Sanksi Jadi Kunci Barat

Sanksi adalah alat utama Barat untuk melawan sementara agresi yang dilancarkan Rusia karena mereka telah mengesampingkan ide untuk melawan Rusia secara militer.

Vladimir Putin memberikan wewenang kepada pasukannya untuk melintasi perbatasan Ukraina ke daerah-daerah yang dikendalikan oleh kelompok separatis Ukraina dan mengakui kemerdekaan daerah pemberontak "dalam wilayah perbatasan yang ada ketika mereka memproklamasikan kemederkaan pada daerah-daerah itu" pada tahun 2014.

Daerah-daerah itu termasuk dalam wilayah yang dikuasai oleh tentara Ukraina.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Putin juga mengeluarkan dekret yang mengizinkan penggunaan apa yang disebutnya sebagai penjaga perdamaian di wilayah tersebut, meskipun para pejabat Rusia belum mengkonfirmasi bahwa pasukan telah melintasi perbatasan sebagai tanggapan atas dekret tersebut.

Secara terpisah, anggota parlemen Rusia memberikan izin kepada Putin untuk menggunakan militer di luar negeri. Langkah itu menunjukkan niat untuk menginvasi Ukraina lebih lanjut dan berpotensi melancarkan operasi yang telah lama dikhawatirkan untuk menggulingkan pemerintahan Kiev.