Dugaan Pelanggaran HAM di Uighur, Ini Tanggapan Jerman

Liputan6.com, Berlin - Jerman prihatin dengan situasi hak asasi manusia di wilayah Xinjiang China, juru bicara pemerintah mengatakan pada Rabu (25/5), mendesak China untuk transparan tentang perkembangan di provinsi tersebut.

Negara-negara Barat dan kelompok hak asasi menuduh pihak berwenang Xinjiang menahan dan menyiksa orang Uighur dan minoritas lainnya di kamp-kamp.

Beijing membantah tuduhan itu dan menggambarkan kamp-kamp itu sebagai fasilitas pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme agama, demikian dikutip dari laman Channel News Asia, Kamis (26/5/2022).

Kebijakan China Berlin "sedang dikembangkan," kata juru bicara itu dalam konferensi pers reguler pemerintah.

"Sejauh menyangkut situasi di Xinjiang, saya dapat mengatakan pada prinsipnya bahwa pemerintah federal - dan di sini kami setuju dengan mitra UE kami - terus melihat perkembangan situasi hak asasi manusia di provinsi itu dengan sangat prihatin," juru bicara itu menambahkan, mendesak Beijing untuk memastikan transparansi tentang perkembangan di provinsi tersebut.

Setelah laporan media baru tentang pelanggaran hak asasi manusia di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, menteri ekonomi Jerman mengatakan pada Selasa lalu bahwa Berlin mengubah cara menangani China dan akan memberikan prioritas yang lebih tinggi pada masalah hak asasi manusia.

Kementerian luar negeri China menanggapi pada Rabu (25/5), mengatakan bahwa Beijing dengan tegas menentang upaya menggunakan disinformasi dan kebohongan untuk menodai China.

BBC, Der Spiegel dan platform media lainnya pada hari Selasa mengatakan, mereka memiliki cache data yang sangat besar yang mengungkapkan secara rinci belum pernah terjadi sebelumnya penggunaan China dari apa yang disebut kamp "pendidikan ulang" dan penjara formal sebagai dua sistem massa yang terpisah tetapi terkait.

Juru bicara pemerintah Jerman mengatakan, Berlin akan "mengevaluasi lebih detail" laporan tersebut.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken akan memberikan pidato kebijakan yang penting, menjabarkan pendekatan yang dilakukan pemerintahan Presiden Joe Biden dalam melanjutkan hubungannya dengan China. Pidato tersebut akan disampaikan dalam sebuah kesempatan di Universitas George Washington pada Kamis (26/5).

“Komunitas Masyarakat Asia akan menjamu Menteri Luar Negeri Antony Blinken ketika dia berpidato dan menguraikan kebijakan pemerintah terhadap China,” demikian pernyataan Departemen Luar Negeri AS. Pidato Blinken tersebut tertunda setelah ia dinyatakan positif mengidap COVID-19 pada 4 Mei lalu.

Pidato itu disampaikan menyusul lawatan Presiden Joe Biden ke Jepang di mana ia mengatakan bahwa AS bersedia melakukan intervensi militer guna membela Taiwan seandainya China menginvasi wilayah kepulauan yang demokratis itu. Biden kemudian memberikan klarifikasi bahwa tidak ada perubahan dalam kebijakan AS yang selama ini disebut “ambiguitas strategis” terhadap Taiwan.

Pejabat-pejabat tertinggi AS dan sekutu-sekutunya di Asia telah mengatakan, agresi Rusia terhadap Ukraina melemahkan fondasi tatatan internasional, dan setiap usaha untuk mengubah status quo lewat kekuatan militer di Asia atau di bagian dunia lainnya tidak bisa diterima.

“Amerika Serikat selalu melakukan sebisanya untuk mencegah skenario kasus terburuk,” kata Matthew Funaiole, peneliti senior di lembaga kajian CSIS untuk proyek Kekuatan China. Ia memperkirakan Blinken akan menggunakan kata-kata yang disusun secara hati-hati untuk mempertegas kebijakan satu wilayah China yang diterapkan oleh Amerika.

"AS sudah lama berpendapat bahwa pihaknya menyerahkan kepada rakyat Taiwan untuk menentukan masa depan mereka, dan masa depan itu harus diputuskan secara damai. Invasi Rusia ke Ukraina telah mengedepankan nuansa dari kebijakan AS terhadap Taiwan,” kata Funaiole kepada VOA.

Pejabat-pejabat AS mengatakan “kebijakan satu China” itu berbeda dari “prinsip satu China” yang dikumandangkan oleh Beijing.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dia akan bersedia menggunakan kekuatan untuk membela Taiwan.

Selain itu, bersedia menggalang dukungan pada perjalanan pertamanya ke Asia sejak menjabat sebagai oposisi AS terhadap ketegasan China yang tumbuh di seluruh kawasan.

Komentar Biden tampaknya merupakan penyimpangan dari kebijakan AS yang disebut punya pandangan ambiguitas strategis pada posisinya ke pulau yang diperintah China sebagai wilayahnya.

Ketika ditanya oleh seorang reporter di Tokyo apakah Amerika Serikat akan membela Taiwan jika diserang oleh China, presiden menjawab: "Ya."

"Itulah komitmen yang kami buat. Kami setuju dengan kebijakan satu China. Kami telah menandatanganinya dan semua perjanjian yang dimaksudkan dibuat dari sana. Tetapi gagasan bahwa itu dapat diambil dengan paksa, diambil oleh kekuatan, tidak, tidak tepat."

Dia menambahkan bahwa itu adalah harapannya bahwa peristiwa seperti itu tidak akan terjadi atau dicoba.

Sementara Washington diwajibkan oleh undang-undang untuk memberi Taiwan sarana membela diri.

AS dinilai telah lama mengikuti kebijakan "ambiguitas strategis" tentang apakah akan campur tangan secara militer untuk melindungi Taiwan jika terjadi serangan China.

Biden membuat komentar serupa tentang membela Taiwan pada Oktober lalu. Saat itu, juru bicara Gedung Putih mengatakan bahwa Biden tidak mengumumkan perubahan apa pun dalam kebijakan Amerika Serikat.

Pada Senin (23/5), seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa tidak ada perubahan dalam kebijakan AS terhadap Taiwan.

"Seperti yang dikatakan Presiden, kebijakan kami tidak berubah," kata pejabat Gedung Putih, yang menolak disebutkan namanya.

“Dia mengulangi Kebijakan One China Policy dan komitmen kami untuk perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Dia juga menegaskan kembali komitmen kami di bawah Undang-Undang Hubungan Taiwan untuk memberi Taiwan sarana militer untuk mempertahankan diri.”

Kekhawatiran tentang kekuatan China yang semakin besar dan kemungkinan bahwa China dapat menyerang Taiwan telah menguatkan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di bidang pertahanan, mengikis beberapa kewaspadaan tradisional di antara banyak orang Jepang tentang mengambil postur pertahanan yang lebih kuat.