Australia Teman Setia Israel-Sokong Bantuan Kemanusiaan Palestina, Dukung Negosiasi Perdamaian

Liputan6.com, Canberra - Hari Selasa (18/10/2022) ini pemerintah Australia telah menegaskan kembali posisi pemerintah Negeri Kanguru sebelumnya, bahwa Kota Yerusalem merupakan status akhir yang harus diselesaikan sebagai bagian dari negosiasi perdamaian antara Israel dan masyarakat Palestina.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan kebijakan tersebut menganulir pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel oleh pemerintahan Morrison. Kendati demikian Kedutaan Besar Australia yang telah lama berada di Tel Aviv tak akan dipindahkan.

"Saya menyesal bahwa keputusan Morrison untuk berpolitik mengakibatkan pergeseranposisi Australia, dan penderitaan yang diakibatkan perubahan ini terhadap sejumlah warga di komunitas Australia yang sangat peduli dengan masalah ini," ujar Menlu Wong seperti tertuang dalam keterangan tertulis dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta.

Australia, sambungnya, berkomitmen terhadap penyelesaian dua-negara di mana Israel dan negara Palestina nantinya dapat hidup berdampingan. Secara damai dan aman dalam perbatasan yang diakui secara internasional.

"Kami tidak akan mendukung upaya yang merusak harapan. Pemerintahan Albanese memperbarui komitmen Australia dalam upaya internasional untuk mewujudkan solusi dua-negara yang adil dan abadi."

"Australia akan tetap menjadi rekan setia Israel."

Dalam pernyataannya, Menlu Wong menyatakan akan tetap mendukung Israel dan terus memberi bantuan kemanusiaan terhadap Palestina.

"Kami merupakan salah satu negara pertama yang memberikan pengakuan resmi bagi Israel di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ben Chifley. Pemerintahan kami tetap akan memberikan dukungan terhadap Israel dan komunitas Yahudi di Australia," tutur Menlu Wong.

"Kami juga dengan kukuh mendukung masyarakat Palestina, memberikan sokongan kemanusiaan setiap tahun sejak 1951 dan mendukung kelanjutan negosiasi perdamaian," pungkas Menlu Wong.

Status Yerusalem adalah salah satu masalah yang paling diperebutkan antara Israel dan Palestina.

Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengatakan: "Mengingat cara keputusan ini dibuat di Australia, sebagai tanggapan tergesa-gesa terhadap laporan yang salah di media, kami hanya dapat berharap bahwa pemerintah Australia mengelola masalah lain dengan lebih serius dan profesional."

"Yerusalem adalah ibu kota Israel yang abadi dan bersatu dan tidak ada yang akan mengubah itu."

Mantan Presiden AS Donald Trump menuai kritik internasional pada tahun 2017 ketika ia membalikkan dekade kebijakan luar negeri Amerika dengan mengakui kota kuno itu sebagai ibu kota Israel. Kedutaan Besar AS dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei 2018.

Beberapa bulan kemudian, Perdana Menteri Australia saat itu Scott Morrison mengumumkan pemerintahnya akan mengikutinya.

Pada saat itu, Morrison mengatakan Australia akan segera mengakui Yerusalem Barat tetapi tidak memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv sampai penyelesaian damai tercapai.

Pemerintah Morrison kehilangan kekuasaan dalam pemilihan Mei tahun ini.

Sementara itu, Inggris saat ini sedang mempertimbangkan untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Honduras, Guatemala, dan Kosovo adalah satu-satunya tempat selain AS yang memiliki kedutaan besar di kota tersebut.

Sementara Israel menganggap Yerusalem sebagai ibu kotanya yang "abadi dan tidak terbagi", Palestina mengklaim Yerusalem Timur - yang diduduki Israel dalam perang Timur Tengah 1967 - sebagai ibu kota negara masa depan.

Status Yerusalem masuk ke jantung konflik Israel-Palestina.

Kedaulatan Israel atas Yerusalem tidak pernah diakui secara internasional, dan menurut perjanjian damai Israel-Palestina 1993, status akhir Yerusalem dimaksudkan untuk dibahas dalam tahap akhir pembicaraan damai. 

Perdana Menteri Palestina Mohammed Ishtaye mengatakan pada bahwa niat Inggris untuk memindahkan kedutaan besarnya di Israel ke Yerusalem "merupakan pelanggaran hukum internasional."

Memindahkan kedutaan Inggris ke Yerusalem "akan merusak hubungan bilateral dengan Palestina dan negara-negara Arab dan Islam."

Ia juga menambahkan; "dan ingin menyingkirkan Inggris dari upaya internasional di masa depan untuk mencapai solusi yang mengakhiri konflik di Palestina," kata Ishtaye pada pertemuan mingguan kabinet.

"Pemerintah Palestina mengikuti dengan sangat prihatin pernyataan Perdana Menteri Inggris yang baru Liz Truss dan janjinya untuk melakukan peninjauan situs kedutaan Inggris dengan tujuan memindahkannya dari Tel Aviv ke Yerusalem," katanya.

"Setiap perubahan status quo di Yerusalem akan merusak solusi dua negara," kata Ishtaye.

Palestina ingin mendirikan negara merdeka bersama Israel di wilayah Palestina yang diduduki Israel pada tahun 1967, termasuk Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sementara Israel bersikeras memiliki Yerusalem sebagai ibu kota abadinya.