Deklarasi KTT G20 Bali Hasilkan 52 Poin, Ini Fokusnya

, Nusa Dua - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali telah usai. Di akhir perhelatan tersebut, dilakukan pengesahan Leaders' Declaration atau disebut juga Deklarasi KTT G20.

Pengesahan Deklarasi KTT G20 pada hari kedua pertemuan multilateral tersebut, Rabu (16/11/2022), dilakukan pada pukul 13.30 WITA.

"Selain deklarasi. Presidensi Indonesia juga menghasilkan concrete deliverable yang berisi daftar proyek kerja sama negara anggota G20 dan undangan," papar Presiden Joko Widodo dalam penutupan KTT G20 seperti dikutip dari DW Indonesia.

Apa saja isi Leaders' Declaration?

Terdapat 52 poin yang tertuang dalam deklarasi tersebut. Poin-poin tersebut mencakup permasalahan mengenai ketegangan geopolitik global, isu krisis pangan, perubahan iklim, kesehatan global, hingga transformasi digital.

Deklarasi ini juga memunculkan sikap yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. "Sebagian besar anggota sangat mengutuk perang di Ukraina dan menekankan hal itu menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa dan memperburuk keadaan yang ada kerentanan dalam ekonomi global,” dalam poin ketiga Leaders' Declaration di KTT G20 Bali.

Deklarasi ini juga mendorong jalur diplomasi dalam penyelesaian konflik. "Penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir tidak dapat diterima. Penyelesaian konflik secara damai, upaya penanganan krisis, serta diplomasi dan dialog, sangat penting. Zaman sekarang tidak boleh perang.”

Selain itu, isu krisis pangan juga menjadi perhatian yang tertuang dalam beberapa poin deklarasi, "Kami mendukung upaya internasional untuk menjaga agar rantai pasokan makanan tetap berfungsi di bawah tantangan keadaan. Kami berkomitmen untuk mengatasi kerawanan pangan dengan memastikan aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan pangan dan produk pangan bagi mereka yang membutuhkan, khususnya di negara berkembang dan negara kurang berkembang.”

Munculnya Leaders' Declaration tersebut juga menjadi puncak dari KTT G20 di Bali. Dalam penutupnya, Presiden Jokowi menyerahkan estafet kepemimpinan G20 untuk 2023 ke Perdana Menteri India, Narendra Modi.

“Saya juga meminta kepada semua pimpinan G20 yang hadir untuk mendukung India tahun depan. Menandai berakhirnya presidensi Indonesia di G20 secara resmi saya menyerahterimakan tampuk kepemimpinan kepada India selaku presidensi G20 berikutnya," ujar Jokowi.

Setelah Indonesia, India akan memegang presidensi G20, disusul Brasil pada 2024. Troika kepemimpinan G20 ini menjadi peluang bagi negara-negara berkembang untuk dapat berkontribusi sebagai jembatan penghubung antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Presidensi G20 Indonesia berhasil menghasilkan deklarasi pemimpin G20 atau 'G20 Bali Leaders Declaration'. Jokowi mengungkap pembahasan deklarasi ini berlangsung sangat alot, namun berhasil dicapai melalui konsensus.

"Sampai tengah malam kita berbicara mengenai ini dan akhirnya deklarasi Bali dicapai melalui konsensus," jelas Jokowi dalam konferensi pers usai menutup KTT G20 di Bali, Rabu (16/11/2022).

Dia menyampaikan bahwa pembahasan berlangsung alot karena ada satu pasal yang sangat diperdebatkan yakni, mengenai penyikapan perang Rusia-Ukraina. Para pemimpin negara G20 sepakat bahwa perang berdampak terhadap ekonomi dunia.

"Jadi paragraf yang sangat diperdebatkan itu memang hanya satu paragraph yaitu penyikapan terhadap perang di Ukraina," kata dia.

"Kami menyepakati bahwa perang berdampak negative pada ekonomi global. Kemudian pemulihan ekonomi global juga tidak akan tercapai tanpa perdamaian," sambung Jokowi.

Oleh sebab itu, pemimpin G20 sepakat membentuk pandemic fund yang hingga kini sudah terkumpul USD 1,5 miliar. Selain itu, disepakati kerja sama konkret di bidang energi dan transformasi digital.

"Dan ada perwakilan Rusia yang hadir di KTT (G20) saat itu. Meskipun alot, tetapi telah disahkan," ujar Jokowi.

Sebagai informasi, KTT G20 di Bali berlangsung 15-16 November 2022. Adapun para pemimpin negara yang hadir di KTT G20 antara lain, Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Long, PM Belanda Mark Rutte, Presiden Rwanda Paul Kagame, Presiden Komisi Eropa Ursula Von der Leyen, Presiden European Council Charles Michael.

Deklarasi G20 telah dirilis pada Rabu (16/11/2022). Isu korupsi turut menjadi sorotan dalam deklarasi tersebut. 

Pada poin 49, para anggota G20 berdeklarasi bahwa tidak ingin menjadikan negara mereka sebagai sarang koruptor, serta berjanji untuk mencegah korupsi di berbagai lini. 

"Kami menegaskan lagi komitmen kita untuk menolak suaka bagi pelaku korupsi dan aset-asetnya, sesuai dengan hukum dalam negeri. Kami juga mengakui pentingnya memitigasi risiko korupsi di semua sektor," demikian bunyi poin 49 dari deklarasi G20 Bali.

Berikut rangkuman deklarasi G20 Bali dari nomor 36-50: 

36. G20 mendukung sistem perdagangan yang adil, tak diskriminatif, terbuka, inklusif, berkelanjutan dan setara. Prinsip-prinsip itu juga digunakan untuk membangkitkan ekonomi global dari pandemi COVID-19.

37. G20 berkomitmen melaksanakan kerja sama perdagangan dan investasi internasional untuk mengatasi masalah rantai pasokan, serta menghindari disrupsi dagang. WTO juga didukung agar konsisten.

38. G20 mengakui pentingnya merevitalisasi investasi infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, dan terjangkau.

39. G20 menyorot disrupsi dari teknologi digital dan otomasi di dunia kerja. G20 pun berkomitmen untuk mendukung pekerjaan yang layak, serta menghapus tenaga kerja anak dan paksa.

40. G20 menegaskan dukungan kepada para migran, termasuk migran pekerja dan pengungsi.

41. G20 menegaskan bahwa mereka berkomitmen agar adanya pendekatan yang adil, inklusif, serta berkelanjutan untuk keadilan sosial yang lebih besar, kerja layak, dan perlindungan sosial bagi semuanya.

Selengkapnya klik di sini...