Korea Selatan Berupaya Bangun Komunikasi dengan Serikat Pekerja Truk yang Mogok

Liputan6.com, Seoul - Pemerintah Korea Selatan berencana untuk bertemu dengan serikat pengemudi truk negara yang mogok pada Senin (28/11/2022), karena gangguan rantai pasokan memburuk dan kekurangan beton di proyek-proyek konstruksi. Ini akan menjadi pertemuan pertama kalinya sejak pemogokan nasional yang telah dimulai lima hari lalu. 

Dengan pasokan semen dan bahan bakar yang menipis, pemerintah meningkatkan peringatan gangguan transportasi kargo akibat pemogokan menjadi "serius", tingkat tertinggi dalam skala gangguannya, kata kementerian transportasi, Senin.

Di sisi lain, pernyataan serikat pada Minggu menunjukkan perbedaan pendapat atas tawaran tersebut.

"Posisi kementerian perhubungan sudah ditetapkan, dan tidak ada ruang untuk negosiasi, jadi pertemuan ini bukan negosiasi ... isinya adalah tuntutan untuk kembali bekerja tanpa syarat," kata serikat pekerja.

Pemogokan besar kedua dalam waktu kurang dari enam bulan oleh ribuan serikat pekerja truk yang menuntut gaji dan kondisi kerja yang lebih baik ini dikritik pekan lalu oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol karena mengambil "sandera" logistik negara dalam menghadapi krisis ekonomi.

"Kita perlu menetapkan aturan hukum antara tenaga kerja dan manajemen," kata Yoon pada Senin, menurut kantor kepresidenan. Yoon secara pribadi akan memimpin rapat kabinet pada Selasa yang akan mempertimbangkan "perintah tenaga kerja" yang menuntut pengemudi truk yang mogok agar kembali ke pekerjaan mereka, kata kantornya, dikutip dari laman CNA, Senin (28/11/2022).

Menurut undang-undang Korea Selatan, selama gangguan serius terhadap transportasi, pemerintah dapat mengeluarkan perintah untuk memaksa para pekerja untuk kembali bekerja. Kegagalan untuk mematuhi dapat dihukum hingga tiga tahun penjara atau denda hingga 30 juta won (Rp 352 juta).

Penyelenggara pemogokan, Serikat Solidaritas Pengemudi Truk Kargo atau Cargo Truckers Solidarity Union (CTSU), mengkritik pemerintah karena hanya bersedia memperluas sistem upah minimum 'Tingkat Pengangkutan Aman' selama tiga tahun mendatang, alih-alih menjadikannya permanen dan memperluas penerapannya sebagaimana yang dituntut oleh serikat pekerja.

Gangguan industri sebagai akibat dari pemogokan para pekerja truk itu terjadi karena ketergantungan ekonomi pada ekspor. Ekonomi terbesar keempat di Asia ini menghadapi pertumbuhan yang lebih rendah dari perkiraan tahun depan, dengan bank sentral menurunkan perkiraan pertumbuhan 2023 Korea Selatan menjadi 1,7% dari 2,1% sebelumnya.

Lalu lintas kontainer di pelabuhan turun menjadi 7,6% dari tingkat normal pada pukul 5 sore Minggu, turun dari tingkat normal 17% di pagi hari, kata kementerian transportasi.

Perusahaan baja besar POSCO dan Hyundai Steel melihat pengiriman turun menjadi 5% minggu ini dibandingkan dengan tingkat biasanya, menurut dua sumber industri, yang memberikan keterangan secara anonim.

Stasiun pengisian bahan bakar bisa kehabisan bensin dan minyak tanah minggu ini, terutama di kota-kota besar. Sementara stasiun mengamankan inventaris sebelum pemogokan, sekitar 80% pengemudi truk untuk penyulingan besar seperti S-Oil Corp dan SK Energy dari SK Innovation melakukan pemogokan terhadap anggota serikat pekerja.

Di sektor konstruksi, pekerjaan beton siap pakai telah ditangguhkan sejak pekan lalu di 259 dari 459 lokasi di seluruh negeri, dengan hampir semua lokasi diperkirakan kehabisan beton pada Selasa, kata kantor berita Yonhap, mengutip sumber industri beton yang tidak disebutkan namanya.

Industri semen memperkirakan akumulasi kerugian produksi senilai sekitar 46,4 miliar won (Rp 544 miliar) pada hari Sabtu, dengan pengiriman turun hingga 9% dari tingkat biasanya, menurut Korea Cement Association.

"Pemilik truk semen berskala besar non-serikat, yang secara implisit bersimpati atau takut akan kegiatan ilegal serikat kargo, juga menghentikan transportasi semen," kata asosiasi itu dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, demo di Korsel juga terjadi awal tahun ini oleh ribuan biksu. Mereka melakukan unjuk rasa di ibu kota Seoul, Korea Selatan, menuntut permintaan maaf karena tidak terima usai ada politisi dari partai penguasa yang menuding para biksu mencari untung dari pengunjung taman-taman nasional.

Para pengunjung ke taman nasional diminta iuran dari pihak biksu, meski tak mengunjungi kuil. Anggota DPR, Jung Chung-rai lantas membandingkan pihak biksu yang meminta bayaran ke pengunjung seperti tokoh penipu dalam cerita rakyat Korea Selatan. Jung berasal dari Partai Demokrat yang sedang berkuasa.

Menurut laporan Yonhap, Jumat (21/1/2022), protes dipimpin oleh Jogye-jong, sekte Buddha terbesar di Korea.

Demo digelar di markas Jogye, dan para biksu tampak duduk dengan menjaga jarak, sembari memakai masker.

Pihak Jogye menyebut meminta iuran supaya uangnya dipakai untuk perawatan area-area kuil di taman nasional. Pemerintahan Presiden Moon Jae-in dituduh memicu konflik beragama serta tak bertanggung jawab dalam menjaga warisan budaya.

"Pemerintah tugasnya adalah menjaga warisan-warisan budaya, tetapi mereka berani memicu konflik agama dan mengalihkan tanggung jawab," ujar Ven. Wonhaeng, pemimpin ordo Jogye.

Penulis: Safinatun Nikmah